Dream - Delegasi Indonesia dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Silvany Austin Pasaribu, menyedot perhatian. Dengan tegas, Silvany menggunakan kesempatan hak jawab Indonesia atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Vanuatu terkait masalah Papua.

Menurut Silvany, Vanuatu bersikap bodoh karena ikut campur persoalan Papua. Jawaban yang dilontarkan Silvany sukses membungkam perwakilan Vanuatu. Aksi Silvany di sidang PBB bisa dilihat pada saluran YouTube Puspen TNI.

Dalam video itu, Silvany Austin Pasaribu dengan tegas mengatakan bahwa Vanuatu tidak mengerti sama sekali mengenai prinsip dasar PBB. Di mana seharusnya mereka menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Yang Mulia, dalam kesempatan ini saya menggunakan hak jawab Indonesia terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh negara Vanuatu. Sangatlah memalukan, negara yang satu ini terus menerus dan berlebihan berkomentar tentang bagaimana Indonesia harus bersikap tentang urusan dalam negerinya. Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara ingin mengajari negara lain di mana negara itu sendiri tidak mengerti prinsip dasar piagam PBB," ujar Silvany.

"Dengarkan ini baik-baik, yang benar itu adalah menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan juga untuk menghormati kedaulatan dan kedaulatan wilayah lain. Sebelum anda melakukan itu semua, simpan saja ceramah itu untuk anda sendiri," sambungnya.

Silvany Austin Pasaribu juga menganggap Vanuatu merupakan negara yang bodoh. Sebab, tidak seharusnya negara tersebut diam dan memecah belah negara lain untuk separatisme dengan dalih HAM di tengah krisis kesehatan dan kesulitan ekonomi yang sudah sepantasnya menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

"Yang Mulia, Presiden RI beberapa hari yang lalu membuat pernyataan dalam forum PBB. Dan saya bisa mengutip, kita harus mengedepankan solusi bersama yang saling menguntungkan antar negara. Tentu saja, seruan seperti itu diterima oleh para pemimpin dunia tetapi, negara bodoh ini justru bertentangan. Di saat krisis kesehatan dan kesulitan ekonomi, negara ini lebih memilih untuk diam dan memecah belah negara dengan menyamarkan advokasi mereka untuk separatisme dengan dalih HAM," papar diplomat wanita ini.

"Indonesia terdiri lebih dari ribuan suku, negara yang majemuk, dengan ribuan suku dan ratusan bahasa daerah. Tersebar lebih dari 17.400 kepulauan dan berkomitmen pada HAM, kami menghargai perbedaan, menghormati toleransi, dan semua orang mempunyai hak yang sama di negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia ini. Kita juga melindungi HAM di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan mata hukum," lanjutnya.

Menariknya, Silvany menyebut bahwa Vanuatu belum pernah ikut meratifikasi dan mengesahkan konvensi Internasional. Bahkan, mereka juga tidak meratifikasi dan mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan dan kekejaman lainnya dalam perjanjian atau hukuman yang bersifat merendahkan martabat. Untuk itu, Silvany mengimbau Vanuatu untuk lebih berfokus dalam menyelesaikan tanggung jawab HAM atas rakyatnya sendiri serta dunia.

"Selanjutnya, kita sudah mengesahkan konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi RAS dan menariknya Vanuatu belum pernah ikut menandatangani nya. Dan bagaimana bisa dia berbicara tentang HAM penduduk asli di mana dia belum pernah menandatangani perjanjian internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya sebagai inti dari instrument HAM. Ini menjadi pertanyaan apakah mereka benar-benar peduli pada penduduk asli," terang sekretaris kedua dalam Urusan Ekonomi I untuk Perutusan Tetap RI di PBB, New York, Amerika Serikat.

"Yang lebih penting, Vanuatu belum pernah menandatangani dan mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan dan kekejaman lainnya dalam perjanjian atau hukuman yang bersifat merendahkan martabat. Kita mengimbau kepada pemerintah Vanuatu untuk menyelesaikan tanggung jawab HAM terhadap rakyatnya sendiri maupun dunia," cecar Silvany.

Silvany kembali menekankan bahwa Vanuatu bukanlah perwakilan orang-orang Papua. Tidak pantas mereka bersikap seperti itu kepada Indonesia. Padahal, orang-orang Papua juga merupakan warga negara Indonesia.

"Yang Mulia, akuisisi HAM sangatlah tipikal. Selama bertahun-tahun mereka menggunakan forum ini sebagai wadah. Vanuatu, dengarkan saya baik-baik, anda bukanlah perwakilan orang-orang Papua, dan berhentilah bersikap demikian. Orang-orang Papua juga adalah orang Indonesia. Kita semua mempunyai peran penting dalam pembangunan Indonesia termasuk di Papua sendiri," tegas perwakilan Indonesia ini.

"Yang Mulia, prinsip dari piagam PBB di mana Vanuatu tidak memahaminya, mengharuskan penghormatan atas kedaulatan dan kedaulatan wilayah. Indonesia akan melawan segala bentuk pembelaan separatisme, yang menggunakan dalih penegakan HAM. Provinsi Papua dan Papua Barat tidak terpisahkan dari Indonesia sejak tahun 1945 dan telah diakui oleh PBB dan dunia internasional. Itu semua sudah final, tidak dapat diubah dan permanen. Terima kasih Yang Mulia," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com