Indeks Kerukunan Umat di DKI Rendah, Menag: Kita Fokus Perbaiki

News | Rabu, 11 Desember 2019 15:02
Indeks Kerukunan Umat di DKI Rendah, Menag: Kita Fokus Perbaiki

Reporter : Ahmad Baiquni

Posisi tertinggi ditempati Papua Barat.

Dream - Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (kemenag) merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia 2019. Indeks tersebut merupakan hasil survei melibatkan 13.600 responden dari seluruh provinsi.

Margin of Error ditetapkan sebesar 4,8 persen. Sedangkant tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan dalam Indeks KUB itu tercatat tingkat kerukunan mencapai sebesar 73,83 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar 70,90 persen.

" Tapi masih rendah dibandingkan hasil indeks 2015 yaitu 75,36," ujar Fachrul di Kemenag, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Menurut Fachrul, ada tiga kategori penilaian yang digunakan dalam survei tersebut. Ketiganya yakni kerjasama dengan skor 75,40, toleransi 72,37 dan kesetaraan sebesar 73,72.

Dari hasil survei tersebut, Papua Barat menempati peringkat pertama dengan skor 82,1. Disusul Nusa Tenggara Timur 81,1 dan Bali berada di urutan ketiga dengan nilai 80,1.

 

2 dari 6 halaman

Bagaimana dengan Jakarta?

Sementara, DKI Jakarta berada di urutan 27 dengan skor 71,3. Menurut Fachrul, alasan Jakarta berada di urutan ke 27 dari total 34 provinsi karena faktor politik yang sempat memanas di Pilpres 2019 dan Pilkada 2018.

" Kita breakdown kan elemen-elemen apa saja, kita temukan tuh DKI yang rendahnya bidang apa, nanti kita fokus ke sana. Insya Allah kita sama-sama fokus memperbaikinya," kata dia.

Sementara, untuk calon ibu kota baru yakni Kalimantan Timur berada di urutan ke 17 dengan skor 73,2.

Atas indeks ini, Kemenag memberikan beberapa rekomendasi kepada tiap daerah. Rekomendasi pertama yaitu setiap daerah diharapkan memaksimalkan usaha pemeliharaan konflik dan pengantisipasi konflik mulai dari keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Rekomendasi berikutnya, memberikan pelatihan cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, memberikan advokasi hukum dan memberikan pengetahuan agar orang terhindar dari jerat hukum.

Kemudian, membantu usaha yang dilakukan pemerintah dan pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasian konflik dengan merujuk Peraturan Bersama Menteri (PMB) 9-8/2006.

3 dari 6 halaman

Daftar Provinsi Dengan Tingkat Kerukunan Beragama

Berikut Skor Indeks KUB Indonesia tahun 2019:

- Skor Indeks KUB di Atas Rata-rata Nasional

1. Papua Barat: 82,1
2. Nusa Tenggara Timur: 81,1
3. Bali: 80,1
4. Sulawesi Utara: 79,9
5. Maluku: 79,4
6. Papua: 79,0
7. Kalimantan Utara: 78,0
8. Kalimantan Tengah: 77,8
9. Kalimantan Barat: 76,7
10. Sumatera Utara: 76,3
11. Sulawesi Selatan: 75,7
12. Sulawesi Tengah: 75,0
13. Jawa Tengah: 74,6
14. DI Yogyakarta: 74,2
15. Sulawesi Barat: 74,1
16. Sulawesi Tenggara: 73,9

- Skor Indeks KUB di Bawah Rata-rata Nasional

17. Jawa Timur: 73,7
18. Kalimantan Timur: 73,6
19. Gorontalo: 73,2
20. Kep. Bangka Belitung: 73,1
21. Lampung: 73,1
22. Kepulauan Riau: 72,8
23. Maluku Utara: 72,7
24. Kalimantan Selatan: 72,5
25. Sumatera Selatan: 72,4
26. Bengkulu: 71,8
27. DKI Jakarta: 71,3
28. Jambi: 70,7
29. Nusa Tenggara Barat: 70,4
30. Riau: 69,3
31. Banten: 68,9
32. Jawa Barat: 68,5
33. Sumatera Barat: 64,4
34. Aceh: 60,2

4 dari 6 halaman

Menag dan Mendikbud Sepakat Tak Hapus Materi Pelajaran Agama di Sekolah

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sepakat tidak menghilangkan materi pelajaran agama di sekolah. Materi tersebut lebih ditonjolkan aspek moderasinya.

" Kita sependapat konten agamanya ndak boleh hilang, tapi moderasinya lebih ditonjolkan gitu," kata Fachrul, dilaporkan Liputan6.com, Senin 9 Desember 2019.

Fachrul juga menegaskan materi sejarah Islam tidak akan dihapus dari kurikulum madrasah. Hanya beberapa materi yang dinilai sensitif dipindahkan dari Fikih ke Sejarah Peradaban Islam. 

" Sejarah nggak boleh hilang, tapi di Fikih enggak ada lagi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Nadiem mengaku bangga dapat bekerja sama dengan Fachrul. Dia berharap Kemendikbud dan Kemenag kompak.

" Harapannya ya antara yang muda-muda, sama yang tua harus lebih kompak lagi. Saya senang bisa datang ke sini, ketemu dengan senior-senior, karena kita yang lebih muda harus belajar," kata Nadiem.

Sumber: Liputan6.com/Ika Defianti

5 dari 6 halaman

Menag Ajak Menteri Nadiem Bahas Sistem Pendidikan Ponpes

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penerapan Undang-Undang (UU) Pesantren.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren saat ini belum dapat diterapkan. Kondisi ini lantaran aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) belum ada.

" Nanti kita lihat itu poin yang bisa dikoordinasikan. Pasti koordinasi kami jalan terus lah, nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sendirian," ujar Fachrul di Kemenag, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Fachrul mengatakan, Kemenag dan Kemendikbud akan menyatukan pikiran dalam membangun pendidikan di pesantren. Sehingga, dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya religius tapi juga nasionalis.

" Untuk sekarang belum ada ide bersama atau apa yang dibicarakan, tapi paling tidak komunikasi tetap dijaga," kata dia.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menerangkan, Kemenag juga memiliki fungsi pengawasan pendidikan yang dimiliki Kemendikbud. 

" Kita juga banyak mengawasi banyak bidang-bidang pendidikan, kita juga punya sekolah ribuan pendidikan Islam, nanti kita bertukar pikiran," ujar dia.

6 dari 6 halaman

Kemenag: UU Pesantren Menguatkan Tradisi Keilmuan

Dream - Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin memastikan, Undang-Undang (UU) Pesantren bukan sebagai alat intervensi pemerintah.

" Oh tidak (intervensi), justru memfasilitasi dan mengakui. Makanya ada Dewan Masyayikh ada Majelis Masyayikh. Setiap pesantren ada dewan, dewan masyayikh ini yang menjaga kualitas internal pesantren itu," ujar Amin, Kamis, 26 September 2019.

Amin menerangkan, Kemenag akan berperan sebagai pelaksanaan UU Pesantren. Dia mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk memperkuat pesantren.

" UU ini justru menguatkan, memfasilitasi, tradisi keilmuan yang selama ini berkembang di pesantren, mengakui," kata dia.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, pendidikan di pesantren non-formal statusnya diakui seperti pendidikan formal.

" Dari sisi pendanaan misalnya, pesantren mendapatkan akses pendanaan APBN dan APBD. Selama ini kan tidak bisa karena vertikal dari Kemenag," ujar dia.

Dia juga mendorong kepada pesantren yang belum terdaftar segera melakukan registrasi ke Kementerian Agama.

4 Januari, Hari Bahagia dan Paling Sedih Rizky Febian
Join Dream.co.id