Cari-Cari Bukti Tuduhan KTP Palsu, Hakim MK: `Saya Cari Nggak Ada`

News | Rabu, 19 Juni 2019 15:20
Cari-Cari Bukti Tuduhan KTP Palsu, Hakim MK: `Saya Cari Nggak Ada`

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Bukti sebanyak 17,5 juta DPT palsu tidak ada.

Dream - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menghadirkan saksi dari pihak pemohon, Prabowo-Sandi bernama Agus Muhammad Maksum menyinggung Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) palsu.

KTP dan KK palsu tersebut diklaim masuk dalam daftar pemilih tetap (DTP).

Tetapi, salah satu Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan, tidak menemukan bukti fisik yang menyebutkan adanya KTP palsu yang masuk. Saat memeriksa berkas alat bukti, Enny mengatakan DPT sebanyak 17,5 juta itu tidak ada.

" KTP Palsu, KK manipulatif itu sudah diganti kan, ini buktinya P155, tolong hadirkan buat konfrontir dengan bukti KPU, saya cari bukti P155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada," ujar Enny di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Menurutnya, bukti tersebut penting dihadirkan karena sering disebutkan di dalam persidangan.

" Ini kan (berkas) sudah diverifikasi, makanya muncul di mahkamah. Saya cari nggak ada," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Hukum Prabowo-Sandi meminta waktu untuk menghadirkan bukti tersebut.

2 dari 6 halaman

Saksi Prabowo Klaim KTP Udung Tak Ada di Dunia Nyata, Tapi..

Dream - Saksi pertama yang disediakan Tim Hukum Prabowo-Sandi yakni Agus Muhammad Maksum menjelaskan KTP berkode provinsi 10 atas nama Udung.

Agus menilai, tidak ada provinsi berkode nomor itu. Padahal menurut Agus, KTP itu tersebut sudah masuk menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

" Ini tidak ada di dunia nyata KTP ini. Kami langsung mengecek ke Dukcapil," ujar Agus di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Berdasarkan data yang ada di Dukcapil, KTP yang disebutkan Agus itu tidak terdaftar. Setelah itu Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari selaku termohon menanyakan dasar Agus menerangkan adanya KTP palsu.

" Saudara mengatakan ada istilah KTP palsu dan KK (kartu keluarga) manipulatif, apa dasarnya?" tanya Hasyim.

3 dari 6 halaman

Tidak Turun ke Lapangan

Agus kemudian menjawab pernyataannya itu berdasarkan nomenklatur mengenai kode KTP yang diatur dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2017.

Hasyim kemudian bertanya kepada Agus, yang juga menjadi bagian dari tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mengenai apakah sudah mengecek ke lapangan mengenai sosok bernama Udung tersebut bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

" Kami tidak ikut (turun ke lapangan) karena kami tidak setuju dengan cara yang dilakukan KPU," ucap dia.

4 dari 6 halaman

Saya Bingung

Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna kemudian bertanya mengenai pernyataan Agus yang yakin data itu tidak ada di dunia nyata, tapi tidak mengecek langsung ke lapangan.

" Waktu dituntun Yang Mulia (hakim MK yang lain), mengenai nama, anda yakin tidak ada di dunia nyata karena kodenya tidak ada. Tapi ditanya termohon apa saudara mengecek ke lapangan atau tidak, tidak sehingga anda tidak tahu. Jadi yang mana keterangan yang mau dipakai?" tanya Palguna.

Mendengar pernyataan Palguna, Agus terdiam beberapa saat. " Saya tidak tahu, saya bingung," kata Agus.

5 dari 6 halaman

Saksi Tim Prabowo Mengaku Diancam, Tapi Tak Terkait Sidang MK

Dream - Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini tegang sejak dibuka. Ini lantaran saksi pertama yang dihadirkan pihak pemohon tidak mau terbuka.

Mulanya, saksi bernama Agus Muhammad Maksum dari anggota tim capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meneliti bagian Daftar Pemilih Tetap (DPT), mengaku mendapat ancaman pembunuhan.

" Pernah sampai ke saya, keluarga saya, tentang ancaman pembunuhan," ujar Agus di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019.

Hakim Konstitusi Aswanto bertanya apakan ancaman itu diterima Agus sebelum atau ketika akan bersaksi di MK. 

" Tidak (Tidak terkait sidang MK). Berkaitan DPT," kata Agus menjawab.

Agus mengatakan ancaman itu terjadi pada awal April 2019. Ancaman itu muncul jauh sebelum Agus menjadi saksi pasangan Prabowo-Sandi dalam sidang MK.

Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Aswanto, lalu bertanya siapa pihak yang mengancam Agus. Namun Agus enggan membuka identitas pengancam.

" Kami tidak ingin sampaikan, menurut saya itu akan menimbulkan persoalan yang lebih keras," ucap Agus.

6 dari 6 halaman

Tak Laporkan Ancaman ke Polisi

Selain itu, Agus juga mengaku di hadapan majelis hakim konstitusi tidak melaporkan ancaman itu ke polisi. Agus hanya menceritakan apa yang dialamiya kepada tim 02 saja.

Hakim Aswanto kemudian bertanya kepada siapa saja Agus menceritakan ancaman itu. Agus tetap enggan menyebutkan identitas orang yang mendengar ceritanya.

" Kalau saya sebut nama-nama semuanya. Satu saja saya sebut, pak Hasyim Hadijayakusumo," ucap dia.

Lantaran keengganan Agus, Aswanto menyatakan saksi terkesan menutup-tutupi fakta. Aswanto lalu meminta saksi agar memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Dia juga mengingatkan adanya ancaman pidana penjara selama 7 tahun jika saksi memberikan keterangan tidak benar. Karena keterangan saksi menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

" Kalau Anda berikan keterangan tidak sebenarnya, Pasal 242 KUHP diancam maksimal 7 tahun penjara," tegas Aswanto.

Terkait ancaman ini, saksi Agus menegaskan bahwa ancaman itu jauh sebelum sidang sengketa Pilpres ini digelar. Agus mengakui bahwa dugaan ancaman tidak terkait kesaksiannya dalam sidang sengketa Pilpres ini. (ism)

Representasi Feminisme Versi Barli Asmara
Join Dream.co.id