Haji 1441H Selesai, KJRI Jeddah Pantau Pembukaan Musim Umroh

News | Kamis, 6 Agustus 2020 13:01
Haji 1441H Selesai, KJRI Jeddah Pantau Pembukaan Musim Umroh

Reporter : Ahmad Baiquni

Saudi belum membuat keputusan terkait pelaksanaan umroh.

Dream - Prosesi ibadah haji 1441H resmi selesai pada 12 Zulhijah, bertepatan dengan Minggu, 2 Agustus 2020. Hal ini sekaligus menandai musim umroh dimulai.

Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyatakan terus memantau perkembangan situasi terutama mengenai kebijakan Arab Saudi yang kabarnya akan membuka penyelenggaraan umroh.

" Saya kemarin sudah kontak dengan bagian teknis di Kementerian Haji Arab Saudi, membicarakan kemungkinan rapat membahas pelaksanaan umroh paska haji 1441H," ujar Endang, dikutip dari Kemenag.

Sejak akhir Februari 2020, Saudi menangguhkan sementara perjalanan masuk ke dalam negeri akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan umroh yang terpaksa harus ditiadakan.

 

2 dari 6 halaman

Endang mengatakan kemungkinan musim umroh akan kembali dibuka, seiring dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 di Saudi. Data per 25 Juli, ada 2.200 kasus positif di Saudi, sedangkan pada 2 Agustus turun menjadi 1.357 kasus.

Perkembangan data Covid-19 di Saudi menunjukkan tren menurun. Jika tren ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan penerbangan internasional akan dibuka kembali termasuk untuk jemaah umroh.

Endang mengatakan pelaksanaan haji 1441H dengan protokol kesehatan yang ketat terbilang cukup sukses. Menurut dia, ini akan menjadi role model atau percontohan dalam pelaksanaan umroh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

" Bisa jadi, Saudi memberlakukan persyaratan ketat, utamanya terkait protokol kesehatan kepada negara pengirim jemaah umroh," ucap dia.

3 dari 6 halaman

Kini, Ongkos Ibadah Umroh Tak Kena PPN 1 Persen

Dream - Biaya perjalanan ibadah umroh kini tidak lagi terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen dari total tagihan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuagan Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, mengapresiasi ketentuan baru ini. Tetapi, dia mengatakan ketentuan ini hanya berlaku untuk perjalanan umroh dengan tujuan hanya Mekah dan Madinah.

" Alhamdulillah kita apresiasi terbitnya PMK ini. Penyelenggaraan umroh kini bebas PPN 1 persen, kecuali untuk kunjungan selain Mekah dan Madinah," ujar Nizar, melalui keterangan tertulis diterima Dream.

 

4 dari 6 halaman

Perjalanan Ibadah Tak Dikenai Pajak

Menurut Nizar, pembebasan pajak ini turut diusulkan oleh Kemenag. Pada 19 Juli 2019, Kemenag berkirim surat kepada Ditjen Pajak berisi penetapan penyelenggaraan umroh sebagai jasa perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata.

" Sehingga, jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun PPIU yang menyelenggarakan mestinya tidak dikenakan pajak," kata Nizar.

Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 4A ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN, salah satunya kelompok jasa di bidang agama.

" Pasal 1 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mendefinisikan umroh sebagai kegiatan ibadah berupa berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul," ucap Nizar.

 

5 dari 6 halaman

Berlaku 30 Hari Setelah Tanggal Diundangkan

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag, Arfi Hatim, mengatakan Kemenag turut mengawal penyusunan PMK tersebut. Pihak Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus beberapa kali diundang Ditjen Pajak Kemenkeu untuk terlibat dalam pembahasan PMK tersebut.

" Proses ini berjalan secara sinergis dalam rangka pelayanan dan perlindungan agar jemaah dapat tenang melaksanakan ibadah tanpa berpikir pajaknya," tuturnya.

PMK Nomor 92/PMK.03/2020 diundangkan pada 23 Juli 2020 dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3 PMK ini mengatur jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan.

Jasa lain di bidang keagamaan yang dimaksud yaitu jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata.

 

6 dari 6 halaman

Jasa Perjalanan Keagamaan Juga Dibebaskan dari Pajak

Untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah meliputi: jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler, serta jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, ke Mekah dan Madinah.

Sedangkan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata, meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan ibadah Haji Khusus dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke Kota Mekah dan Kota Madinah

2. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem dan/atau Kota Sinai kepada peserta perjalanan yang beragama Kristen

3. Jasa penyelenggaran perjalanan ibadah ke Vatikan dan/atau Kota Lourdes kepada peserta perjalanan yang beragama Katolik

4. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Uttar Pradesh dan/atau Kota Haryana kepada peserta perjalanan yang beragama Hindu

5. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya dan/atau Kota Bangkok kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha

6. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Qufu kepada peserta perjalanan yang beragama Khonghucu.

Join Dream.co.id