DPR Persilakan Penentang Regulasi Majelis Taklim Ajukan PK ke MA

News | Selasa, 10 Desember 2019 06:12
DPR Persilakan Penentang Regulasi Majelis Taklim Ajukan PK ke MA

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Ketua Komisi VII meminta menteri agama tak perlu mengeluarkan peraturan majelis taklim.

Dream - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mempersilakan kelompok yang tidak setuju dengan peraturan tentang majelis taklim yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan yang dimaksud tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

" Para pihak yang merasa dirugikan atau tidak nyaman dengan itu, bisa di-PTUN-kan. Misalnya minta peninjauan ulang di Mahkamah Agung, itu boleh," ujar Yandri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Yandri mengatakan, pro-kontra yang ada di masyarakat terkait PMA majelis taklim hendaknya menjadi representasi uji publik. Kementerian Agama (Kemenag), kata dia, seharusnya dapat menimbang lebih banyak yang kontra atau mendukung PMA tersebut.

" Ketika dirilis ada pro-kontra, anggap saja itu uji publik. Kalau membuat kegaduhan yang begitu luar biasa, menurut saya buat apa sih gaduh untuk sesuatu yang tidak perlu," ucap dia.

2 dari 5 halaman

Menag Akan Dipanggil DPR

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap menteri agama seharusnya tidak perlu mengeluarkan PMA yang mengatur majelis taklim.

" Selama ini majelis taklim adem-adem ayem saja kan, nggak ada peraturan dari kurikulum, nggak dapat bantuan dari pemerintah, nggak dapat apa-apa dari pemerintah, mereka jalan. Nah, ketika mereka mau diatur malah gaduh," kata dia.

Rencananya, Komisi VIII DPR akan memintai keterangan lebih lanjut kepada Fachrul Razi terkait isu yang membuat heboh di masyarakat.

" Biasanya kalau raker (rapat kerja) dengan menteri itu, apa sih agenda besarnya baru kami sampaikan isu-isu aktual," ucap dia.(Sah)

3 dari 5 halaman

Menag Fachrul Razi Tak Akan Cabut Aturan Majelis Taklim

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, tidak akan mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019, tentang regulasi majelis taklim meski banyak yang mengkritiknya.

" Saya enggak ada niat sedikitpun untuk mencabut itu, sudah bagus," ujar Fachrul di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

Dia menganggap kritik beberapa pihak terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang biasa. Apalagi, kata dia, PMA Majelis Taklim dinilai bagus dan mendapat dukungan banyak pihak.

" Kalau yang suka, enggak dukung, pasti ada," ucap dia.

Fachrul meminta para pengkritik kebijakan tersebut membuktikan pasal mana yang menyebutkan pemerintah akan mengawasi majelis taklim.

" Pasal mana yang mengawasi, enggak ada pasal yang mengawasi," kata dia.

4 dari 5 halaman

Wamenag Minta Pengkritik Baca PMA Majelis Taklim

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi meminta para pengkritik kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019, tentang regulasi majelis taklim, membaca secara menyeluruh aturan tersebut.

" Ada nggak pasal-pasal yang semangatnya tadi disebutkan, pembatasan kemudian pengekangan, tidak ada. Saya mohon kepada para pengkritik untuk dibaca kembali PMA kami," ujar Zainut di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Zainut berujar, PMA itu lahir tujuan utamanya untuk memberikan dana bantuan kepada majelis taklim. Sebab, dalam aturannya majelis taklim masuk dalam pendidikan non-formal.

Menurutnya, dana bantuan itu perlu diberikan karena dana pendidikan termasuk salah satu yang terbesar yakni 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Untuk itu, Zainut membantah kalau regulasi majelis taklim merupakan sarana pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam berkumpul.

" Terlalu berlebihan kalau ada tuduhan-tuduhan kalau ini seperti ada pengekangan, pembatasan," ucap dia.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak mempermasalahkan apabila ada pro-kontra mengenai PMA majelis taklim.

" Saya kira perbedaan pendapat sah saja di dalam alam demokrasi," kata dia.

5 dari 5 halaman

PP Muhammadiyah: Pendataan Majelis Taklim Berlebihan

Dream - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai pendaftaran seluruh majelis taklim di Indonesia berlebihan.

" Majelis taklim untuk pendaftaran dan macam-macam tetapi kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan tidak nyambung juga," ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dikutip dari , Kamis 5 Desember 2019.

Menurut Haedar, alasan radikalieme untuk pendataan majelis taklim akan memunculkan stigma dan asumsi bahwa agama Islam menjadi sumber radikalisme.

" Problem radikalisasi yang punya potensi intoleran, kekerasan dan membenarkan kekerasan ekstrem maka muaranya jangan satu institusi. Kalau satu institusi yang ada di umat Islam apalagi majelis taklim itu nantikan asumsinya oh berarti umat Islam menjadi sumber dari radikalisme," kata dia.

Seharusnya, kata Haedar, problem mengenai radikalisasi tidak menjadikan pembatasan aktivitas-aktivitas sosial yang ada di masyarakat.

" Alangkah bagusnya bahwa biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif keberagaman yang menciptakan damai, kemudian toleran dan memberi rahmat bagi lingkungan," ujar dia.

Sumber: 

Ria Irawan Larang Rano Karno Jenguk Dirinya, Kenapa?
Join Dream.co.id