Kisah Wapres Ma`ruf Amin Akui Suka Menonton Liga Dangdut

News | Senin, 20 Januari 2020 18:00
Kisah Wapres Ma`ruf Amin Akui Suka Menonton Liga Dangdut

Reporter : Maulana Kautsar

Ma`ruf meminta bantuan memberitakan program pemerintah.

Dream - Jajaran Direksi Grup Surya Citra Mandiri (SCM) bersilaturahmi dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

" Informasi portofolio bisnis daripada EMTEK grup dan kita minta masukan saran dan arahan dari Bapak Wapres RI," kata Direktur Utarama Indosiar, Imam Sudjarwo, kepada , Senin, 20 Januari 2020.

Imam mengatakan, pertemuan selama satu jam itu membahas kolaborasi program pemerintah dan Indosiar. Ma'ruf, kata Imam, berharap Grup SCM mampu menyebarkan program pemerintah.

" Arahan beliau kita bisa mem-publish keberhasilan dari program-program pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi yang ada di daerah-daerah. Cukup banyak keberhasilan pemerintah yang bisa kita publikasi," ucap dia.

 

2 dari 5 halaman

Sudah Tak Bisa Menonton

Imam mengatakan, pemberitaan mengenai program pemerintah dapat disisipkan dalam program hiburan seperti Liga Dangdut.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengakui termasuk salah satu penggemar tayangan Indosiar dan stasiun televisi milik grup EMTEK. Bahkan, Maruf mengatakan sering menonton program pencarian talenta pemusik dangdut.

" Rupanya beliau senang juga melihat Indosiar, beliau cerita Dangdut Akademi yang sekarang Liga Dangdut, beliau sampai tahu juga artis-artis yang main di situ," ucap dia.

Meski begitu, kata Imam, intensitas Ma'ruf menonton Liga Dangdut tidak seperti dulu. Kini saat menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf mengaku tak bisa lagi menyempatkan menonton televisi.

" Saya tanya apakah bapak sekarang masih nonton? Waktunya Tidak ada. Sekarang kita menyadari waktu beliau sudah tidak ada lah waktunya, sudah sibuk sekali," kata Imam.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

3 dari 5 halaman

Wapres Minta PMA Majelis Taklim Dievaluasi, Ini Kata Wamenag

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, memberikan tanggapan atas permintaan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengenai evaluasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Majelis Taklim. Zainut menyatakan pihaknya menampung masukan dari semua pihak. 

" Kami akan mendengarkan semua masukan, semua evaluasi, kritik terhadap PMA ini," ujar Zainut di gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu 18 Desember 2019.

Zainut menyatakan masukan dan kritikan yang muncul semata-mata demi kebaikan bersama. Kemenag selalu terbuka dengan berbagai masukan.

" Prinsipnya bahwa untuk kebaikan, Insya Allah akan kita laksanakan," kata dia.

Selanjutnya, Zainut menerangkan dalam PMA tidak disebutkan adanya kewajiban majelis taklim untuk mendaftar ke Kemenag. " Yang mau daftar silakan dan yang tidak mau daftar tidak berdosa," kata dia.

Pendaftaran tersebut semata bertujuan agar Kemenag dapat menyalurkan bantuan. Sebab, majelis taklim juga disebutkan sebagai lembaga pendidikan non-formal.

" Artinya, paling tidak terregistrasi, kan bagaimana peta jawaban kami kepada negara, kepada pemerintah," kata dia.

4 dari 5 halaman

PMA Majelis Taklim Disusun Bersama Ormas Islam

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) menjawab kritik lahirnya Peraturan Menteri Agam (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Direktur Penerangan Agama Islam M Juradi menegaskan bahwa PMA ini lahir dengan melibatkan sejumlah ormas Islam.

Juraidi mengatakan, ormas yang ikut serta dalam pembuatan PMA ini diantaranya, Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT), Forum Komunikasi Majlis Ta'lim (FKMT), Perhimpunan Majlis Ta'lim Indonesia (PMTI), Pergerakan Majlis Ta'lim (Permata), Hidmat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat, Aisiyah Muhammadiyah, dan Nasiyatul Aisiyah.

" Setelah pembahasan konsep, dilanjutkan dengan finalisasi, kemudian diharmonisasi dengan menghadirkan pihak Kemenkumham RI, dan Kemendagri. Jadi bukan ujug-ujug atau serta merta karena menyikapi suatu issue," kata Juraidi, Kamis, 12 Desember 2019.

" Kehadiran PMA 29/2019 lebih kepada kebutuhan akan data majelis taklim dan pembinaannya," ujar dia.

5 dari 5 halaman

Beda Taklim dan Majelis

Juraidi mengatakan, Kemenag perlu perlu definisi dan kriteria yang jelas untuk menghimpun data majelis taklim. Dia perlu kriteria yang jelas mengenai majelis taklim.

" Begitu juga MT yang diatur dalam PMA 29/2019, jelas kriterianya," ujar Juraidi.

Juraidi mencontohkan beda majelis taklim dan taklim. Menurutnya, jika ada orang berkumpul belajar agama berapa pun jumlahnya, di bawah pohon sekalipun tempatnya, itu bisa disebut taklim, tapi bukan majelis taklim.

Kriteria majelis taklim sudah disepakati termuat dalam PMA Nomor 29 Tahun 2019.

Selain soal kriteria, lanjut Juraidi, masalah yang muncul dalam pembahasan draft PMA terkait jumlah majelis taklim di Indonesia. Fakta saat ini, ada majelis taklim yang terdaftar di BKMT, namun mendaftar pula di FKMT. Bahkan, didata juga oleh HMTI, atau HIDMAT Muslimat NU.

Terkait
Potret Aktifitas Prisia Nasution Saat Jelajahi Alam
Join Dream.co.id