Curhatan Nelayan: Rindu Sosok Bu Susi

News | Kamis, 26 November 2020 14:00
Curhatan Nelayan: Rindu Sosok Bu Susi

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

"Kebijakan Menteri Edhy Prabowo banyak berpihak terhadap pengusaha," kata nelayan.

Dream - Setelah penangkapan Edy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat Anambas dan Natuna buka suara soal sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut mereka, kebijakan Edhy Prabowo selama ini tidak berpihak kepada nelayan. Para nelayan bahkan menyebut kebijakan Edhy selama menjabat sebagai menteri KKP membuat kapal-kapal ikan asing kembali beroperasi masuk ke perairan Anambas.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Dedi Syaputra, mengatakan, semenjak Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri, hasil tangkapan masyarakat nelayan Anambas dan Natuna menurun drastis hingga 50 Persen.

" Kebijakan Menteri Edhy Prabowo banyak berpihak terhadap pengusaha," kata Dedi Syaputra, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 26 November 2020.

2 dari 4 halaman

Bandingkan dengan Jaman Bu Susi

Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti© Merdeka.com

Dedi membandingkan penghasilan mereka saat menteri KKP dijabat Susi Pujiastuti. Menurut dia, hasil nelayan jauh lebih banyak saat Susi menjadi menteru ketimbang era Edhy Prabowo.

Contohnya, kata dia, saat periode Susi Pudjiastuti nelayan menggunakan kapal dengan 5-8 Gross Ton (GT) dengan hasil tangkapan 1,5-2 ton per dua minggu. Sedangkan hasil tangkapan nelayan sekarang hanya setengahnya saja.

Dedi mengungkapkan turunnya hasil tangkapan ikan dikarenakan banyak faktor diantaranya nelayan enggan melaut karena takut oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang kadang memepet dan menabrak kapal nelayan. Sehingga, saat ini lokasi-lokasi nelayan lokal menangkap ikan sudah sudah tempati nelayan Asing.

" Menteri yang sekarang tidak tegas, semenjak Menteri Susi diganti pengawasan di laut Anambas dan Natuna berkurang, sehingga nelayan asing makin berani," ungkap Dedi.

3 dari 4 halaman

Tidak Berpihak ke Nelayan

Kapal ikan asing dari China, Vietnam, dan Thailand, menyerobot wilayah tangkap nelayan Anambas dan Natuna dengan menggunakan alat tangkap trol (pukat harimau). Dampaknya, selain ikan yang kecil habis, banyak trumbu karang yang juga ikut rusak.

Menurut Sekretaris HNSI Anambas ini, kebijakan Menter Edhy Prabowo tidak berpihak ke nelayan melainkan ke pengusaha.

" 4.000 nelayan Anambas dibolehkannya gunakan alat tangkap Cantrang," tutur Dedi.

Pelarangan menggunakan alat cantrang sebelumnya telah dibuat Susi Pudjiastuti melalui Kemen KKP Nomor 71/2016. Namun oleh Edhy Prabowo diperbolehkan kembali digunakan bahkan sudah mendatangkan 30 lebih nelayan dari luar Sumatera.

" Sekarang Permen KP Nomor 17 Tahun 2016 yang dibuat Menteri Susi mau diubahnya," kata Dedi.

Kebijakan Edhy Prabowo yang dinilai kontroversial terkait dibolehkannya penggunaan Cantrang dan ekspor benih lobster (benur) untuk masyarakat Natuna Utara termasuk Anambas sangat disesalkan. Karena pada dasarnya kebijakan tersebut merugikan nelayan kecil menguntukan pengusaha.

" Untuk nelayan Natuna lebih fokus ke tangkapan ikan daripada lobster, adapun lobster lebih ke Pembesaran," kata Dedi

4 dari 4 halaman

Minta Jokowi Tunjuk Menteri yang Berpihak ke Nelayan

Dedi sebagai Pengurus HNSI Anambas mengaku sering melakukan pertemuan dengan HNSI Natuna beserta masyarakat nelayan, guna membahas kebijakan sekarang dan kembali maraknya kapal ikan asing yang masuk ke Natuna dan Anambas.

Bahkan, sebut Dedi, nelayan-nelayan Natuna dan Anambas merindukan kembali sosok Susi Pudjiastuti yang berani, tegas dan berpihak kepada nelayan, bukan pengusaha.

" Untuk jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, masyarakat nelayan Anambas meminta Pak Presiden Jokowi menunjuk sosok yang berpihak ke nelayan, berani dan tegas memberantas Kapal ikan Asing," ujar dia.

Sumber: Liputan6.com

Join Dream.co.id