BPJPH Bantah Kembalikan Sertifikat Halal ke MUI

News | Senin, 9 Desember 2019 12:00
BPJPH Bantah Kembalikan Sertifikat Halal ke MUI

Reporter : Maulana Kautsar

Kewenangannya tak berubah.

Dream - Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso, membantah isu pengembalian kewenangan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia mengatakan, penerbitan sertifikasi halal tetap berada dalam kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

" Sesuai amanat UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 6, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, sebagaimana diatur dalam pasal 10, berwenang dalam memberikan fakta kehalalan produk," ucap Sukoso, dikutip dari laman Kemenag, Senin 9 Desember 2019.

Menurut Sukoso, proses, tahapan, dan kewenangan mengenai sertifikasi halal, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 mengenai Penyelanggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak yang berperan, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH.

" BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal. MUI berwenang dalam pelaksanaan fatwa halal. Sedang LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk," kata dia.

2 dari 5 halaman

Sukoso mengatakan, sejak 17 Oktober 2019, layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan. BPJPH bekerja sesuai kewenangannya, membuka layanan pengajuan sertifikasi.

Layanan itu berjalan tidak hanya di pusat, tapi juga di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kab/Kota. Prosesnya melalui Sistem Informasi Halal (SiHalal) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.

" Sejak Oktober hingga awal Desember 2019, total kunjungan layanan sertifikasi mencapai 1.705 kali atau 244 kunjungan per minggu. Selain PTSP Kemenag Pusat, kunjungan terbanyak di Kanwil Kemenag Jawa Barat, lalu Yogyakarta dan Sumatera Utara," ucap dia.

Karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan Sertifikasi Halal belum ada, tambah Sukoso, Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal. KMA ini antara lain mengatur, selama belum ada PMK tentang tarif layanan, maka biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM.

“ KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI. Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui PMK belum ditetapkan,” kata dia

Data BPJPH, sampai 7 Desember 2019, sudah ada 154 perusahaan yang mengajukan layanan sertifikasi halal, baik permohonan baru maupun perpanjangan. " Hasil verifikasi tahap awal oleh BPJPH sudah dikirim ke LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk dilakukan tahapan berikutnya," ucap dia.

3 dari 5 halaman

Dukung Wisata Halal Ibukota, Bank DKI Siapkan Produk Syariah

Dream - Bank DKI mendukung wisata halal yang tengah dikembangkan Pemprov DKI Jakarta. Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini telah memiliki beragam produk dan layanan keuangan syariah yang siap digunakan untuk membantu sektor ini.

Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdalim, dikutip Dream dari Merdeka.com, Jumat 29 November 2019, menjelaskan produk syariah yang dipersiapkan bisa digunakan untuk mendukung berbagai keperluan perbankan dari pelaku industri pariwisata halal seperti JakQR, JakOne Mobile, dan JakCard.

“ UUS Bank DKI memiliki berbagai produk, mulai dari berbagai dana pihak ketiga ataupun pembiayaan untuk keperluan modal kerja atau pengembangan usaha,” kata Babay di Jakarta.

Sejumlah langkah juga telah dilakukan unit usaha syariah (UUS) Bank DKI untuk mendukung destinasi halal, termasuk menandatangani kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama tentang jaminan produk halal dan pengembangan kelembagaan.

Bank DKI menyampaikan komitmennya untuk membantu proses sertifikasi halal dan mendukung sistem pembayaran.

Selain itu, UUS Bank DKI telah menyediakan produk dan layanan perbankan kepada berbagai komponen industri halal, termasuk tour and travel yang menyediakan pariwisata halal.

" Di sektor keuangan syariah, kita memberikan penyaluran kredit dalam bentuk pembiayaan modal kerja linkage kepada berbagai pihak seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Pegadaian Syariah, Multifinance Syariah, UMKM dan para supplier BUMD DKI Jakarta," kata dia.

Ke depan, lanjut Babay, indutri halal akan semakin berkembang mengingat jumlah Muslim yang dominan di Indonesia dan kesadaran gaya hidup halal. Ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena masyarakat Muslim lebih memilih produk halal di pangan, keuangan, pariwisata, fesyen, pendidikan, hingga pelayanan medis.

4 dari 5 halaman

UUS Bank DKI Bidik Pembiayaan Rp5 Triliun

Dream – Unit usaha syariah PT Bank DKI menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp5 triliun hingga akhir tahun ini. Dibandingkan setahun yang lalu, target tersebut meningkat hingga 30,5 persen. 

“ Pembiayaan sampai akhir tahun Rp5 triliun,” kata Direktur Bisnis Bank DKI, Antonius Widodo Mulyono di Jakarta, ditulis Rabu 23 Agustus 2017.

 UUS Bank DKI Bidik Pembiayaan Rp5 Triliun

Menurut Antonius, target pembiayaan syariah UUS Bank DKI masih menyasar sektor consumer, Usaha Kecil Menengah, dan korporasi. Setahun yang lalu, perusahaan menyalurkan pembiayaan hingga Rp3,83 triliun.

Porsi terbesar pembiayaan UUS Bank DKI saat ini masih di sektor korporasi. Namun jika dilihat dari penerima, debitur pembiayaan syariah terbesar berasal dari sektor consumer dan UKM.

" Volumenya kecil-kecil,” kata Antonius.

5 dari 5 halaman

Laba Rp100 Miliar

Sekadar informasi, pada tahun 2016, UUS Bank DKI membukukan dana pihak ketiganya (DPK) UUS ini sebesar Rp3,52 triliun dan asetnya sebesar Rp4,01 triliun. Laba UUS Bank DKI pun sebesar Rp100 miliar.

Kedepan, UUS Bank DKI akan terus memasarkan produk DPK dan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Untuk produk pembiayaan, UUS telah mengembangkan Multijasa iB, KPR iB, Pembiayaan Mikro iB, dan produk Gadai Emas iB yang ditujukan bagi pengusaha mikro.

Saat ini, Bank DKI Syariah sedang mengembangkan produk KPR Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan produk PRK untuk pembiayaan ritel produktif.

UUS Bank DKI belum lama ini menyabet penghargaan sebagai UUS terbaik dari Majalah Investor. UUS ini dinobatkan sebagai UUS terbaik dengan aset Rp1 triliun-Rp5 triliun.

[crosslink_1]

Dari Jakarta Hingga Bekasi, Ini Situasi Pemukiman yang Terkena Dampak Banjir
Join Dream.co.id