BPIP: Jangan Libatkan Ormas di Masalah Papua

News | Rabu, 21 Agustus 2019 09:13
BPIP: Jangan Libatkan Ormas di Masalah Papua

Reporter : Maulana Kautsar

Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyarankan pendekatan kultural dilakukan para kepala daerah.

Dream - Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan menggunakan pendekatan kulturan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

" Kalau ada konflik-konflik yang melibatkan mereka, harusnya jangan libatkan ormas-ormas lain. Harusnya dibangun persuasif," kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo, dilaporkan Liputan6.com,  Selasa, 20 Agustus 2019.

Benny mengatakan, pendekatan kultural harusnya juga dilakukan para kepala daerah. Dengan cara itu, para kepala daerah bisa membuka dialog dengan mahasiswa asal Papua.

Benny menyebut, kerusuhan yang sempat terjadi di Papua dipicu trauma sejarah. " Papua itu harus mendapat perhatian khusus dalam berbagai bidang. Terus menampilkan di ruang publik orang Papua yang berprestasi," ucap dia.

Selain membuka ruang dialog, Benny juga meminta kepala daerah mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial.

" Jangna seperti kemarin itu seolah dipertontonkan. Sekarang ini kan gampang diviralkan, semua orang punya hp," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

2 dari 7 halaman

Kirim 4 SSK Polisi, Mabes Polri: Situasi Papua Barat Kondusif

Dream - Demonstrasi masih berlangsung di Sorong, Papua Barat. Meski demikian, Mabes Polri, mengklaim, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif.

" Alhamdulillah sangat kondusif," kata Kabiro Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa, 20 Agustus 2019.

Dedi mengatakan, demonstrasi yang berujung di depan Kantor Gubernur, berjalan dengan damai. " Saat ini di Jayapura dan Manokwari aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik," kata dia.

Dedi mengatakan, unjuk rasa di Sorong diikuti sekitar 500 orang. Dia menyebut, TNI-Polri dan tokoh masyarakat di sana telah bernegosiasi dan komunikasi secara intensif.

" Baik TNI-Polri dan tokoh masyarakat yang ada di sana, yang jelas apa yang menjadi aspirasinya teman-teman mahasiswa maupun masyarakat di Sorong juga akan ditampung dan akan diserahkan nanti ke pemerintah pusat," kata dia.

Dedi mengatakan, terdapat penambahan personel polisi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Hal itu guna menjamin situasi di kawasan tersebut berjalan dengan aman dan tertib.

" Ada empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polda Sultra, Polda Sulut dan Polda Maluku, ke Manokwari dan dua SSK ke Sorong," kata Dedi.

Sumber: Liputan6.com/Adi Anugrahadi

3 dari 7 halaman

Dampak Demo Papua, 258 Napi di Sorong Kabur

Dream - Kerusuhan yang sempat meluas hingga Sorong Kota, Papua Barat, berdampak aksi pembakaran dan pengerusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sorong Kota. Akibat aksi tersebut 258 narapidana melarikan diri.

" Telah terjadi pembakaran dan penjebolan tembok lapas sehingga terjadi pelarian," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto, Selasa, 20 Agustus 2019.

Dilaporkan Liputan6.com, Ade mengatakan, kebakaran bermula ketika massa yang berdemo mendatangi Lapas Sorong Kota, Papua. Mereka memprovokasi narapidana.

Selain itu, para pendemo juga melempari Lapas Sorong Kota. " Sehingga terjadi kerusuhan berujung adanya perlawanan kepada petugas dan pelarian dan pembakaran," ujar dia.

Ade mengatakan, Lapas Sorong Kota berisi 547 narapida. Napi yang bertahan ada 289 orang.

4 dari 7 halaman

Soal Demo Massal di Papua, Jokowi: Mari Saling Memaafkan

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Indonesia untuk saling memaafkan. Imbauan itu disampaikan presiden menyusul aksi demonstrasi massal yang terjadi di Manokwari dan Jayapura, Papua.

Demontrasi tersebut diduga dipicu aksi penangkapan sejumlah mahasiswa di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Sempat beredar jika kata-kata tak santun memicu aksi massa warga di Papua.

" Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh tetapi memaafkan itu lebih baik, sabar itu juga lebih baik," kata Jokowi, dilaporkan , Senin, 19 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan telah memonitor kasus aksi massal yang terjadi. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

" Dan yakinlah pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," ucap dia.

(Sah, Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

5 dari 7 halaman

Ajak Demonstran Tak Merusak, Kepala Suku Papua: `Siapa yang Membangun ke Depan?`

Dream - Dewan Adat Papua meminta presiden Joko Widodo membuka dialog dengan rakyat Papua. Langkah itu diperlukan guna mencegah munculnya kasus demonstrasi massal yang dipicu kesalahpahaman di kemudian hari.

" Kami harap Presiden Jokowi harus ambil langkah tepat untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus membuka diri untuk melakukan dialog atau dengan rakyat Papua. Jangan alergi dengan dialog," kata Dewan Adat Papua, Leo Imbiri, dilaporkan Liputan6.com, Senin, 19 Agustus 2019.

Leo menyebut langkah diagloh harus segera dilakukan karena masyarakat Papua kerap mengalami diskriminasi dari aparat keamanan.

Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini juga menjadi puncak dari kejadian diskriminasi yang telah diterima oleh masyarakat Papua.

" Saya heran, justru diskriminasi ini dilakukan oleh aparat keamanan. Ini menunjukkan bahwa aparat tak melakukan tugasnya untuk perlindungan dan penegakan hukum," kata dia.

6 dari 7 halaman

Jangan Ada Kerusuhan

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua atau Kepala Suku Papua, Lenis Kogoya meminta masyarakat berpikir jernih. Dia menyesalkan insiden pembakaran Kantor DPRD Papua Barat.

" Harap tenang, tindakan yang dilakukan mungkin benar-bernar harus dengan hati," ucap Lenis.

Lenis yang juga Staf Khusus Kepresidenan untuk Papua itu berharap massa tak kembali merusak dan membakar fasilitas publik.

" Kalau terjadi kerusakan, siapa yang membangun ke depan," kata dia.

Aksi massa di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua, diduga berawal dari ucapan tak pantas terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

7 dari 7 halaman

Akan Lindungi Mahasiwa

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan permintaan maaf atas insiden tersebut.

Khofifah juga menyampaikan, kalimat-kalimat tak pantas dalam video viral yang menimbulkan ketersinggungan bersifat personal. Dia menegaskan, pernyataan tersebut tidak mewakili masyarakat Jawa Timur.

" Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal, itu tidak mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi itu tidak mewakili masyarakat Jawa Timur," kata Khofifah.

Khofifah menjamin keamanan mahasiswa Papua yang tengah belajar di Jawa Timur. Dia berharap, mahasiswa Papua di Jawa Timur tetap melanjutkan studinya.

" Saya berharap bahwa mereka tetap bisa melanjutkan studinya dengan baik," ujar dia.

Representasi Feminisme Versi Barli Asmara
Join Dream.co.id