Ketum PBNU Tegas Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS di Depan Menlu

News | Selasa, 11 Februari 2020 16:01
Ketum PBNU Tegas Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS di Depan Menlu

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Said beralasan para WNI itu secara sukarela lebih memilih ISIS daripada Tanah Airnya.

Dream - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menegaskan penolakan terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS. Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tengah berkunjung ke kantor PBNU membicarakan wacana tersebut.

" Beliau Ibu Menteri minta masukan ke PBNU. Selama ini pemerintah belum berpendapat," ujar Said di kantornya, Selasa 11 Februari 2020.

Said mengatakan salah satu dasar penolakan NU yaitu para WNI itu secara sukarela menyatakan keluar dari Indonesia. Mereka lebih memilih bergabung dengan gerakan teroris.

Dia mengutip Surat Al Ahzab ayat 60 yang menyebutkan apabila ada orang-orang yang membuat kegaduhan atau kejahatan di dalam suatu wilayah, hendaknya untuk diusir.

" Secara teologis Alquran mengatakan Surat Al Ahzab ayat 60, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah usir," ucap dia.

 

2 dari 6 halaman

"Ganggu Ketenangan 260 Juta Warga Indonesia"

Merujuk pada ayat tersebut, menurut Said, penolakan WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia sudah tepat. Dia khawatir ratusan WNI tersebut akan menimbulkan kegaduhan di Tanah Air.

" Jangan sampai mengganggu ketenangan warga masyarakat. Oleh karena itu bicara pemulangan 600 orang kalau ganggu ketenangan 260 juta warga Indonesia," kata dia.

Kiai yang belajar agama selama 15 tahun di Arab Saudi ini kemudian memberikan masukan kepada Retno agar tidak memulangkan WNI eks ISIS. Selain membakar paspor, para WNI eks ISIS juga telah menyatakan Indonesia negara thogut dan mengancam akan membunuh para pejabatnya.

" Saya beri masukan dengan tegas kami PBNU menolak Kombatan ISIS," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Retno mengaku hingga kini pemerintah masih melakukan profiling terhadap 600 WNI eks ISIS.

" Kita kalau ditanya posisi kita sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu," Retno.

3 dari 6 halaman

Kepala BNPT Beber Faktor yang Menyulitkan Pemulangan WNI Eks ISIS

Dream - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius mengatakan, belum ada keputusan untuk memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS. Saat ini, BNPT masih melakukan verifikasi terhadap data WNI tersebut.

Menurut Suhardi, respons pemerintah daerah yang nanti akan menerima warga yang jadi simpatisan ISIS di Suriah juga masih beragam.  

" Pemerintah daerahnya masih beragam ini responnya soal itu, ada yang merespon ada yang enggak. Padahal mereka itu mantan-mantan deportant mau berangkat ke masing masing daerah, ini tingkat kesulitan yang mau kita sampaikan," ujar Suhardi di kantornya, Jakarta, Jumat 5 Februari 2020.

Dia mengatakan, BNPT selama ini sudah menyiapkan program deradikalisasi untuk WNI yang terlibat atau terpapar radikalisme.

" Saya libatkan ustaz-ustaz dari Muhammadiyah dari NU, dari psikolog termasuk konsultan anak, cuma satu bulan," ujar dia.

Selain itu, pelibatan kementerian dan lembaga juga penting. Sehingga, dalam melakukan upaya deradikalisasi secara efektif.

" Kemudian kita kembalikan ke daerah, saya minta ke Mendagri waktu itu, 'mas tolong kirim dong perwakilan dari daerah tujuan', karena gini ada juga para deportant itu aslinya Sulawesi lalu minta pulangnya ke Malang, karena istrinya dari Malang," ucap dia.(Sah)

4 dari 6 halaman

Menag Tak Dukung Kepulangan 600 WNI Eks ISIS

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, menegaskan, Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, tidak mendukung kepulangan 600 WNI eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

" Kami ingin menegaskan kembali bahwa tidak benar Menteri Agama mendukung rencana pemulangan 600 WNI eks kelompok teroris ISIS," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis 6 Februari 2020.

Menurut Zainut, Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum menerima draft usulan pemulangan WNI eks ISIS. Kemenag juga berencana akan melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait masalah ini.

" Kami dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT dan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh," ucap dia.

Menurutnya, WNI eks ISIS itu bukankah orang biasa. Selain sudah terpapar radikalisme, mereka juga merupakan orang yang terlibat langsung dengan kegiatan ISIS. Maka dari itu, pemerintah perlu hati-hati melakukan keputusan.

" Perlu dilakukan antisipasi dan kewaspadaan khususnya terhadap gangguan keamanannya," kata dia.

5 dari 6 halaman

Identifikasi Profil

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, harus ada identifikasi profil WNI eks ISIS yang ingin pulang itu. Dari hasil profiling itu, bisa dikategorikan faktor risiko apa saja yang dapat mempengaruhi risiko keamanan negara.

" Kami akan menyerap dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga pengambilan keputusannya benar-benar tepat dan dapat dipertanggung jawabkan," ujar dia.

Berbagai program juga sudah dilakukan oleh Kemenag untuk menanggulangi peredaran radikalisme. Program itu yakni kontra narasi dan program humanisasi melalui pendekatan kontra radikalisasi.

Caranya, melakukan penanaman nilai-nilai keindonesiaan. " Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal di lingkungan sekolah Kementerian Agama," kata dia.

6 dari 6 halaman

Pemerintah Kaji Rencana Pemulangan Eks Simpatisan ISIS

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi menegaskan pemerintah masih mengkaji kemungkinan memulangkan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS. Rencana pemulangan tersebut masih dikaji berbagai instansi di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

" Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul, diakses dari laman resmi Kemenag, Selasa, 4 Februari 2020.

Fachrul mengatakan, pembahasan mengenai rencana pemulangan ini terus dilakukan. Selain dari unsur kementerian, pemerintah juga meminta masukan sejumlah masukan termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

" Kita akan terus upayakan langkah terbaik, dengan menjalin sinergi semua elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tapi juga LSM dan ormas keagamaan," kata dia.

Join Dream.co.id