Siswa MAN 1 Sukabumi Kibarkan Bendera HTI, Kemenag Turun Tangan

News | Minggu, 21 Juli 2019 14:15
Siswa MAN 1 Sukabumi Kibarkan Bendera HTI, Kemenag Turun Tangan

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Kemenag saat ini masih melakukan investigasi

Dream - Warganet tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto diduga siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukabumi, Jawa Barat yang sedang mengibarkan bendera Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dalam foto itu, terlihat para siswa berjejer rapi di lapangan basket sekolah sambil membentangkan bendera HTI berwarna hitam dan putih di lingkungan sekolah.

Menaggapi hal itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku sudah menerjunkan tim untuk menangani kasus tersebut.

Sejak semalam sudah ada tim khusus dari Pusat yg ke lokasi untuk investigasi," ujar Lukman melalui akun Twitternya seperti diakses Dream, Minggu 21 Juli 2019.

Menurutnya, saat ini tim tersebut masih terus menyelidiki kasus tersebut hingga akhirnya diketahui motif sebenarnya sehingga para siswa mengibarkan bendera HTI.

" Saat ini proses penanganan di lapangan masih sedang berlangsung. Kami serius menangani kasus ini," kata dia.

Seperti diketahui, HTI merupakan organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Artinya, segala bentuk yang berbau HTI seperti logo, bendera tidak boleh ditampilkan.

HTI dibubarkan pemerintah karena memiliki ideologi ingin mendirikan negara khilafah dan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

2 dari 6 halaman

Pemerintah Resmi Bubarkan HTI

Dream - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut izin badan hukum organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

" Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh Pemerintah," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, Freddy Harris di kantornya, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

 Gutatan HTI Ditolak PTUN Jakarta

Freddy menjelaskan pencabutan SK mengenai badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang baru diterbitkan. " Pencabutan SK badan hukim HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah," ucap dia.

Meski Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) HTI mencantumkan ideologi ormas adalah Pancasila, Freddy menilai, organisasi ini pada kenyataannya menganut paham yang bertentangan.

" Jadi HTI mengingkari AD/ART sendiri," ujar dia.

Freddy menuturkan sebelumnya badan hukum HTI tercatat di Kemenkumham dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Saat itu, HTI mengajukan permohonan sebagai badan hukum melakukan perkumpulan secara elektronik melalui website ahu.go.id.

Selanjutnya, Freddy mengimbau pihak yang merasa dirugikan atas keputusan ini dapat menempuh jalur hukum. Yaitu dengan melayangkan gugatan kepada pengadilan.

" Silakan mengambil jalur hukum," tutur Freddy.(Sah)

[crosslink_1]

3 dari 6 halaman

Pengadilan Tolak Gugatan HTI

Dream - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gutatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

" Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan penggugat," ujar Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, Jakarta, Senin 7 Mei 2018.

Sebelumnya, HTI menggugat Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke PTUN Jakarta dengan nomor gugatan 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017.

Selain itu, HTI meminta agar SK nomor AHU-20.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas itu dibatalkan.

Persidangan HTI melawan pemerintah sudah berjalan 16 kali. Dalam persidangan yang berjalan pemerintah dan HTI telah menghadirkan saksi dan ahli masing-masing. Baca selengkapnya di sini 

Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro

 

 

 

4 dari 6 halaman

MUI Ajak Masyarakat Hormati Putusan Pembubaran HTI

Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima sikap pemerintah yang telah resmi mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas berharap agar masyarakat dapat menghormati keputusan pemerintah.

" Kita terima sikap pemerintah dan (meminta) masyarakat supaya menghormati hukum," kata Anwar di Gedung MUI, Jakarta, Kamis 20 Juli 2017.

Terkait alasan bahwa HTI berniat mengubah dasar negara, Anwar menyarankan agar proses pembuktiannya dilakukan dalam persidangan. 

 Undangan Rapat Pemprov DKI untuk HTI Berujung Sanksi

" Karena saya baca AD/ART-nya asasnya Islam di bawah naungan NKRI dan Pancasila," ucap dia.

Lebih jauh, Anwar tidak mempermasalahkan jika sebuah organisasi menggunakan asas apapun yang dianutnya. Asalkan, tegas dia, asas tersebut tak berniat mengganti dasar negara Indonesia.

" Asas Islam nggak apa-apa, asal dia tidak ingin mengganti NKRI dengan bentuk lain," ujar dia.(Sah)

[crosslink_1]

5 dari 6 halaman

Kisruh Rapat Pemprov DKI Undang HTI Berujung Sanksi

Dream - Undangan berkop Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta menjadi polemik di media sosial.

Penyebabnya, dalam daftar tamu undangan, muncul nama Muslimat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Kelompok Muslimat HTI diminta menghadiri rapat pembahasan poster anti kekerasan perempuan dan anak, di Ruang Rapat lantai 5, Bidang PPPA, Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019, pukul 13.30 WIB.

 Undangan Rapat Pemprov DKI untuk HTI Berujung Sanksi

Plt Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan, rapat itu batal digelar. Penyebabnya, ada pihak yang mengkritisi dua organisasi yang diundang.

" Terkait adanya kritik terhadap dua organisasi yang diundang, maka kami membatalkan acara tersebut," kata Taufan, kepada Liputan6.com, Jumat, 14 Juni 2019.

 

 

6 dari 6 halaman

Akan Diberi Sanksi

Kepala DPPAPP, Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menyebut telah keliru memasukkan nama tamu undangan. " Kami akui ada kesalahan," ujar Tuty.

Tuty menyebut, tidak menyadari nama tamu undangan tersebut.

" Saya juga tidak melihat secara detail daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt Kabid dan Sekretaris Dinas," kata dia.

Tak ingin kasus ini terulang, Tuty akan melakukan koreksi di internalnya.

" Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan saksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan," ujar dia.

DPPAPP Provinsi DKI Jakarta rencananya menggelar rapat untuk menanggapi aduan dalam konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta. Poster itu dianggap bias gender.

(ism, Sumber: Liputan6.com/Ratu Annisaa Suryasumirat)

Terima Kritik Pedas, Nada Zaqiyyah: Ternyata Adik Kelas Aku Sendiri
Join Dream.co.id