Alasan Kemenag Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

News | Kamis, 28 November 2019 14:00
Alasan Kemenag Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Nur Kholis mengatakan, FPI sudah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) telah memberi rekomendasi izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemenag memberikan rekomendasi karena FPI telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2019.

" Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14 Nomor 2019 sudah dipenuhi oleh FPI. Sehingga, kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang SKT nya," ujar Sekjen Kemenag, M. Nur Kholis, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 November 2019.

Persyaratan yang ada di PMA itu yakni akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan.

Organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

2 dari 6 halaman

Nur Kholis mengatakan, FPI sudah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI serta tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

" Kami keluarkan surat rekomendasi tersebut karena hal itu menjadi bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik yang harus kami lakukan," ucap dia.

Menurut Nur Kholis, pemerintah sewajarnya memberikan hak-hak setiap individu atau kelompok yang sudah menyatakan setia kepada Pancasila dan NKRI untuk melakukan kegiatan berserikat untuk menyatakan suatu pendapat.

" Siapapun yang setia NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, harus diterima, dirangkul, dibina, dan diajak kerjasama agar bisa ikut membangun bangsa," kata dia.

Dalam jangka panjang, Kemenag memiliki program untuk melakukan moderasi beragama. Agar lebih cepat program tersebut sampai di masyarakat, Kemenag juga akan menggandeng ormas keagamaan untuk serta mensosialisasikan program moderasi beragama.

" Semua ormas akan diajak, tidak terkecuali FPI jika sudah mendapat izin dari Kemendagri, agar bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar dia.

3 dari 6 halaman

Menag Fachrul Razi Akui Pernah Tak Suka FPI

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan, dia merupakan orang pertama yang mendorong kementerian terkait untuk memberikan izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI).

" Saya mengatakan, bahwa saya yang pertama mendorong FPI untuk bisa diberi izin lagi," ujar Fachrul di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Di balik izin yang diberikan, Fachrul mengungkapkan jika dia pernah menjadi salah satu orang yang tak suka dengan keberadaan FPI. Dia beralasan FPI pernah dianggapnya sebagai organisasi yang mengusik Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

" Saya tidak suka dengan FPI karena dua hal, satu dia masih sering ngungkit-ngungkit Pancasila," ucap dia.

Faktor ketidaksukaan kedua Menag adalah FPI sering dianggap sering melanggar hukum.

Namun sikap itu berubah saat FPI sepakat membuat pernyataan setia kepada Pancasila dan NKRI. Surat itu bahkan dibuat di atas materai yang menandakan dokumen itu mengikat.

" Sekarang mereka sudah secara resmi membuat hitam-putih di atas materai, bahwa 'Kami tidak akan meragukan Pancasila dan kami setia kepada Republik Indonesia dan kedua tidak akan melanggar hukum lagi'," kata dia.

4 dari 6 halaman

Menag Sebut FPI Telah Buat Pernyataan Setia Pada Pancasila & NKRI

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi menyatakan Front Pembela Islam (FPI) telah menyatakan akan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu membuat kementeriannya merekomendasi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk organisasi masyarakat tersebut.

" Memang ada langkah maju, FPI itu telah membuat pernyataan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Fachrul di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu 27 November 2019.

Fachrul mengatakan, pernyataan yang ditandatangani di atas materai itu juga menerangkan bahwa FPI tidak akan melanggar hukum yang ada di Indonesia.

" Itu akan kami dalami untuk menentukan dalam waktu dekat," kata dia.

5 dari 6 halaman

Menkopolhukam Masih Pikir-Pikir

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, alasan pemerintah belum memperpanjang izin FPI karena masih menunggu syarat-syaratnya terpenuhi.

" Sehingga sampai saat ini masih sedang pertimbangan dan menunggu proses lebih lanjut syarat-syarat penerbitan surat tersebut," kata Mahfud.

Berdasarkan aturan yang ada, kata dia, negara tidak melarang warganya untuk berserikat dalam satu pendapat. Hanya saja, suatu perkumpulan tidak boleh dibentuk bertujuan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

" Untuk itu negara mengatur dengan undang-undang agar semua berjalan baik," ujar dia.

6 dari 6 halaman

Menag Akui Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengaku sudah memberikan rekomendasi surat keterangan terdaftar (SKT) untuk organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

" Oh, kalau rekomendasi dari kami kan sudah," ujar Fachrul di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Pernyataan Menag sekaligus menguatkan ucapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dilaporkan Liputan6.com Tito mengatakan telah menerima rekomendasi perpanjangan izin FPI dari Kementerian Agama (Kemenag).

" Ya, ada. Kami terima rekomendasi seperti itu," kata Tito.

Meski sudah ada rekomendasi dari Kemenag, Tito akan mengkaji lebih dalam mengenai perpanjangan izin ormas FPI.

" Ormas agar bisa jadi penggerak program untuk masyarakat, contoh Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, nah ini bisa merangkul teman-teman ormas untuk bergerak di bidang itu," ucap dia.

Terkait
Join Dream.co.id