Dream – Pemerintah kembali memperketat mobilitas dan aktivitas warga selama libur Hari Raya Idul Adha sejak 18 hingga 25 Juli 2021. Berbagai penyesuaian atura dibuat Satgas Penanganan Covid-19 agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus. 

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya tak ingin mengulangi pengalaman buruk pada saat libur Idul Fitri. 

Surat edaran terbaru, lanjut Wiku, tidak membatalkan peraturan hukum lainnya terkait penanganan pandemi COVID-19 selama tidak bertentangan.

Menurut Wiku, keputusan untuk menerbitan surat edaran tersebut dilakukan karena Satgas berkaca dari pengalaman dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini selama periode-periode yang diperkirakan bisa memicu kerumunan.

Lantas apa saja alasan Satgas Covid-19 menerbitkan SE tersebut? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Pengalaman Buruk

Prof Wiku menjelaskan, pertimbangan pertama yang diperhatian Satgas adalah pengalaman libur panjang sebelumnya yang berimbas pada laju penularan yang signifikan.  

Pada periode libur panjang sebelumnya di tahun 2020, terutama Natal dan tahun baru 2021, tercatat ada kenaikan kasus Covid-19 sampai 4 kali lipat. Sementara libur panjang pada periode Idul Fitri 202 lalu telah memicu kenaikan kasus Covid-19 sampai 5 kali .

“Kita tidak boleh mengulang pola yang sama. Oleh karena itu upaya antisipatif harus diutamakan,” ujar Prof Wiku, dikutip dari YouTube BNPB Indonesia.

Banyaknya Klaster Keluarga

Pertimbangan kedua adalah laju penularan di masyarakat saat ini didominasi dari klaster keluarga. Kasus ini menunjukkan protokol kesehatan belum ditegakkan secara menyeluruh sampai ke sektor paling kecil.

Data seminggu terakhir menunjukkan sekitar 26 persen kelurahan dan desa di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kepatuhan dalam memakai masker. Sementara itu 28 persen kelurahan/desa rendah kepatuhan dalam menjaga jarak.

“Hal ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa di tempat yang kita anggap paling aman pun, penularan masih ada,” tegas Wiku.

Optimalisasi Fungsi Satgas Daerah

Pertimbangan selanjutnya, menurut Wiku, adalah optimalisasi fungsi Satgas Daerah atau Pemerintah Daerah dalam pengendalian laju penularan di seluruh daerah sesuai kriteria levelnya.

Pemerintah telah mengeluarkan penetapan kondisi per daerah secara nasional dengan pedoman dan target pengendalian spesifik melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) yang berlaku di tahun 2021.

“Untuk itu, perlu adanya upaya memastikan implementasi kebijakan di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” lanjutnya.

Keputusan Rapat Koordinasi

Hal keempat yang menjadi pertimbangan diberlakukannya SE Satgas Covid-19 No. 15 Th 2021 adalah berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, Pemda, TNI/Polri pada 15 Juli 2021 tentang Penyekatan Mobilitas Menjelang Idul Adha.

Maka diputuskan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tersebut sebagai payung hukum kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 H.

Wiku berharap dengan kebijakan tersebut penularan virus corona di Indonesia bisa terkendali dengan baik.

"Kita berharap kondisi COVID-19 dapat terkendali dengan baik," jelasnya dalam Keterangan Pers Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha, Sabtu (17/7/2021).

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.