Dream – Birokrasi yang rumit merupakan persoalan yang dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha selama ini. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan solusinya adalah enterpreneurship bureaucracy.

Dengan sistem ini, pelayanan publik bisa menjadi lebih mudah, cepat, dan baik.

"Itulah pentingnya inovasi,” kata JK dalam pembukaan “The International Public Services (IPS) Forum 2018” di Jakarta, Rabu 7 November 2018, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream.

Upaya mengubah birokrasi di Indonesia sebetulnya sudah dimulai salah satunya dengan hadirnya mal pelayanan publik. Di area ini, berbagai layanan berada di satu atap sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan lebih baik.

“Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," kata dia.

JK mengatakan birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi karena selama ini lebih mendahulukan prosedur baru hasil. Padahal prinsip yang dipegang pengusaha berkebalikan dengan hal tersebut. Sistem eselonisasi dalam birokrasi juga sering memperumit dan memperlambat birokrasi. 

Upaya lain yang dibaut pemerintah dalam mengefisienkan birokrasi pemerintah adalah melakukan moratorium penerimaan PNS dan pemekaran daerah. 

Kondisi birokrasi yang lambat, lanjut JK, juga memicu munculnya kasus korupsi akibat pelayanan yang lambat. “Hal ini membuka peluang terjadinya negosiasi yang gilirannya menimbulkan korupsi,” kata JK.

Semakin Transparan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, menungkapkan pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan di era demokrasi seperti saat ini. Masyarakat kini menuntut kualitas pelayanan oleh negara dan selalu memantau kinerja pemerintahan.

“Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat, hadir dan melayani mereka” kata dia.

Terkait kinerja pelayanan apartur negara, Syfruddin mengatakan jika capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61.

Pencapaian itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp 41,15 triliun dihemat tahun 2017).

Syafruddin mengatakan Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014-2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih. Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas.

Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program one agency-one innovation. Saat ini sudah terbentuk sembilan mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM). Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA.

“Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun platform pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta,” kata dia.

Menurut mantan Wakapolri ini merupakan landasan bagi GIM. Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah - rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka ruhnya adalah revolusi mental, yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas.

“Saya melihat jelas, karakter bangsa untuk ini, sudah dibangun sejak dini, seperti saat pekan kerja nyata revolusi mental di Manado,” kata dia.

Melalui IPS Forum tahun 2018 ini, dengan tema Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action, sebagai inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta dan pemerintah - partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik.

Syafruddin mengatakan momen ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.

“Sebagai inkubator, kami memberikan award untuk top 40 kompetisi inovasi pelayanan publik 2018 sebagai role model bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata dia.