Dream - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi sorotan publik belakangan ini. Pria yang akrab dipanggil Ahok ini santer dikabarkan akan menduduki posisi penting di PT Pertamina (Persero).

Alhasil, isu ini menuai pro kontra dari masyarakat, termasuk dari karyawan Pertamina.

Berkaitan dengan isu ini, di media sosial, beredar foto Ahok yang memakai seragam Pertamina. Foto ini diunggah ahli rekayasa foto parodi Agan Harapa di akun instagramnya @aganharahap.

“Mendapat foto ini dari salah satu grup whatsapp dengan kalimat: Sumber A1: Beliau tadi siang baru fitting seragam. INFO VALID! Jangan berhenti di kamu! Jadikan jari anda sebagai ladang amal. #indahnyaberbagi,” tulis @aganharahap sambil kelakar, dikutip Rabu 20 November 2019.

Foto itu hampir dipastikan editan. Apalagi kalau Agan Harahap yang mengunggah. Agan memang dikenal sebagai editor foto handal dan membuat beberapa editan foto tentang tokoh-tokoh publik.

Reaksi Warganet

Foto ini menjadi memancing reaksi warganet. Ada yang turut berkelakar Ahok akan mengucapkan kata-kata sapaan para petugas SPBU.

“Viral!!! Seorang mantan gubernur yang kini memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai operator SPBU,” tulis @oki.man_,

“Aku nggak sabar nunggu dia menjabat,” tulis @ioniehandayani.

“Yak siap-siap yang di Pertamina,” tulis @chaesarsn.

“Mulai dari 0 yaaaa hehehe,” tulis @ulie.

“Mulai dari Nol yak pak, tolong mesinnya dimatikan,” kata rezhaaa__.

Ditawari Jadi Direksi BUMN, Ahok Jadi Bos Pertamina?

Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, membocorkan informasi tentang Basuki Tjahaja Purnama di BUMN nantinya. Dia memberikan sinyal bahwa Ahok akan menjabat di perusahaan pelat merah sektor energi.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 13 November 2019, semula Luhut menanggapi positif pertemuan mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Kan bagus dia masuk BUMN,” kata dia di Jakarta.

Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut tentang posisi yang akan diisi oleh Ahok. Awak media sempat menyebut nama Pertamina dan PLN Ahok ditempatkan.

"Bukan," kata dia.

Saat ditanya tentang kemungkinan Ahok di BUMN energi, Luhut tak sepenuhnya membantah.

"Kira-kira begitu. Kalau saya tahu, masa saya beri tahu kamu," kata dia.

Ahok Ngaku Ditawari Erick Thohir Jadi Bos BUMN

Dream - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku mendapat tawaran menjabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUHM). Tawaran itu disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

"(Tadi) bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu aja," kata Ahok usai bertemu Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Rabu 13 November 2019.

Dia belum tahu akan ditempatkan di mana, begitu pula dengan penempatan BUMN-nya. Ahok meminta media langsung bertanya kepada Erick.

Ahok juga belum tahu kapan akan bergabung secara resmi dengan BUMN. Dia memperkirakan akan bergabung pada Desember 2019. Saat ditanya kesediaan, pria ini siap membantu demi negara.

"Saya kalau buat negara, ya, saya mau. Apa aja untuk bantu negara saya mau," kata dia.

Sekadar informasi, Ahok keluar dari gedung pukul 10.50 WIB. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam tersebut membahas tawaran posisi di perusahaan BUMN.

Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma

Wapres Ma`ruf Amin Angkat Bicara Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Dream - Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin angkat bisa soal masuknya nama mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi calon dewan pengawas di lembaga antirasuah itu.

Dia menegaskan, sejumlah nama yang beredar tersebut nantinya menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

"Ya bunyi-bunyinya ada begitu. Rumornya ada tapi kita belum tahu," kata Ma'ruf, Jumat, 8 November 2019.

Ma'ruf menyebut, mempersilakan berbagai pihak untuk memberikan rekomendasi sebagai calon dewan pengawas KPK.

"Saya kira presiden yang menentukan, kewenangan presiden. Sekarang sedang digodok. Kalau punya calon ya ajukan aja," kata dia.

Sedang Dirampungkan

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, calon anggota Dewan Pengawas KPK harus bersih dari tindak pidana umum maupun korupsi. Aturan itu tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Dia menjelaskan, tim internal seleksi dewan pengawas KPK yang diketuai Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, saat ini tengah menampung masukan dari sejumlah tokoh. Fadjroel memastikan Jokowi akan memilih dewan pengawas berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU KPK baru.

"Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," ujar dia.

Adapun politik hukum pemerintah, kata dia, yaitu antikorupsi. Untuk itu, Fadjroel menjelaskan mantan napi yang pernah menjalani masa hukuman penjara paling singkat lima tahun, tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK. Khususnya, terpidana kasus korupsi.

"(Kriteria dewan pengawas) Mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," kata dia.

(Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)