Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA). UEA mengutarakan komitmen investasi senilai US$22,89 miliar (Rp314,9 triliun).

Dikutip dari akun Instagram @jokowi, Senin 13 Januari 2020, angka ini berasal dari 11 perjanjian bisnis di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, dan terorisme.

Selain itu, ada juga lima perjanjian kerja sama antarpemerintah di bidang keagamaan, energi, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Indonesia dan UEApada Minggu malam, 12 Januari 2020.

“Saya mengapresiasi kemajuan yang signifikan dalam hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA,” kata dia.

Selain kerja sama bisnis, Jokowi juga ingin UEA menjadi mitra pendidikan Islam yang modern, moderat, dan penuh toleran.

Dia juga menyampaikan, saat tiba di UEA, Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed, menyambutnya dengan ramah dan meriah di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan.

“Seusai penyambutan resmi--upacara, dentuman meriah 21 kali, kumandang lagu Indonesia Raya, dll--saya dan Putra Mahkota menggelar pertemuan bilateral,” kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

 

 

 

View this post on Instagram

Selamat pagi. Saya tiba di Uni Emirat Arab kemarin, disambut dengan begitu ramah dan meriah oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan. Seusai penyambutan resmi -- upacara, dentuman meriam 21 kali, kumandang lagu Indonesia Raya, dll -- saya dan Putra Mahkota menggelar pertemuan bilateral. Saya mengapresiasi kemajuan yang signifikan dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan UEA. Semalam, telah ditandatangani lima perjanjian kerja sama antarpemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Selain itu, ada 11 perjanjian bisnis di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Perkiraan nilai investasi dalam perjanjian ini sebesar US$ 22.89 miliar atau sekitar 314,9 triliun rupiah. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadikan UEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat dan penuh toleran.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jan 12, 2020 at 6:24pm PST

Indonesia dan UAE Jalin Kerja Sama Moderasi Agama dan Wakaf

Dream - Menteri Agama Indonesia, Fachrul Razi dan Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Matar al Kaabi membuat nota kesepahaman (MoU) di bidang moderasi dan wakaf.

"Alhamdulillah, saya beserta Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohammed bin Matar al Kaabi telah menandatangani MoU tentang urusan agama Islam," ujar Fachrul dalam Keterangan tertulisnya, Senin, 13 Januari 2020.

Fachrul menjelaskan, kerja sama ini juga bertujuan untuk berbagi pengalaman mengenai moderasi beragama. Sehingga, aksi radikalisme dapat terhindar apabila di suatu negara masyarakatnya dapat saling menghargai satu sama lain.

"Salah satu poin penting sinergi ini adalah promosi moderasi beragama dan bahaya ekstrimisme," ucap dia.

Pertukaran Hafiz Quran

Sekjen Kementerian Agama (Kemenag), M. Nur Kholis mengatakan, kerja sama lainnya yakni mengenai pengembangan kemampuan imam, khatib dan mufti serta pertukaran keahlian di bidang penghafal, pembaca, penerjemahan Al-Qur'an dan hadis.

Selain itu, ada beberapa keahlian yang bisa dibagi, yaitu, pengalaman di bidang percetakan, publikasi dan terjemahan Al-Qur'an.

Kemudian, pertukaran keahlian dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan masjid. Tujuannya, agar masjid bisa dipahami sebagai tempat ibadah dan bimbingan keagamaan yang moderat.

"Terakhir, pertukaran delegasi dan peserta di semua tingkatan dan partisipasi pada forum, konferensi, dan musabaqah Al-Qur'an," ujar Nur Kholis.

Temui Jokowi, Putra Mahkota UEA Komitmen Tanamkan Investasi Rp314 T

Dream - Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Pangeran Sheikh Mohammed bin Zayed berkomitmen menanamkan investasi di Indonesia. Nilai tidak main-main, mencapai US$22,8 miliar, setara dengan Rp314 triliun.

Komitmen itu disampaikan Sheikh Mohammed ketika menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, pada Minggu, 12 Januari 2020 waktu setempat. Investasi akan disalurkan melalui skema Sovereign Welth Fund bersama dengan Masayoshi dari Softbank Jepang serta International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat.

"Crowned Prince (Putra Mahkota) itu berulang kali mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat kami yang sangat dekat. Dan berulang kali beliau mengingatkan bahwa Indonesia penduduk Islam terbanyak. Jadi, mereka ingin berkontribusi bagi negara Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dari Setkab, Senin 13 Januari 2020.

Luhut menyebut investasi ini merupakan deal atau kesepakatan dengan nilai terbesar sejarah perekonomian Indonesia yang bisa dicapai dalam waktu relatif singkat. Investasi tersebut ditanamkan di sejumlah sektor.

Investasi Untuk Ibu Kota Baru

Salah satunya pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Bahkan Jokowi memberikan kehormatan kepada Sheikh Mohammed dengan memintanya menjadi Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Baru.

Selain itu, investasi juga diarahkan untuk pembangunan Aceh. Menurut Luhut, investasi di Aceh merupakan keinginan dari adik Sheikh Mohammed, Sheikh Hamid.

"Aceh itu mereka sangat ingin masuk properti. Nah, minggu depan kami akan tadi apa perintah Presiden, Gubernur Aceh, dan tokoh-tokoh di situ untuk bicara ini karena mereka ada beberapa persyaratan itu mereka masuk," kata Luhut.

Luhut melanjutkan Aceh dipilih sebagai salah satu daerah penerima investasi UEA karena beberapa alasan. Salah satunya, jarak terbang yang relatif singkat dari Abu Dhabi ke Aceh yang hanya sekitar lima jam.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan UEA sangat menginginkan Indonesia menjadi lead dari program investasi tersebut. UEA siap membantu Indonesia.

"Jadi, ini saya kira tawaran yang sangat bagus sekali," kata Luhut.

Kumpulkan Para Dubes RI, Jokowi Beber Kebutuhan Mendesak Indonesia Saat Ini

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat kerja Kepala Presiden RI dengan Kementerian Luar Negeri. Jokowi meminta 70-80 persen kinerja para duta besar (dubes) fokus kepada perwakilan ekonomi.

“Saya kira Bapak Ibu tahu semuanya mengenai ini. Tapi, saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80 persen apa yang dimiliki itu fokus di situ, diplomasi ekonomi. Itulah yang sekarang diperlukan oleh negara kita,” kata dia di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 9 Januari 2020.

Jokowi meyakini para duta besar memahami soal investasi dan prioritas yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Mulai dari barang dan produk substitusi impor. Saat ini, Indonesia masih menerima impor petrochemical sebesar 85 persen.

Mengacu data tersebut, Jokowi berharap duta besar bisa mendatangkan investasi terkait barang-barang substitusi impor. Sehingga tidak ada lagi impor energi, termasuk minyak dan gas.

"Penting sekali para duta besar ini sebagai duta investasi. Yang pertama, sebagai duta investasi, tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita perlukan atau menjadi prioritas," kata dia.

Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah komoditas batu bara. Para duta besar bisa mendatangkan investor yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebab batu bara bisa diubah jadi elpiji.

"Elpiji kita ini impor impor semuanya. Sehingga yang berkaitan dengan investasi yang berkaitan dengan LPG penting sekali supaya kita tidak impor gas elpiji lagi," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Minta Dubes Jelaskan Biosolar

Jokowi juga meminta duta besar paham terkait perubahan minyak kelapa kopra menjadi avtur. Tak sekadar tahu, para dubes juga diharapkan bisa mencari investasi yang berkaitan dengan itu.

"Juga yang berkaitan B20, B30, B50 sampai nanti B100 dari CPO, dari kelapa sawit, meskipun para ahli kita ini yang menemukan mereka, tapi siapa yang berproduksi? Cari investasi di bidang ini jadi ekspor kita tidak bahan atau raw material lagi," kata dia.

Selain mencari investor, Jokowi juga mendorong para Dubes membantu menggenjot ekspor besar-besaran produk setengah jadi.

"Oleh sebab itu para dubes harus terus cari peluang, buka jejaring seluas mungkin, networkingnya buka, kenali karakter pasar, petakan peluang itu, informasikan ke kementerian," ungkap Jokowi.

Atas perintah tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi siap mengemban tugas untuk fokus meningkatkan diplomasi ekonomi. Diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara plus satunya adalah penguatan infrastruktur diplomasi.

Dalam 5 tahun ke depan, diplomasi ekonomi akan betul-betul diperkuat. Wakil Menteri Luar Negeri telah mendapatkan tugas khusus Presiden RI untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Penugasan-penugasan konkret akan diberikan kepada para Kepala Perwakilan dalam memperkuat diplomasi ekonomi.

Menlu Retno menegaskan beberapa hal yang harusnya diubah dalam upaya mencapai diplomasi ekonomi ini. Tren negatif harusnya beralih jadi energi positif, pesimisme harus diubah jadi optimisme, rivalitas beralih menjadi kerja sama serta trust deficit diganti jadi strategic trust.