Sistem Gaji PNS Tak Lagi Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Dinar | Jumat, 27 November 2020 16:45

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Lalu, berdasarkan apa?

Dream – Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Kompensasi ASN mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses menuju reformasi sistem pangkat dan penghasilan (gaji dan tunjangan) serta fasilitas PNS. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara, Paryono, mengatakan, sistem gaji PNS ke depan akan lebih sederhana.

Jika sebelumnya terdiri dari banyak komponen, ke depan akan lebih sederhana seperti berdasarkan beban kerja PNS tersebut. Besaran gaji dan tunjangan PNS nanti akan berdasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Dengan begitu, gaji PNS tak lagi berdasarkan pada pangkat dan golongan ruang.

“ Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan,” kata dia di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Jumat 27 November 2020.

Formula tunjangan PNS akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

“ Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing," kata dia.

Sistem Gaji PNS Tak Lagi Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Nantinya Gaji PNS Tak Lagi Berdasarkan Pangkat Dan Golongan. (Facebook @taspenkita)
2 dari 7 halaman

Berbasis Harga Jabatan

Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja diubah ke sistem berbasis pada harga jabatan (job price) didasarkan pada nilai jabatan (job value). Nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat.

Paryono mengatakan perumusan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini berkaitan juga dengan regulasi lainnya seperti jaminan pensiun, hari tua dan kesehatan PNS.

Selain itu, Paryono juga menekankan bahwa seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara. Sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati.

“ Harus didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, dan tunjangan PNS. Ini agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara," kata dia.

3 dari 7 halaman

Lakukan 4 Hal Ini, PNS Bisa Langsung Dipecat

Dream – Pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan tentang tata tertib kerja pegawai negeri sipil (PNS). Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur kinerja PNS. Bagi yang melanggar aturan, bakal dengan mudah dipecat.

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 11 November 2020, pada awal tahun, Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberikan sanksi terhadap 83 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda). Puluhan PNS ini dianggap melanggar peraturan disiplin PNS.

 

 Lakukan 4 Hal Ini, PNS Bisa Langsung Dipecat© Dream

 

Diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).

Lalu apa saja kondisi yang bisa menyebabkan PNS langsung mendapat pemecatan? Berikut ini adalah empat kondisi bisa menyebabkan PNS bisa dipecat.

4 dari 7 halaman

1. Ikut Program Kartu Prakerja

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Sunandar Pramono, mengatakan, PNS yang memalsukan data untuk mendaftar Kartu Prakerja dapat melanggar aturan kode etik PNS. Sanksinya bisa dilakukan pemecatan.

 1. Ikut Program Kartu Prakerja© Dream

“ Kalau konteksnya secara itu jelas pidana administratif dan melanggar kode etik PNS. Mereka kan ada kewajiban membawa wibawa negara. Jika tidak menjaga perlakuannya akan dikenakan hukuman kode etik,” kata Sunandar.

Jika PNS bersangkutan terlanjur mendapatkan insentif Kartu Prakerja, uang tersebut akan diminta untuk dikembalikan. Kasusnya masih kecil jika masuk ke dalam tindak pidana korupsi.

5 dari 7 halaman

2. Negara Krisis

Melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memecat PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jika negara mengalami krisis. Namun, yang pertama dipecat adalah pegawai pemerintah dengan sistem kontrak atau P3K.

P3K lebih dulu dipecat karena posisinya hanya di jabatan fungsional saja dan sistemnya kontrak. Kontraknya minimal satu tahun dan maksimal 30 tahun.

6 dari 7 halaman

3. Berkinerja Buruk

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 juga mengatur kerja keseharian PNS. PNS dinilai berdasarkan kinerja. PNS yang tidak berkinerja baik, akan langsung dipecat.

 3. Berkinerja Buruk© Dream

Sebelum dikeluarkan, PNS akan mendapatkan peringatan pertama apabila dalam waktu tiga tahun tidak menunjukkan performa yang meningkat. Penilaian akan didasarkan pada Satuan Kinerja Pegawai di tiap instansi.

Saat ini, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, memungkinkan bawahan untuk dapat menilai atasannya. Dengan begitu, penilaian terhadap kinerja seorang PNS akan lebih objektif lantaran berasal dari seluruh sisi, mulai dari rekan kerja setara, pimpinan hingga bawahannya.

7 dari 7 halaman

4. Terlibat Tindak Kriminal Hingga Langgar Norma Agama

PNS haram hukumnya melakukan tindakan kriminal. Jika terbukti, pemerintah tak akan segan segan untuk langsung memecat pegawai pemerintah tersebut.

Tindakan tersebut seperti diantaranya memakai narkoba, menjadi calo PNS, hingga korupsi. Pemecatan PNS tidak hanya dilakukan karena berkinerja buruk. Namun kebanyakan PNS dipecat karena kasus yang dialami, misalnya nikah siri.

Pemerintah mengancam pemberian hukuman pemecatan pada oknum PNS yang melanggar norma agama seperti melakukan perselingkuhan atau nikah siri.

Join Dream.co.id