Sejak 1931 Ada 109 Izin Perusahaan Minuman Beralkohol di Indonesia

Dinar | Selasa, 2 Maret 2021 19:12
Sejak 1931 Ada 109 Izin Perusahaan Minuman Beralkohol di Indonesia

Reporter : Syahid Latif

Pemerintah memastikan mencabut lampiran Perpres yang semula mengizinkan investasi baru minuman beralkhohol

Dream - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadila angkat bicara terkait munculnya lampiran ketiga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang mengizinkan investasi baru di sektor minuman beralkohol di empat provinsi.

Ketentuan tentang izin investasi tersebut semula dimasukkan dalam lampiran tiga poin 31, 32, dan 33 yang sudah diputuskan dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

" Memperhatikan dinamika aspirasi dalam konteks kebaikan dan tatanan masyarakat. atas perintah bapak presiden, khususnya (ketentuan) ini dicabut," kata Bahlil dalam keterangan pers virtual, Selasa, 2 Maret 2021.

Sebelum dicabut presiden, Bahlil menegaskan, lampiran ketiga khusus soal investasi di bidang minuman beralkohol disusun dengan terlebih dahulu melalui diskusi panjang dan komprehensif dengan memperhatikan pelaku usaha dan pikiran dari tokoh agama, masyarakat,tokoh pemuda.

Bahlil juga mengungkapkan, izin pembangunan minuman beralkohol di Indonesia sebetulnya sudah ada sejak tahun 1931.

Bahkan perizinan masih terus ada di saat Indonesia memasuki masa prakemerdekaan, paska-kemerdekaan, orde lama, hingga pemerintahan saat ini.

Dari catatan BKPM setidaknya adal 109 izin untuk minuman beralkohol yang sudah dipegang pelaku usaha. Ratusan izin tersebut tersebar di 13 provinsi di Tanah Air.

Namun Bahlil menegaskan, informasi soal perizinan minuman beralkohol tersebut bukan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya. " Bukan untuk saling menyalahkan," tegasnya.

2 dari 4 halaman

Ini Isi Aturan Investasi Industri Miras yang Sudah Dihapus Presiden

Dream - Keputusan Pemerintah terkait bidang investasi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ramai mendapat penolakan. Sebab, perpres tersebut membuka ruang investasi pada industri minuman beralkohol dan minuman keras.

Industri miras sebelum terbitnya perpres ini merupakan bidang usaha dinyatakan tertutup untuk investasi. Sehingga bidang usaha ini tidak memiliki celah untuk penanaman modal.

Pada perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021, mengatur bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Bidang tersebut yaitu usaha prioritas, usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, usaha dengan persyaratan tertentu, serta usaha yang tidak tergolong ketiganya seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1).

Khusus untuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1). Bunyinya sebagai berikut:

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri; b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau, c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

3 dari 4 halaman

Pada ayat (2), jenis usaha yang termasuk dalam Pasal ini diatur dalam Lampiran III. Merujuk pada lembar Lampiran III, terdapat tiga jenis bidang usaha miras yang tercantum dalam nomor urut 31, 32, dan 33.

Nomor urut 31 memuat jenis usaha yaitu Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol. Nomor 32 yaitu Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur, dan nomor 33 yaitu Industri Minuman Mengandung Malt.

Terkait tiga industri minuman keras ini, Pemerintah menetapkan dua syarat. Syarat tersebut yaitu lokasi dan otoritas penetapan investasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b. Penanaman Modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4 dari 4 halaman

Jokowi Cabut Lampiran Perpres Legalitas Investasi Miras

Dream - Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut aturan tentang izin investasi baru untuk minuman beralkohol yang sebelumnya memicu penolakan dari masyarakat. Presiden resmi menghapus lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan investasi pada industri minuman keras. 

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi melalui video di akun Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.

Keputusan tersebut diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait, khususnya dari kalangan ulama dan tokoh agama.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," kata Jokowi.

Perpres 10 Tahun 2021 ditolak banyak pihak lantaran memberikan peluang pengembangan industri Miras di Indonesia.

Sejumlah ulama dan tokoh nasional menilai investasi tersebut justru memberikan mudarat lebih besar kepada masyarakat.

      View this post on Instagram      

A post shared by Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet)

 

Join Dream.co.id