Subsidi Upah Tengah Digodok, Netizen Tanya Nasib yang Kadung Kena PHK ke Menaker

Dinar | Jumat, 23 Juli 2021 15:45

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Mereka bertanya nasib karyawan yang telah terkena PHK terkait BSU.

Dream – Kementerian Ketenagakerjaan masih mematangkan skema penyaluran subsidi gaji bagi para pekerja/buruh pada tahun ini. Dibalut sebagai Bantuan Subsidi Upah (BSU), program ini merupakan upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Jumat 23 Juli 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, berharap bantuan ini bisa mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan.

“ Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan,” kata Ida di Jakarta.

Sekadar informasi, pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan ini menggulirkan empat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah program bantuan subsidi upah (BSU).

 

Subsidi Upah Tengah Digodok, Netizen Tanya Nasib yang Kadung Kena PHK ke Menaker
Kemnaker Masih Mematangkan Program Subsidi Gaji Yang Akan Diberikan Kepada Pekerja
2 dari 6 halaman

4 Program Bidang Ketenagakerjaan

Menurut Menaker, sejak tahun 2020 lalu pemerintah telah menggulirkan empat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Keempat program tersebut adalah BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.

" Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan," kata Ibu Ida.

Kementeriannay juga banyak meluncurkan progran dalam penanganan dampak COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750 ribu orang.

Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.

3 dari 6 halaman

Warganet Tanya Nasib Pegawai Korban PHK

Kebijakan BSU tahun ini mendapatkan perhatian dari warganet. Mereka bertanya-tanya kapan bantuan itu bisa cair dan mekanismenya.

“ Teknis/mekanismenya bagaimana, Bu? Otomatiskah apa didaftarkan ulang oleh perusahaannya?” tulis @rizki_riang.

“ Mulai kemarin-kemarin ke mana saja? Kok nggak matang-matang?” tulis @abdiwahyono.

“ Yth. Ibu Menteri Tenaga Kerja. Sebaiknya dikasihkan ke yang kena PHK saja, Bu. Kasihan kita. Jangan dikasih pulak ke yang masih bekerja. Itu namanya mengkayakan orang yan sudah kaya. Itu tidak tepat sasaran,” tulis @adizhoul.

“ Ibu menteri yang terhormat, bagaimana yang sudah kena PHK?” tulis @g_mahendra1808.

 

4 dari 6 halaman

Kriteria dan Syarat Pekerja yang Dapat Subsidi Gaji Rp1 Juta

Dream – Pemerintah berencana kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja. Bantuan yang diberikan diusulkan senilai Rp1 juta kepada 8 juta pekerja/buruh yang diberikan secara tunai melalui transfer bank.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menekankan munculnya kembali program Bntuan Subsidi Upah( BSU) merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19. 

Menyasar 8 juta penerima subsidi gaji, pemerintah masih akan memfinalisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Ida menegaskan jumlah penerima subsidi gaji tersebut baru sebatas asumsi. Proses screening data masih akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan agar penerima subsidi gaji sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Adapun sejumlah kriteria penerima subsidi gaji yang sudah ditetapkan pemerintah adalah pekerja/buruh merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) serta terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan diambil karena dinilai paling akurat dan lengkap. “ Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” kata dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan.

Kriteria penerima subsidi gaji lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Penerima subsidi gaji yang berhak adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“ Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp. 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” kata dia.

Terakhir, kriteria openerima subsidi gaji adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

5 dari 6 halaman

Nilai Subsidi Gaji yang Baru

Dream – Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pernah dihentikan pemerintah pada akhir 2020 akhirnya kembali bergulir. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), program subsidi upah akan kembali diberikan kepada para pekerja dan buruh.

Kepastian pemberian bantuan subsidi gaji buat pegawai itu diumumkan oleh Menteri Ketenagarkerjaan Ida Fauziyah pada Rabu, 21 Juli 2021. Diharapkan program ini bisa membantu mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perusahaan akibat dampak pandemi Covid-19.

“ Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19,” kata Ida dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis 22 Juli 2021.

Sekadar informasi, bantuan subsidi gaji yang diberikan kepada para pekerja bernilai Rp1 juta. Bantuan ini diberikan melalui transfer bank.

Angka bantuan subsidi gaji ini lebih besar dari tahun sebelumnya senilai Rp600 ribu per bulan. 

Dengan BSU, Ida berharap beban perusahaan bisa berkurang. Dengan begitu, pengusaha dan pekerja bisa berdialog sosial bipartite untuk mencari solusi bersama di tengah pandemi Covid-19.

“ Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” kata dia.

6 dari 6 halaman

8 Juta Pegawai Akan Terima Subsidi Gaji

Jumlah calon penerima BSU diperkirakan mencapai kurang lebih 8 juta orang. Anggaran yang dibutuhkan senilai Rp8 triliun.

“ Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Join Dream.co.id