Dream – Ada yang berbeda dari Kabinet Indonesia Maju. Di kabinet ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat seorang penyandang disabilitas sebagai wakil menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Dia adalah Surya Tjandra, kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Barusan diminta oleh Pak Jokowi untuk membantu menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang, (menjadi) wakil kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Surya di Jakarta, dikutip dari live streaming Kompas TV, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019.

Kader partai pimpinan Grace Natalie ini mengatakan Jokowi ingin merampungkan masalah agraria, seperti tumpang tindih perizinan dan konflik lahan. Diharapkan dalam setahun, sudah ada penyelesaian dari masalah-masalah di bidang pertanahan dan kehutanan.

“Dalam setahun ini, (diharapkan) ada hasil yang lebih baik,” kata dia.

Sekadar informasi, Surya adalah penyadang disabilitas daksa. Kakinya terserang polio sejak dia berusia 6 bulan.

Siapa Surya Tjandra?

Dikutip dari laman PSI, Surya dibesarkan dari keluarga tak mampu. Orang tuanya adalah pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta. Saat itu, keluarganya tinggal di rumah kontrakan dan sering pindah rumah.

Orang tua Surya selalu mendorong anak-anaknya untuk menggapai cita-cita dan memberikan kebebasan untuk memilih sendiri apa yang diimpikan.

Karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Surya dan kakak-kakaknya sempat tak diizinkan mengambil rapor sebelum melunasi biaya sekolah. Malah, saudara-saudaranya terpaksa berhenti kuliah karena mengalami kesulitan perekonomian.

Menyadari kondisi ini, Surya masuk ke sekolah negeri yang biaya pendidikannya terjangkau. Setelah lulus dari SMAN 68 Jakarta, dia diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pria ini juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi hukum S-2 di Universitas Warwick, Inggris, dan S-3 di Universitas Leiden, Inggris.

Kepekaan Tinggi untuk Kemiskinan, Ketidakadilan, dan Perburuhan

Surya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini yang mendorongnya untuk memilih bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin dan buta hukum.

Dia juga sangat peduli terhadap isu perburuhan. Ini terlihat saat Surya terlibat di Komite Aksi Jaminan Sosial.

Komite ini mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan terkait kelalaian pemerintah untuk melaksanakan perintah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Surya yang berperan sebagai Koordinator “Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial” menjadi kuasa hukum dari ratusan penggugat dari berbagai kalangan masyarakat dan bertanggung jawab dalam merancang gugatan hingga mengikuti persidangan di pengadilan.

Pengalaman bekerja di LSM pendamping, advokasi perburuhan, dosen, dan peneliti bidang hukum di sejumlah universitas memberikan Surya kemampuan untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah yang ada untuk satu isu tertentu.

Surya belajar bahwa isu jaminan sosial, misalnya, merupakan ujung gunung es dari berbagai isu lain, seperti politik anggaran, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, aturan pelaksanaan, dan lain-lain.

Dia juga belajar untuk menetapkan fokus dan prioritas, serta pengorganisasian untuk langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkannya.