Viral Pos Indonesia Mau Bangkrut & Pinjam Bank Bayar Gaji, Ini Fakta Sebenarnya

Dinar | Senin, 22 Juli 2019 13:30
Viral Pos Indonesia Mau Bangkrut & Pinjam Bank Bayar Gaji, Ini Fakta Sebenarnya

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Kabar BUMN terancam gulung tikar, viral di jejaring sosial.

Dream – PT Pos Indonesia (Persero) membantah perusahaan tengah diambang kebangkrutan. Selama ini operasional perusahaan pos pelat merah ini masih berjalan normal dan tak ada satupun aset yang diagunkan. 

Penegasan manajemen Pos Indonesia itu menjawab kabar viral yang menyatakan perusahaan kesulitan membayar gaji para pegawainya. Santer beredar, perusahaan meminjam dana ke bank untuk membiayai gaji tersebut. 

“ Benarkah Pos bangkrut/pailit? Jawabannya, tidak benar,” kata Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia, Benny Otoyo, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin 22 Juli 2019.

Benny mengatakan pandangan perusahaan kesulitan membayar gahi pegawai merupakan upaya mendiskreditkan Pos Indonesia karena tidak disertai data yang benar.

Untuk menunjukan kinerja perusahaan yang masih sehat, Benny mengungkapkan jika rating utang perusahaan saat ini masih berada di peringkat A- dan medium term note (MTN) A-. Pembayaran utang juga masih dalam status lancar.

“ Hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena cost of living adjustment terus diterapkan,” kata dia.

Benny mengatakan semua aset Pos masih dalam manajemen mereka dan tak ada yang dijaminkan untuk utang. Dia juga menyebut Pos berutang kepada bank pemerintah dan bank asing.

“ Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS (dan) iuran pensiun dibayar lancar. Tidak ada tunggakan sama sekali,” kata dia.

2 dari 5 halaman

Kantongi Pendapatan Rp800 M per Tahun?

Benny mengatakan pendapatan Pos berasal dari APBN. Selain menerima subsidi, Pos juga mendapatkan pendapatan dari distribusi materai, penerimaan setoran pajak, dan jasa kurir surat dinas. Rata-rata pendapatannya mencapai Rp800 miliar per tahun.

“ Turn over (perputaran uang) jasa keuangan sekitar Rp20 triliun per bulan,” kata dia.

Benny mengatakan pihaknya masih bisa memberikan layanan pos universal 6 hari per minggu. Untuk postal service di luar negeri, pelayanannya hanya 4-5 hari per minggu.

3 dari 5 halaman

Bagaimana dengan Pinjam Bank untuk Gaji Karyawan?

Benny juga membantah kabar BUMN ini berhutang ke bank untuk membayar gaji karyawan. Dia menyebut pihaknya meminjam dana di bank untuk modal kerja. Perusahaan memang memerlukan modal untuk operasional dan tagihan.

Modal yang dipinjam dari bank bersifat unpledged alias tak ada aset yang diagunkan. Benny juga menambahkan bahwa perusahaan mana pun tetap memerlukan modal kerja untuk membiayai operasionalnya.

“ Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi, bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya, tidak ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji,” kata dia.

Benny mengatakan Pos memberikan beragam layanan, seperti pengantaran surat atau paket, logisitik, jasa keuangan, serta distribusi uang pensiun. Pihaknya juga memberikan layanan di bdiang pemerintahan, seperti penerimaan setoran pajak dan distribusi materai.

4 dari 5 halaman

Berjuang di Tengah Era Disrupsi

Benny mengatakan Pos Indonesia saat ini memang berjuang di tengah era disrupsi digital. Dikatakan bahwa hal itu lumrah.

“ Perusahaan struggle dalam menghadapi distupsi. Itu tidak unik dan wajar saja,” kata dia.

Perusahaan juga melakukan serangkaian transformasi bisnis agar tetap bisa bertahan. Perubahan ini meliputi semua aspek, seperti bisnis, SDM, penguatan anak usaha, dan pengembangan produk baru.

Benny juga mengatakan Pos termasuk anggota Universal Postal Union (UPO)—organisasi yang menaungi operasional pos di seluruh dunia. Keanggotaannya diwakili oleh negara, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Pos Indonesia.

“ Dalam sejarah postal dunia, sekalipun mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaannya,” kata dia.

Benny mencontohkan US Postal Amerika Serikat memiliki pendapatan sekitar Rp100 trilun, tapi defisitnya Rp100 triliun. “ Tetap beroperasi seperti biasa,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Butuh Waktu 5 Tahun

Pos juga angkat bicara tentang pernyataan anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, yang menyebut perusahaan ini sedang krisis keuangan. Benny mengatakan Pos memerlukan peran pemerintah dalam menyehatkan perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Dikatakan bahwa pemerintah memerlukan waktu paling lama lima tahun untuk menyehatkan Pos. Hal ini dilakukan agar Pos siap menghadapi pasar terbuka.

Benny menyebut ada dua tugas besar yang diemban Pos, yaitu beban masa lalu sebelum liberalisasi dan penugasan PSO yang belum mendapatkan kompensasi.(Sah)

Lebih Dekat dengan Tiffani Afifa, Dokter Cantik Juara Kpop World Festival
Join Dream.co.id