Pesawat Dilarang Angkut Pemudik pada 6-17 Mei

Dinar | Sabtu, 10 April 2021 16:01
Pesawat Dilarang Angkut Pemudik pada 6-17 Mei

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Pengendalian transportasi ini dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian semua moda transportasi, termasuk pesawat udara.

Dream – Kementerian Perhubungan telah merilis Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Pengendalian transportasi ini dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian semua moda transportasi, termasuk pesawat udara.

“ Dimulai tanggal 6 Mei-17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Jumat 9 April 2021.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, mengatakan larangan ini berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga.

Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Ada pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi golongan ini.

1. Penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan.
2. Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional.
3. Operasional penerbangan khusus repatriasi.
4. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
5. Operasional angkutan kargo
6. Operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizing Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

2 dari 2 halaman

Lalu, Bagaimana dengan Kapal?

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo menjelaskan ada posko pengendalian mudik di 51 pelabuhan pantau selama periode larangan mudik Lebaran. Posko ini dibuka pada H-15 dan H+15.

Di sektor ini, ada juga pengecualian yang diberlakukan, yaitu.

*kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan;
*pergantian awak kapal;
*kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku;
*kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas;
*kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan; serta
*kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.

“ Pengawasan larangan penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan atau syahbandar bersama dengan Satgas Covid-19.Sedangkan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Agus.

 

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat. 

Join Dream.co.id