Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 yang Lolos Dikirim SMS Besok, Siap-Siap!

Dinar | Sabtu, 15 Agustus 2020 17:15
Pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 4 yang Lolos Dikirim SMS Besok, Siap-Siap!

Reporter : Syahid Latif

Penutupan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 akan ditutup malam ini. Pastikan HP dengan nomor telepon yang kamu daftarkan aktif ya.

Dream - Pendaftaran prakerja gelombang 4 akan resmi ditutup hari ini, Sabtu, 15 Agustus 2020. Peserta yang belum mendaftar masih diberi kesempatan hingga pukul 23.59 WIB.

Mengutip laman instagram prakerja.go.id, jumlah pendaftar prakerja gelombang 4 tercatat sudah mencapai 1,2 juta orang. Mereka berasal dari seluruh daerah di 34 provinsi.

" Gelombang 4 akan ditutup malam ini pada pukul 23.59 WI," tulis pengelola akun tersebut.

Masyarakat yang sudah mendaftar dan memiliki akun Prakerja diingatkan untuk memastikan telah menekan tombol Gabung pada program Prakerja gelombang 4 ini.

Nantinya, para pendaftar yang dinyatakan lolos dan berhak menjadi peserta program Kartu Prakerja gelombang 4 akan diumumkan melalui pesan singkat (SMS).

 

2 dari 5 halaman

Pendaftar Lolos Dikirim SMS Besok

Panitia rencananya akan mengirimkan SMS pemberitahuan kepada pendaftar Prakerja pada Minggu, 16 Agustus 2020 atau besok.

Panitia Prakerja mengimbau para pendaftar untuk memastikan nomor ponsel agar senantiasa aktif.

Untuk pendaftar yang tak lolos, pemerintah masih memberikan kesempatan untuk bergabung pada program Kartu Prakerja gelombang berikutnya.

" Gelombang berikutnya akan dibuka pada akhir pekan ini," tulis akun tersebut.

3 dari 5 halaman

Ubah Perpres Kartu Prakerja, Korban PHK Bisa Dapat dan Pemalsu Kena Sanksi

Dream - Pemerintah menyempurnakan ketentuan tentang kartu prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Dengan aturan baru ini, pemerintah menambah porsi penerima kartu tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur pihak-pihak yang dilarang menerima kartu prakerja.

Mengutip laman Setkab, Rabu, 14 Juli 2020, Peraturan Presiden yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020 itu mengatur beberapa perubahan pada aturan sebelumnya yakni Perpres 36/2020.

Revisi Perpres dibuat setelah mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja. Perpres hasil revisi ingin memastikan bahwa Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna.

“ Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

 

4 dari 5 halaman

Pihak yang Dilarang Terima Kartu Prakerja

Dalam Perpres tersebut, pemerintah menegaskan kartu pencari kerja juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mereka yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Termasuk dalam kategori ini adalah pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Sementara pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

Jokowi Minta Peserta Kembalikan Uang Kartu Prakerja, Ada Apa?© MEN

5 dari 5 halaman

Sanksi Buat Pemalsu Identitas

Sementara untuk susunan organisasi Komite Cipta Kerja, pemerintah menetapkan akan memperkuatnya dengan penambahan anggota komite yang meliputi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“ Penambahan anggota Komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ungkap Sesmenko Perekonomian.

Aspek pengenaan sanksi juga menjadi fokus perhatian. Tertuang dalam Perpres tersebut bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima Kartu Prakerja melakukan kecurangan

“ Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Join Dream.co.id