Draft RUU Omnibus Law: Jatah Libur Pegawai Cuma 1 Hari dalam Sepekan

Dinar | Senin, 17 Februari 2020 13:24
Draft RUU Omnibus Law: Jatah Libur Pegawai Cuma 1 Hari dalam Sepekan

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Padahal, di aturan sebelumnya, liburnya bisa dua hari per minggu.

Dream - Para pekerja swasta kemungkinan hanya akan dikenakan minimal waktu libur dalam sepekan sebanyak satu hari. Wacana itu tertuang dalam konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR.

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 17 Februari 2020, pemerintah hanya memberi waktu istirahat atau waktu libur minimal satu hari dalam satu minggu atau sepekan.

Seperti tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 (b) disebutkan " istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Padahal, dalam Undang-Undang N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2 (b) dituliskan bahwa " istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu" .

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diklaim pemerintah dapat mendorong sektor ekonomi dan investasi di Indonesia yang kini lesu.

2 dari 6 halaman

Pekerja Konstruksi Tak Bersertifikat Bakal Kena Pecat

Pemerintah berencana melarang tenaga kerja konstruksi tak bersertifikat bekerja. Hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Seperti tertuang dalam pasal 99 dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa pekerja tak bersertifikat kompetensi yang kedapatan bekerja akan diberhentikan.

" Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja," tulis pasal 99 ayat 1 tersebut.

Sementara, kepada pemberi kerja pekerja tak bersertifikat kompetensi juga akan dikenakan sanksi. Mulai dari denda administratif sampai penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Di ayat 3 bagian dari omnibus law ini menyebutkan setiap tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi dan tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sertifikat kompetensi kerja, dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi kerja.

3 dari 6 halaman

Omnibus Law Digodok, Pesangon Korban PHK Cuma 6 Bulan Gaji?

Dream - Pemerintah masih mematangkan wacana pemberian pesangon untuk para pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maksimal 6 bulan gaji. Ketentuan tersebut semula akan masuk dalam produk hukum omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. 

Wacana pembatasan besaran pesangon tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Kalangan pekerja menilai besaran pesangon tersebut takkan bisa menutupi kebutuhan hidup para pegawai yang terkena PHK.

Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Tenaga Kerja, Adriani, mengatakan pemerintah sampai kini masih mendiskusikan tentang besaran pesangon yang akan diberikan kepada korban PHK.


 Omnibus Law Digodok, Pesangon Korban PHK Cuma 6 Bulan Gaji?© Dream

 

“ Ini yang sedang kami diskusikan bagaimana nasib para buruh yang terkena dampak PHK akibat pesangon,” kata Adriana di Jakarta, ditulis Selasa 11 Februari 2020.

Fokus perhatian Kemnaker pada ketentuan pesangon ini adalah cara buruh benar-benar mendapatkan pesangon sesuai dengan regulasi yang ada.

“ Ini yang kami didiskusikan. Selama ini, peraturan ada tapi pekerja buruh pada akhir masa kerjanya tidak dapat,” kata dia.

4 dari 6 halaman

Dari Sisi Perusahaan

Kalangan pengusaha turut mengkritisi sejumlah ketentuan dalam draft Omnibus Law yang masih dalam tahap diskusi tersebut. Salah satunya adalah pengenaan upah minimum yang dianggap terlalu tinggi dan tak sesuai target penciptaan lapangan kerja baru.

Omnibus law seharusnya membuat lapangan pekerja di Indonesia semakin besar. Namun, upah minimum membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar dan bisa berujung PHK.

“ Kami menyadari pabrik tidak mau rugi dan dengan membuat pekerja lembur di hari libur dengan biaya yang lebih besar, kami berpikir pada akhirnya mencari solusi dengan cara impor karena kami melihat barang impor lebih murah 10 persen," kata PGA&IR Head Pako Group, Agus Marwo Prianto.

Perusahaan yang menjadi penyedia lapangan kerja bagi buruh merasa kebijakan upah dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang terlalu tinggi menjadi ancaman untuk mempersempit lapangan pekerjaan.

Lama-lama, kata Agus, pabrik yang semula untuk produksi bisa berubah fungsi menjadi gudang karena terlalu sering mengambil barang dari luar negeri.

" Ini sebenarnya ancaman untuk Omnibus Law yang cipta lapangan kerja ini dari sisi upah nggak ada ngerem kami khawatir yang tadinya manufacturing company berubah jadi trading, pabrik yang biasanya berisik jadi hening karena apa dijadikan gudang kalau sudah seperti ini apa kebutuhan lapangan pekerjanya bakal sebanyak saat pabrik masih berfungsi?” kata dia.

 (Laporan: Sania Suha Marwan)

5 dari 6 halaman

Kemnaker: AS dan Malaysia Juga Terapkan Omnibus Law

Dream - Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang merancang perombakan peraturan perundang-undangan yang disebut omnibus law. Nantinya, aturan tersebut akan mengganti beberapa Undang-Undang sekaligus.

“ Kami membentuk satu Undang-Undang baru dengan mencabut peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam peraturan-peraturan yang lain,” kata Sekretaris Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja, Adriana, dalam “ Insight Talenta: Mengulas Kebijakan Omnibus Law dari Sisi SDM dan Ketenagakerjaan” di Jakarta, Senin 10 Februari 2020.

Menurut Adriana, metode ini dilakukan dengan meringkas peraturan atau jalan keluar untuk masalah benturan kebijakan yang terjadi. Omnibus law ini sudah digunakan oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Konsep ini bisa mencabut beberapa pasal pada peraturan dengan bersamaan dan lebih cepat.

 

 Kemnaker: AS dan Malaysia Juga Terapkan Omnibus Law© Dream


Dia mengatakan, omnibus law yang dirancang ini fokus terhadap beleid cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Saat ini, pemerintah sedang memproses pengajuan kebijakan omnibus law untuk merespons perlambatan dan ketidakpastian perekonomian global sampai gejolak ekonomi.

Misalnya, untuk cipta lapangan kerja, pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan bisnis dan investasi di Indonesia. Konsep ini unggul dari sisi kepraktisan dalam melakukan perubahan. Akan tetapi, juga punya kelemahan, yaitu penyerapan biaya yang tak sedikit dan substansi yang kompleks.

(Laporan: Shania Suha Marwan)

6 dari 6 halaman

4 Aspek Jaminan Produk Halal Terdampak Omnibus Law

Dream - Ketentuan mengenai sertifikasi halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal rupanya masuk dalam cakupan Rancangan UU Omnibus Law. Terdapat sejumlah pasal dalam UU JPH yang terkena dampaknya. 

Dikutip dari laman Kementerian Agama, Rabu 22 Januari 2020, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, mengatakan pihaknya turut dilibatkan dalam pembahasan RUU yang dinamai Cipta Lapangan Kerja tersebut. Pembahasan juga melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait dan sudah berlangsung hingga pertengahan Januari 2020.

Mastuki mengatakan Omnibus Law dalam konteks jaminan produk halal ditekankan pada empat aspek. Aspek pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal.

 

 4 Aspek Jaminan Produk Halal Terdampak Omnibus Law© Dream

 

" RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu,” kata Mastuki.

Aspek kedua, pembebasan biaya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengurus sertifikasi halal. " Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah di-nol rupiahkan. Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah 'fasilitasi bagi UMK',” kata dia.

Aspek ketiga, pengoptimalan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi halal. Persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan.

Sedangkan aspek keempat, keberadaan alternatif sanksi antara administratif atau pidana. Nantinya, pendekatan akan dilakukan secara persuasif dan edukatif.

" Dalam pembahasannya, kami menghindari sanksi pidana, hanya sanksi administratif,” kata dia.

Lebih lanjut, Mastuki mengaku ada banyak pasal dalam UU JPH akan mengalami penyesuaian. Beberapa di antaranya Pasal 1, 7, 10, 13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58.

“ Pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk, tidak jadi pembahasan,” kata dia.

Terkait
Indah Permatasari: Karena Mimpi Aku Hidup
Join Dream.co.id