Netflix dkk Akan Dikenakan Pajak 10 Persen Mulai 1 Juli 2020

Dinar | Sabtu, 16 Mei 2020 07:01
Netflix dkk Akan Dikenakan Pajak 10 Persen Mulai 1 Juli 2020

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Nantinya, pelaku usaha yang ditunjuk wajib melaporkan PPN yang dipungut dari konsumen.

Dream – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) akan mengenakan pajak sebesar 10 persen untuk produk digital, baik barang tak berwujud maupun jasa. Pemungutan pajak tersebut mulai berlaku 1 Juli 2020.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Dikutip dari laman DJP, Sabtu 16 Mei 2020, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital, seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

2 dari 5 halaman

Ini Kriterianya

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.

3 dari 5 halaman

MUI Tegaskan Tak Pernah Bahas Fatwa Soal Netflix

Dream - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah akan membuat fatwa haram untuk Netflix. Komisi Fatwa tidak pernah melakukan pembahasan untuk membuat fatwa soal Netflix.

" MUI belum pernah membahas tentang platform digital penyedia jasa layanan, termasuk Netflix yang belakangan diributkan," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Januari 2020.

 

MUI Tegaskan Tak Pernah Bahas Fatwa Soal Netflix© Dream

 

Saat ini, kata dia, MUI baru mengeluarkan fatwa mengenai muamalah melalui media sosial. Fatwa tersebut menjelaskan batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari.

Asrorun menjelaskan, pembuatan suatu fatwa harus melewati kajian dan pembahasan yang mendalam. Tidak serta-merta memutuskan sesuatu menjadi fatwa.

4 dari 5 halaman

Apabila fatwa tersebut berhubungan dengan suatu disiplin ilmu, MUI akan memanggil ahli untuk ikut menjelaskan.

" Terkait dengan konten digital, setiap orang, termasuk pengusaha penyedia jasa digital tidak boleh membuat platform yang menjual, mengedarkan, dan/atau memuat konten terlarang, baik secara hukum maupun menurut pandangan agama," kata dia.

Terkait dengan dugaan adanya konten berbau SARA dan pornografi, Asrorun menyerahkannya ke aparat kepolisian.

" Pelanggaran terhadap penyediaan konten terlarang menjadi domain aparat hukum. Mereka wajib mencegah dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar" , ujar dia.

Dalam keterangan tertulisnya, Asrorun menegaskan MUI tidak pernah membahas akan membuat fatwa haram untuk Netflix.

" Semua pemberitaan itu tidak benar. Masyarakat, termasuk platform digital penyedia jasa layanan konten seharusnya memedomani fatwa tersebut agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat," ucap dia.

5 dari 5 halaman

Dewan Fatwa MUI Bantah Akan Haramkan Netflix

Dream - Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Majelis Indonesia (MUI), Prof. Hasanuddin AF membantah lembaganya akan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penyedia konten dari luar negeri, Netflix.

" Katanya ada pernyataan saya di medsos ya, itu sama sekali nggak benar. Saya sama sekali belum menyatakan apa-apa," ujar Hasanuddin kepada Dream, Kamis, 23 Januari 2020.

Terkait ramainya pemberitaan, Hasanuddin pun merasa tidak pernah ada yang mewawancarainya terkait rencana MUI akan membuat fatwa haram untuk Netflix.

" Nah itu saya yang nggak ngerti. Kalau memang ada pernyataan saya, kapan itu siapa yang mewawancarai saya? Saya nggak tahu menahu," kata dia.

Bahkan hingga saat ini Hasanuddin mengaku tidak mengetahui secara pasti apa itu Netflix.

" Bahkan Netflix itu sendiri saya belum tahu," kata dia.

Join Dream.co.id