Nekat Mudik Lebaran, Siap-siap Kena Hukuman

Dinar | Jumat, 27 Maret 2020 18:22
Nekat Mudik Lebaran, Siap-siap Kena Hukuman

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Larangan mudik dikaji untuk mencegah penularan virus corona.

Dream – Kementerian Perhubungan memang sedang mengkaji larangan mudik lebaran untuk mencegah penularan virus corona.

Pemerintah juga sedang mengkaji pemberian apresiasi dan hukuman terkait larangan mudik tersebut. Reward dan punishment yang akan diberikan pemerintah belum ditentukan.

“ Saya usul ke Kemenko Maritim dan Investasi, untuk libatkan Pemprov DKI dan Kementerian Sosial itu untuk adanya reward and punishment. Kalau yang mudik, dapat punishment apa, kalau yang enggak mudik apakah dapat bantuan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 27 Maret 2020.

Menurut Budi, bantuan yang diberikan sebagai bentuk reward kepada mereka yang tidak mudik bermacam-macam. Bantuannya bisa berbentuk sembako atau peningkatan layanan dan jaringan internet di Jakarta.

2 dari 6 halaman

Tunggu Hasil Ratas

Namun demikian, alternatif ini masih harus dikaji lebih dalam bersama Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, serta pihak terkait lainnya. Bahkan dalam rapat, juga akan berdiskusi dengan sosiolog untuk meminta pendapat dan masukan terbaik tentang kebijakan mudik ini.

Adapun, kajian pelarangan mudik ini akan dibahas lebih dalam bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga terkait. Hasil akhirnya menunggu keputusan Presiden saat rapat terbatas.

" Setelah ratas (rapat terbatas pada Senin 30 Maret 2020, nanti akan diputuskan apakah akan dilarang. Jika dilarang, Kemenhub dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi akan menyusun aturan dan skemanya," kata Budi.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

3 dari 6 halaman

ODP Corona di Daerah Mendadak Naik, Pemerintah Kaji Larangan Mudik

Dream – Kementerian Perhubungan mengkaji opsi larangan mudik untuk musim Lebaran tahun ini bagi masyarakat. Usulan ini masih dalam tahap dikusi di internal pemerintah yang keputusannya menunggu hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

" Intinya, pemerintah akan larang mudik, tapi masih butuh diskusi. Kenapa? Karena potensi penyebaran cepat sekali. Keputusan tertingginya nanti di ratas," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 27 Maret 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan usulan pelarangan mudik masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

 

 ODP Corona di Daerah Mendadak Naik, Pemerintah Kaji Larangan Mudik© Dream

 

" Memang saat ini masih diimbau untuk tidak mudik, tapi ada usulan dilarang saja, karena kalau diimbau masyarakat Indonesia banyak yang nggak patuh," kata Budi.

Budi mengaku kementeriannya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut dengan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) mencakup urusan penyekatan pemudik dari Jabodetabek, di area mana saja akan ditutup atau disekat, baik di jalan tol maupun jalan arteri.

Waktu pelarangan mudik masih dalam tahap diskusi. Perihal kemungkinan waktu, pada H-7 atau lebih awal, karena sudah banyak masyarakat yang mencuri start dan pulang kampung lebih awal.

" Pemudik yang sudah terlanjur (berada di jalan) juga akan dikembalikan," kata dia.

Budi menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat kembali untuk mencari kesepakatan mengenai pelarangan mudik ini.

" Mudah-mudahan ada kesepakatan bersama. Kita undang berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan yang terbaik," ujarnya.

4 dari 6 halaman

Jumlah ODP di Daerah Meningkat

Adita mengatakan usul melarang mudik muncul sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Tak hanya itu, larangan ini juga didorong seiring meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) virus corona covid-19 .

Dia mengaku berdasarkan laporan, jumlah ODP pada beberapa daerah meningkat karena tertular masyarakat yang pulang kampung dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

" Kita belum melakukan pelarangan ini sudah banyak yang curi start mudik. Dari data yang kami terima, lonjakannya besar sekali. Contoh Kabupaten Sumedang, itu ODP-nya meningkat karena dapat dari orang yang mudik dari Jabodetabek," kata Adita.

Adita menambahkan, tidak hanya di Sumedang, beberapa daerah di Jawa Tengah juga mengalami kenaikan jumlah ODP yang cukup tinggi  

Tak ingin kecolongan, pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait pelarangan mudik ini agar zona merah Corona tidak semakin banyak.

Adapun, pemerintah sendiri masih melakukan diskusi lebih dalam terkait pelarangan mudik, mulai dari skema hingga kemungkinan reward dan punishment yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat.

" Pada intinya pemerintah nanti akan melarang mudik, tapi ini masih butuh persetujuan dan keputusan yang lebih tinggi di rapat terbatas," tutur dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

5 dari 6 halaman

Mudik Gratis Tahun Ini Dibatalkan

Dream – Progam Mudik Gratis 2020 batal karena ada pandemi corona. Pembatalan ini tak diketahui sampai kapan akhirnya. Demikian pula mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian BUMN. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Perhubungan.

“ Betul (dibatalkan). Sama dibatalkan juga (mudik gratis BUMN),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, kepada Liputan6.com, dikutip pada Senin 23 Maret 2020.

 

 Mudik Gratis Tahun Ini Dibatalkan© Dream

 

Dengan demikian, seluruh proses pendaftaran Mudik Gratis 2020 yang telah dilakukan beberapa waktu lalu tidak berlaku.

Kemenhub sendiri sebenarnya akan mengkaji opsi pelarangan mudik demi mencegah penularan virus Corona.

" Apakah akan dilarang, apakah akan dibatasi atau diberi imbauan, kita masih akan kaji," ujar juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati beberapa waktu lalu.

 

6 dari 6 halaman

Imbau Masyarakat Tidak Mudik

Budi kemudian mengimbau masyarakat yang mungkin ke depannya berencana akan melakukan mudik menggunakan kendaraan pribadi untuk membatalkan rencana tersebut karena pergerakan dari kota berpotensi menularkan virus ke masyarakat di daerah.

" Jangan dulu, selama ini masih darurat. Kasihan saudara kita di daerah," kata dia,

Namun, urusan dilarang atau tidaknya, Kemenhub masih terus mendiskusikan hal ini. " Ini pelarangan (mudik) belum ada pernyataan lebih lanjut, masih dibahas," kata Budi.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

Join Dream.co.id