Nama BUMN Ini Bikin Menkeu dan Anggota DPR Sama-Sama Bingung

Dinar | Senin, 2 Desember 2019 15:45
Nama BUMN Ini Bikin Menkeu dan Anggota DPR Sama-Sama Bingung

Reporter : Syahid Latif

Baru terdengar namanya padahal sudah berdiri sejak 45 tahun

Dream - Momen lucu terjadi dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dipicu oleh satu BUMN yang namanya tiba-tiba muncul padahal selama ini tak terdengar namanya.

Agenda rapat kerja kali ini membahas mengenai evaluasi Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 kepada BUMN. DI momen inilah Menkeu Sri Mulyani menjelaskan tentang alokasi pendanaan PMN 2020.

Saat merinci perusahaan pelat merah yang mendapatkan suntikan modal, anggota Komisi XI darp Fraksi Golkar, Misbakhun tiba-tiba memotong penjelasan Menkeu.

Misbakhun dibuat penasaran dengan satu nama BUMN yang terdengar asing di telinganya.

" Saya interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru denger ini persero PT PANN," ujar Misbakhun.

Mendengar pertanyaan tersebut, Menkeu juga mengaku baru mendengar dan mengetahui adanya BUMN tersebut. Namun, Bendahara Negara itu mencoba menjelaskan mengenai latar belakang dari PT PANN itu.

" PT PANN ini Pengembangan Armada Niaga Nasional. Saya juga baru dengar sih Pak. Saya juga belum pernah denger ini PT ini," ujar Menteri Sri Mulyani.

Meski namanya tak populer, PT PANN ternyata cukup berdiri puluhan tahun. Perusahaan ini berdiri sejak 1974.

Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim seperti membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification dan tracking national data center.

Dikutip dari laman resminya, PT PANN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan di bidang Pengembangan Armada Komersial Nasional.

Pendirian PT PANN (Persero) juga menjadi mandat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II menyatakan, pemerintah membentuk sebuah BUMN yang bertanggung jawab untuk membiayai dan mengembangkan armada komersial nasional.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

2 dari 5 halaman

Erick Thohir Kesal Bertemu Bos BUMN Rugi Asyik Makan di Restoran Mewah

Dream - Menteri BUMN, Erick Thohir, kesal dengan petinggi BUMN yang makan di tempat mewah. Padahal, keuangan perusahaan merugi.

“ Pak Erick sempat keras ngomong, dia cerita waktu itu ke restoran di Thamrin, bertemu beberapa eksekutif BUMN yang makan di tempat mewah dan mahal. Tapi, pas dilihat, keuangan BUMN itu rugi," kata Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 20 November 2019.

Erick, lanjut Arya, menilai petinggi BUMN harus punya hati dan akhlak. Saat perusahaan merugi, mereka seharusnya prihatin dan mengubah gaya hidupnya. 

" Di sinilah dikatakan Pak Erick, harus ada akhlak baik. Apalagi mereka orang terbaik pilihan bangsa. Kalau bagi saya, sih, cukup keras ya," kata dia.

Erick juga meminta para direksi BUMN untuk tak melakukan lobi-lobi untuk mempertahankan jabatan. Justru para petinggi harus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Saat performa membaik, otomatis jabatan direksi akan dipertahankan. 

" Pak Erick katakan yang penting adalah bottom line. BL (bottom line) baik, maka akan baik juga," kata Arya.


(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

3 dari 5 halaman

Erick Thohir Rombak Total Kementerian BUMN, Pejabat Eselon I Jadi Direksi

Dream - Menteri BUMN, Erick Thohir, merombak struktur Kementerian BUMN. Kini, giliran jajaran eselon I yang diubah. 

Dikutip dari Liputan6.com, Senin 18 November 2019, semua eselon I yang membantu Rini Soemarno selama memimpin BUMN akan dipindahkan. Semuanya mengisi pos direksi di beberapa perusahaan pelat merah. 

" Betul (SK keluar hari ini)," kata salah satu Eselon I Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro kepada Liputan6.com. 

Sebelum diberhentikan, Wahyu menjabat sebagai Deputi Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN. Nanti, dia akan ditempatkan menjadi wakil direktur utama PT Pegadaian (Persero).

 

 Erick Thohir Rombak Total Kementerian BUMN, Pejabat Eselon I Jadi Direksi



Tak hanya Wahyu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro direncanakan mengisi jabatan sebagai Wadirut Pupuk Indonesia Holding Company, Edwin Hidayat Abdullah bakal sebagai Wadirut PT Angkasa Pura II (Persero).

Deputi Kementerian BUMN lain yang akan mengisi posisi direksi adalah Hambra yang bakal mengisi Wadirut PT Pelindo II (Persero), Aloysius Kik Ro sebagai Dirut Danareksa Sekuritas, Gatot Trihargo bakal menjadi Wadirut Perum BULOG dan Fajar Harry Sampurna akan menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero).

Hanya saja, kepastian mengenai posisi para Eselon I Kementerian BUMN ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN yang akan dikeluarkan sore ini.

(Sumber: Liputan6.com/Ilyas Istianur Praditya)

4 dari 5 halaman

Menag Pernah Usir Pegawai BUMN yang Tak Ikut Nyanyi Indonesia Raya

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menegaskan, tidak ada tempat bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Bukti itu pernah ditunjukkannya saat meminta seorang pejabat keluar karena tidak ikut menyanyikan lagi Indonesia Raya. 

" Bapak Presiden mengatakan bahwa masalah radikalisme adalah realitas untuk kita semua, kementerian yang ada di Indonesia," ujar Fachrul di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menceritakan pernah memarahi seorang pejabat BUMN lantaran tidak menunjukkan rasa hormat ketika lagu Indonesia Raya berkumandang.

" Pada saat upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya ada seorang pejabat, sama sekali tidak menunjukkan hormatnya pada lagu Indonesia Raya," kata dia.

Melihat itu, Fachrul kemudian menghampiri pejabat tersebut dan menanyakan alasannya tidak menghormati lagu Indonesia Raya.

" Saya sebut namanya, `Alfan apakah kamu sakit?` 'Siap tidak pak', `Kamu sakit! Kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya, karena kamu pegawai negeri dan kamu adalah abdi negara, kalau kamu tidak hormat, keluar kamu`," ujar dia.

5 dari 5 halaman

Dipersilahkan Keluar

Fachrul menegaskan, kementerian dan lembaga harus menyamakan sikap terkait tanda-tanda radikalisme di lingkungan kerjanya.

" Sikap kita mesti sama. Kalau ada yang bersifat mendukung khilafah-khilafah itu kan mendukung negara lain," ucap dia.

Dia pun mempersilakan apabila ada pejabat atau warga Indonesia yang menyatakan diri mendukung khilafah, untuk keluar dari Indonesia.

" Kamu dibayar Indonesia kamu harus hormat Indonesia, kamu bisa berubah nggak? Kalau keluar Indonesia keluar dari wilayah ini!" kata dia dengan nada tinggi.

Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone
Join Dream.co.id