Mengintip Kesiapan BPJPH Jelang Penerapan Sertifikasi Halal

Dinar | Selasa, 15 Oktober 2019 06:36
Mengintip Kesiapan BPJPH Jelang Penerapan Sertifikasi Halal

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Peraturan sertifikasi halal tak lama lagi akan diberlakukan.

Dream - Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus diterapkan pada 17 Oktober mendatang. Namun sejumlah kelengkapan untuk menerapkan UU tersebut belum siap.

Salah satu yang belum tersedia adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang JPH. Hingga kini, PMA belum juga kelas juga.

“ Sebelum tanggal 17 Oktober ini sudah selesai, lah,” ujar Kepala BPJPH, Sukoso, di Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan pada 17 Oktober 2014. Berdasar ketentuan, UU itu berlaku lima tahun setelag diundangkan. Artinya, UU itu berlaku efektif pada 17 Oktober 2019.

Sukoso menjelaskan, lamanya proses pengesahan PMA karena harus saling berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkat. Dikatakan bahwa kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat.

“ Kalau kami, sudah tiga bulan yang lalu selesai. Tapi, itu, kan, harus harmonisasi komunikasi dan itu membutuhkan kesabaran,” kata dia.

2 dari 6 halaman

SDM Siap?

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Sukoso menjamin sudah siap. Nantinya, BPJPH akan menggandeng kantor kementerian wilayah yang ada di kabupaten/kota dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sukoso berujar, orang yang bekerja sebagai auditor halal di LPH nantinya akan dibina terlebih dahulu oleh MUI. " Kemudian masalah kurikulum auditor halal yang ngajar juga MUI. Jadi alhamdulillah 240 orang yang dihasilkan itu kita bicarakan bersama dengan MUI," kata dia.

Dari sisi sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran secara online, Sukoso juga mengaku sudah siap digunakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, skema pendaftaran nantinya akan dilakukan secara online kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan mengirimkan berkas kepada LPPOM MUI untuk melakukan audit LPH kepada pemohon.

Apabila LPH sudah selesai, masuk pada tahap sidang fatwa yang dilakukan oleh MUI. Hasil sidang fatwa itu akan menentukan produk tersebut halal atau haram. Setelah sidang fatwa halal tersebut keluar, kembali dikirimkan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya.

3 dari 6 halaman

Sertifikasi Halal Berlaku Bulan Depan, Ombudsman: Pemerintah Belum Siap

Dream – Sebulan lagi aturan sertifikasi halal mulai berlaku. Aturan ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari makanan dan minuman.

Jelang penerapan aturan baru tersebut, Anggota Ombudsman, Ahmad Suady menilai pemerintah belum siap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Menurut Suady yang menjadi pembicara dalam “ Live Talkshow Kongkow Bisnis: Menyikapi Wajib Sertifikasi Halal” di Jakarta, yang disiarkan Pas FM, Rabu, 25 September 2019, lembaganya telah memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan staf khusus Kementerian Agama tentang penerapan sertifikasi halal.

Dari pertemuan tersebut, Ombudsman menilai penerapan sertifikasi halal belum siap.

“ Kami menemukan pemerintah belum siap. Yang siap adalah BPJH dan PP (Peraturan Pemerintah),” kata Suady. 

 

 Sertifikasi Halal Berlaku Bulan Depan, Ombudsman: Pemerintah Belum Siap

 

Suady beralasan pemerintah masih perlu mempersiapkan BPJH di daerah, auditor, dan laboratorium. BPJH contohnya, dikatakan di daerah-daerah, tak hanya di Jakarta. Tapi, hingga kini, belum dibentuk kantor cabangnya.

Sekadar informasi, tanggal 17 Oktober 2019 aturan wajib sertifikasi halal mulai diberlakukan. Produk makanan dan minuman menjadi tahap pertama penerapan sertifikasi halal.

4 dari 6 halaman

Laboratorium Jadi Sorotan

Laboratorium juga menjadi sorotan. Dikatakan bahwa tak semua lembaga pengawas halal (LPH) memiliki laboratorium. “ Harusnya punya laboratorium walaupun kerja sama dengan pihak lain,” kata dia.

Ahmad juga menyoroti masalah tarif. Sampai saat ini, aturan tarif sertifikasi halal belum juga keluar. Dia meminta BPJH dan pemerintah untuk membuat aturan agar sertifikasi halal tak bermasalah ke depannya. Dikatakan jangan sampai ada usaha, termasuk UMKM, yang digeruduk karena belum punya sertifikasi halal.

“ Jangan sampai antusias, tapi pelayanan tidak memadai. Itu kontradiksi,” kata dia.

5 dari 6 halaman

Tarif Gratis Sertifikasi Halal UKM Tunggu Persetujuan Menkeu

Dream – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) sedang dalam proses pengambilalihan wewenang untuk sertifikasi halal. Sebab, mulai 17 Oktober 2019, setiap produk harus mengantongi sertifikasi halal selama lima tahun untuk pembinaan.

Dikutip dari Liputan6.com, Rabu 25 September 2019, sertifikasi halal BPJPH membuat MUI resah karena dipandang bisa memberatkan pelaku bisnis kecil.

Bisnis kecil kini wajib bersertifikat halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kepala BPJPH Sukoso menyatakan lembaganya siap memberikan layanan gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun, penentuan tarif ternyata menjadi wewenang Kementerian Keuangan.

" Tarif itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan," ujar Sukoso.

 Tarif Gratis Sertifikasi Halal UKM Tunggu Persetujuan Menkeu

Menurut Sukoso, BPJH merupakan lembaga yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang hanya menyusun draft aturan. Selanjutnya draft tersebut akan disampaikan ke Menteri Keuangan untuk mendapat keputusan, termasuk biaya sertifikasi halal.

" Nanti akan keluar kepada keputusan menteri keuangan,” katanya. 

Dalam usulannya, BPJH telah merancang kebijakan agar biaya sertifikasi halal untuk UKM ditetapkan mulai dari nol rupiah sampai ada jeda yang diajukan. BPJH juga merancang UKM mana saja yang berhak mendapat biaya gratis tersebut.

“ Jadi, dibebaskan. Tapi kita harus rigid menilai mikro kecil yang mana,” kata dia.(Sah)

6 dari 6 halaman

Siapkan Auditor Halal

Saat ini, Sukoso berkata BPJPH menyiapkan 172 calon auditor halal yang pembekalannya dianggarkan oleh Kementerian Agama. Angka itu masih lebih kecil dari auditor Lembaga Pengawas Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI sejumlah 1.060 orang.

Kinerja BPJPH pun akan berkali-kali lipat lebih besar dari MUI karena akan mensertifikasi usaha mikro dan kecil yang berjumlah lebih dari 1,6 juta. Meski demikian, MUI bersikukuh bahwa kewenangan halal masih di pihak mereka, dan BPJPH hanya mengatur administrasi saja.

 

(Sumber: Liputan6.com/Tommy Kurnia)

Yenny Wahid Rilis Produk Kecantikan Halal
Join Dream.co.id