Sri Mulyani Kembali Diakui Dunia, Dapat Penghargaan dari IIF di New York

Dinar | Rabu, 13 Oktober 2021 10:34

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Dia menyabet penghargaan ini berkat kontribusi dan kepemimpinan untuk menciptakan stabilitas ekonomi.

Dream – The Institute of International Finance (IIF) menganugerahi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan penghargaan Distinguished Leadership and Service Award atau Penghargaan Kepemimpinan dan Layanan pada pertemuan tahunan anggota IIF di Washington, D.C, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan kepada individu yang berkontribusi kepada kesehatan ekonomi global dan sistem keuangan dengan kepemimpinannya.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Rabu 13 Oktober 2021, penghargaan ini diberikan pada 11 Oktober 2021. Ini merupakan penghargaan bergengsi dari asosiasi global industri keuangan yang memiliki lebih dari 400 anggota dari 70 negara, termasuk Indonesia

Penganugerahan ini menunjukkan bahwa kerja keras yang dilakukan Sri Mulyani sebagai seorang pemimpin dan sebagai figur publik telah berkontribusi menyelamatkan tidak hanya stabilitas ekonomi dalam negeri, tapi juga dunia. Penghargaan ini juga menjadi kebanggaan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berada di bawah kepemimpinan dia.

Dalam pertemuan tahunan IIF yang merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF-World Bank Tahun 2021 ini, mantan pejabat Bank Dunia ini juga diminta untuk menjadi panelis pada sesi Pembuat Kebijakan Asia (Asia Policymaker session) bertajuk “ Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Stabilitas Keuangan dalam Tantangan Ketimpangan, Dekarbonisasi, Digitalisasi, serta Utang Publik” (Sustainable Economic Growth and Financial Stability in a Diverging, Decarbonizing, Digitizing, Indebted World).

Sri Mulyani Kembali Diakui Dunia, Dapat Penghargaan dari IIF di New York
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Kembali Mendapatkan Penghargaan Dunia. (Foto: Akun Instagram @smindrawati)
2 dari 5 halaman

Fokus pada Tiga Aspek

Pada sesi panel, Sri Mulyani membahas berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan Indonesia sejak pandemi, antara lain kebijakan penanganan pandemi, reformasi perpajakan termasuk pengenalan Pajak Karbon dan peran sektor swasta dalam pengendalian perubahan iklim, serta Presidensi G-20 Indonesia yang akan segera serah terima dari Italia pada akhir Oktober ini.

Sejak awal pandemi, tujuan utama pemerintah Indonesia fokus pada upaya melindungi kesehatan masyarakat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi pelaku usaha dari kebangkrutan.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia fokus pada tiga aspek, yaitu intervensi kesehatan, perlengkapan keselamatan dan pemulihan, serta agenda reformasi struktural yang berkelanjutan.

“ Dukungan fiskal terus disalurkan untuk upaya penanganan pandemi terutama untuk 3T (testing, tracing, treatment), penguatan sistem kesehatan, vaksinasi gratis, dan insentif tenaga kesehatan,” kata dia.

Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen untuk mencapai kekebalan kelompok dengan menargetkan vaksinasi bagi 208 juta penduduk atau 416 juta suntikan vaksin. Untuk mengejar target ini, pemerintah mempercepat proses vaksinasi sehingga mencapai angka 1,5 juta-2 juta suntikan setiap hari.

3 dari 5 halaman

Krisis Kesehatan, Tapi Kesejahteraan Masyarakat Tak Bisa Diabaikan

Pandemi memang merupakan krisis kesehatan, tetapi kesejahteraan masyarakat juga tak bisa diabaikan. Mereka yang pendapatannya menurun drastis karena pandemi Covid-19 perlu dibantu untuk bertahan hidup.

“ Untuk itu, pemerintah konsisten menyalurkan bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempertahankan kualitas hidup dan daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Program PEN telah membantu jutaan rumah tangga miskin dan rentan untuk bertahan, jutaan pelajar dan pengajar untuk belajar secara daring atau online, memberikan insentif kepada dunia usaha berupa insentif pajak, dan pencegahan pemutusan hubungan kerja. Total alokasi dana PEN tahun 2021 mencapai Rp744,77 triliun atau sekitar 4,5 persen dari PDB.

Program ini berfungsi efektif bagi pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia yang lebih lanjut mengakselerasi pemulihan ekonomi bagi dunia usaha dan rumah tangga dari kuartal 3 2021 hingga saat ini. Seiring pemulihan, deficit fiskal juga terus turun dari 2020 sebesar 6,14 persen (realisasi 2020), menjadi 5,59 persen (APBN 2021), dan 4,85 persen pada APBN 2022 yang baru saja disahkan.

Selanjutnya, momentum krisis mendorong pemerintah untuk melangsungkan reformasi structural untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Reformasi structural dilaksanakan untuk memberi nilai tambah bagi Indonesia yang berbasis sumber daya alam.

© Dream
4 dari 5 halaman

Sambut Positif Pajak Karbon

Salah satu bagian penting dari reformasi struktural adalah reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disepakati bersama DPR pada 7 Oktober 2021. Reformasi ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta efisien dari segi biaya kepatuhan maupun administrasi. Salah satu aspek yang menjadi terobosan baru dalam UU HPP ini dan mendapatkan perhatian internasional adalah pengenalan Pajak Karbon.

Pajak Karbon disambut secara positif dalam pertemuan IIF 2021, bahkan IIF menyebut Indonesia sebagai juara atau champion untuk upaya penendalian perubahan iklim di dunia. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pajak karbon adalah bukti bahwa Indonesia sudah ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan seyogyanya negara lain juga mengambil bagiannya.

“ Pengenalan pajak karbon terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri (business as usual/BAU) atau hingga 41% dengan bantuan internasional dalam Paris Agreement,” kata dia.

Di samping pajak karbon, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya termasuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam APBN. Alokasi anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 21,3 persen dari total anggaran yang dibutuhkan sehingga Indonesia masih membutuhkan kerjasama dari internasional dan swasta.

Sri Mulyani menegaskan kuncinya pajak karbon akan menguatkan eksistensi pasar karbon. Pasar karbon memastikan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim menjadi tidak hanya adil (just) tetapi juga terjangkau (affordable) karena sifatnya memberi insentif bagi swasta untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

“ Dengan adanya mekanisme ini, negara berkembang diharapkan banyak yang ikut,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Dorong Transisi Energi

Selain itu, karena intinya adalah karbon, menuju COP26, Indonesia juga mempertimbangkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan.

Terakhir, dalam mempersiapkan Presidensi G20 2022, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah menitikberatkan pada pemulihan ekonomi global menuju pertumbuhan yang kokoh, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Presidensi Indonesia diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat global melalui kebijakan yang dihasilkan.

“ Selain itu, masyarakat Indonesia perlu mempunyai rasa kepemilikan terhadap Presidensi ini agar kemudian dapat memberikan dukungan demi kelancaran rangkaian penyelenggaraan pertemuan G-20,” kata dia.

© Dream
Join Dream.co.id