Dream – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan pemerintah secara prinsip telah menyetujui biaya pembangunan ibu kota negara baru senilai Rp570 triliun. Biaya pembangunan sebanyak ratusan triliun rupiah ini digunakan untuk membangun wilayah seluas 60 ribu hektare selama 10 tahun.

“Baru prinsip kita setuju, Rp570 triliun, presiden setuju Rp570 triliun,” kata JK di Jakarta, Selasa 30 April 2019.

JK menyebut biaya sebanyak itu bukanlah belanja negara, melainkan bentuk investasi. " Semua proyek ini bukan belanja, tapi investasi. Jadi artinya kalau investasi bisa kembali," kata dia.

Menurut JK, rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta secara prinsip sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun pemerintah masih harus kembali mematangkan rencana tersebut.

"Ini kan (kajian) mesti detail, antara Bappenas dengan PU (PUPR) dan juga ahli-ahli planologi. jadi harus betul-betul baru dan efektif, efisien," kata dia.

Wilayah Harus Berpotensi Bencana Alam Kecil

Menurutnya, pemindahan ibu kota memiliki berbagai syarat. Salah satunya wilayah tersebut harus memiliki potensi bencana alam yang kecil.

Nantinya, kata JK, jika wilayah tersebut belum memiliki Istana Negara, maka akan dibangunkan untuk tempat tinggal presiden.

" Ya bisa saja, tentu ada kediaman presiden yang dikatakan Istana, masa presiden mau ngontrak rumah. Apalagi tempat upacara-upacara pasti ada istana, seperti itu," ucap dia.(Sah)