Ingat, Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli 2020

Dinar | Selasa, 30 Juni 2020 08:35
Ingat, Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli 2020

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Catat kelas yang mana saja.

Dream – Iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II naik mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Pasal 34 perpres tersebut, kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini hanya berlaku untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas I dan II.

" Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 ayat 3 Perpres Nomor 64/2020.

" Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 ayat 2.

2 dari 6 halaman

Yang Akan Naik Tahun Depan

Sementara untuk peserta BPJS kesehatan PBPU dan BP kelas III besaran iurannya baru akan naik pada 2021.

" Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500,00, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000,00."

" Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 ayat 3 Perpres Nomor 64/2020.

" Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar R100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta," demikian bunyi Pasal 34 Perpres Nomor 64/2020," tulis Pasal 34 ayat 2.

Sementara untuk peserta BPJS kesehatan PBPU dan BP kelas III besaran iurannya baru akan naik pada 2021 mendatang. " Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500,00, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000,00."

(Sumber: Liputan6.com/Maulandy Rizky Bayu Kencana)

3 dari 6 halaman

Selain Iuran, Denda Telat Bayar BPJS Kesehatan Juga Ikut Naik Tahun 2021

Dream – Pemerintah ternyata tak hanya menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Dalam ketentuan baru juga disebutkan pemerintah menaikkan denda keterlambatan pembayaran. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, denda keterlambatan pembayaran tahun depan akan dinaikkan dari sebelumnya 2,5 persen dari total tunggakan, menjadi 5 persen.

" Ada hal lain yang memberatkan peserta, salah satunya adalah denda naik menjadi 5 persen di 2021, yang awalnya 2,5 persen," kata Timboel dikutip dari Merdeka.com, Kamis 14 Mei 2020,

Rencana kenaikan iuran akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Jika ada penunggakan berkepanjangan, negara bisa mencabut atau menonaktifkan kepesertaan penerima manfaat.

 

 Selain Iuran, Denda Telat Bayar BPJS Kesehatan Juga Ikut Naik Tahun 2021© Dream

 

“ Rakyat sudah susah malah disusahin lagi. Rakyat yang tidak mampu membayar Rp150 ribu dan Rp100 ribu pada Juli 2020 nanti akan jadi nonaktif. Tunggakan iuran akan meningkat lagi. Kalau nonaktif tidak bisa dijamin, terus hak konstitusional rakyat mendapatkan jaminan kesehatannya di mana?” kata dia.

Timboel menambahkan, pada Pepres 82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan mengamanatkan iuran ditinjau paling lama 2 tahun, tetapi pasal ini juga harus melihat kondisi riil daya beli masyarakat seperti yang diamanatkan Hakim MA dalam pertimbangan hukumnya.

" Jangan juga Pemerintah aji mumpung pakai pasal itu untuk memberatkan masyarakat di tengah pandemi Covid ini. Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit, Bukan dengan menaikkan iuran apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini," kata dia.(Sah)

4 dari 6 halaman

Ada Corona, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Tepat

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas, Piter Abdullah, menilai kenaikan iuran ini tidak tepat karena saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada masalah akibat virus corona.

" Memang disayangkan kebijakan ini diambil pemerintah di tengah kegalauan masyarakat akibat wabah covid-19. Tidak tepat waktunya," kata Piter kepada Merdeka.com.

Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran ini menjadi tidak jelas arahnya. Di satu sisi langkah ini untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, namun di sisi lain justru menambah beban ekonomi masyarakat yang tengah sulit akibat wabah corona.

Selain itu, keputusan pemerintah ini diambil untuk mencoba peruntungan pasca Mahkamah Agung (MA) menggugurkan kenaikan iuran bpjs pada Maret 2020 lalu. Sehingga, pada tahun 2021, akan diterapkan perbaikan secara menyeluruh dari ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Meski begitu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas I dan II bisa pindah kelas. Sebab, iuran yang naik hanya untuk PBPU dan BP. " Namun mereka bisa pindah kelas. Jadi kalau mereka keberatan mereka bisa pindah kelas," kata Piter.

5 dari 6 halaman

Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Apa Alasannya?

Dream – Pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas I dan II. Sementara iuran untuk peserta kelas III akan mengalami penyesuaian pada tahun 2021.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 13 Mei 2020, kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung.

" Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," ujar Iqbal kepada merdeka.com, Jakarta.

 

 Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Apa Alasannya?© Dream

 

Dalam masa pandemi corona saat ini, BPJS Kesehatan optimistis pembayaran iuran akan tetap berjalan dengan baik. Kenaikan iuran tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar pembiayaan JKN-KIS bisa berjalan dengan baik.

" (Pembayaran akan lancar di tengah pandemi Virus Corona?) Kita berpikir positif saja. Bahwa ini bagian dari solusi untuk mengatur supaya pembiayaan JKN-KIS bisa berjalan dengan lebih baik. Kepesertaan JKN kan tak cuma mandiri," kata dia.

6 dari 6 halaman

Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Sebelumnya pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020.

Dalam Pasal 34, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Sedangkan, iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35 ribu.

" Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020," bunyi Pasal 34 ayat 6.

Join Dream.co.id