Dream – Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyebut, sektor pariwisata rentan terdampak pandemi Covid-19. Gita mendorong pemerintah memperhatikan sektor ini dengan serius.

“Ini justru yang harus diperhatikan supaya bangkit karena sangat penting,” kata Gita dalam diskusi virtual, Selasa 9 Juni 2020.

Gita mengatakan, sektor pariwisata bisa menjadi soft power Indonesia agar tidak menjadi aliansi kubu Tiongkok maupun Amerika Serikat.

Jika sektor ini dikembangkan, lanjut dia, nantinya akan bisa mendatangkan puluhan juta turis mancanegara ke Indonesia. “Ini bisa meningkatkan citra Indonesia secara positif,” kata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini.

Gita juga melanjutkan, jumlah wisman Indonesia mencapai 15 juta. Angka ini lebih kecil daripada Thailand yang sebanyak 50 juta serta Singapura dan Malaysia yang masing-masing bisa mendatangkan 24 juta wisman.

“Kalau investasi terus-menerus di infrastruktur, tidak ada alasan untuk mendatangkan 100-150 juta wisman. Kalau bisa mendatangkan turis pasca covid, ini akan meningkatkan soft power Indonesia,” kata dia.

Gita Wirjawan: Swasta Juga Perlu Diperhatikan

Dream – Penerimaan pajak nasional sudah melesat 15 kali lipat dari Rp116 triliun pada 2000 menjadi Rp1.786 triliun pada 2019.

Peningkatan penerimaan pajak ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang semakin prudent, proaktif, inklusif, dan tepat sasaran dalam merangsang pembayar pajak, termasuk individu dan dunia usaha.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gita Wirjawan, dalam keterangan tertulis, Rabu 20 Mei 2020.

Menurut mantan Menteri Perdagangan ini menyebut, swasta memegang 87 persen dari PDB Indonesia yang sebesar Rp16 ribu triliun.

“Hal tersebut sangat menopang pertumbuhan sehingga Indonesia menjadi ekonomi terbesar nomor 17 di dunia,” kata Gita di Jakarta.

Dunia usaha yang terdiri atas UMKM, BUMN, dan swasta tak hanya berperan untuk pajak, tetapi juga penyerapan tenaga kerja, produksi barang dan jasa, serta persaingan terhadap industri di negara-negara tetangga untuk mencari pangsa pasar internasional yang sama.

“Program pemulihan ekonomi nasional yang tertuang dalam Perpu 1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 23 sangat mulia dengan semangat memuat unsur keadilan sosial, keadilan kebijakan yang penuh dengan prinsip kehati-hatian dan dukungan untuk pelaku usaha,” kata pria yang juga mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini.

Soroti Masalah Ini

Ada salah satu isu yang tersirat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Di regulasi ini, terdapat perhatian yang cukup besar yang diberikan kepada UMKM dan kepentingan restruktrisasi beberapa BUMN sebesar hampir Rp400 triliun.

Penempatan dana yg direncanakan oleh pemerintah di bank perantara hanya sekitar Rp34 triliun. Ini dilakukan bukan dalam bentuk jaminan dari pemerintah.

“Risiko kredit tetap akan diambil bank perantara yang kemungkinan besar akan menolak atau sulit mengambil risiko kredit tersebut,” kata dia.

Diskriminatif

Gita menyebut penyikapan pemerintah terlihat cukup diskriminatif terhadap sektor swasta. “Penyikapan pemerintah cukup kelihatan diskriminatif terhadap dunia usaha (non-UMKM dan BUMN). Mereka selama ini sudah banyak membantu dalam perputaran roda ekonomi Indonesia,” kata dia.

Mantan menteri perdagangan ini mengatakan virus Covid-19 tak pandang bulu, baik keuangan maupun warna kulit hingga geografis. Sikap virus corona yang nondiskriminatif ini justru harus direspons dengan ketentuan yang tidak diskriminatif pula.

“Ini bukan semata hanya untuk kepentingan survival, tapi yang lebih penting lagi adalah bisa lebih bersaing di kemudian hari,” kata dia.

Sikap Pemerintah Disayangkan

Gita menyayangkan ada anggapan dunia usaha bisa membantu dirinya sendiri. Padahal, sektor ini telah mengatrol ruang fiskal 15 kali dalam 20 tahun terakhir.

“Kesalahan parkir logika tersebut sangat riskan dan akan tecermin dalam kelumpuhan daya produksi, daya saing, dan kapasitas peningkatan ruang fiskal pada kemudian hari,” kata dia.

Saat negara-negara tetangga menggelontorkan lebih dari 10 persen PDB untuk penulihan ekonomi, Indonesia justru mengeluarkan 2,5 persen dari PDB. Keputusan ini mencerminkan kurangnya pendalaman mengenai inti permasalahan yang terjadi sekarang ini.

“Yang lebih penting adalah pendalaman mengenai ke mana kita mau arahkan perekonomian pada kemudian hari,” kata dia.