8 Pencapaian KNEKS Kejar Visi Indonesia Pusat Industri Halal Dunia

Dinar | Selasa, 31 Mei 2022 06:12

Reporter : Alfi Salima Puteri

Ma'ruf berpesan agar semua pihak dapat terus bahu-membahu memajukan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.

Dream - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Rapat Pleno kedua di Jakarta pada Senin, 30 Mei 2022 yang dipimpin Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin. Menjabat Ketua Harian KNEKS, Ma'ruf berpesan agar semua pihak dapat terus bahu-membahu memajukan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.

“ Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global,” ujarnya dikutip dari laman kneks.go.id, Senin, 30 Mei 2022.

Rapat Pleno kali ini digelar untuk memberikan laporan terkini sekaligus meminta arahan Ketua Harian atas pelaksanaan berbagai program kerja KNEKS, baik 13 Program Prioritas yang telah disepakati pada rapat pleno sebelumnya di 2021, maupun program kerja KNEKS lainnya.

Rapat juga memutar video capaian Program Kerja KNEKS yang memperlihatkan 8 dari 13 program prioritas sudah terealisasi dan diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tanah Air.

Kedelapan pencapaian KNEKS selama setahun terakhir itu adalah kodifikasi data industri Produk halal,  pembentukan taskforce lintas K/L percepatan implementasi sertifikasi halal UMK, layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan, dan transformasi pengelolaan Wakaf Uang Nasional.

Empat program lainnya adalah Pusat Data Ekonomi Syariah, Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat atau Zona KHAS, Kelembagaan Ekonomi Syariah Tingkat Daerah atau KDEKS, serta terakhir Riset dan Inovasi Produk Halal Berbasis Teknologi. 

8 Pencapaian KNEKS Kejar Visi Indonesia Pusat Industri Halal Dunia
Foto: Tangkapan Layar Akun Instagram @smindrawati
2 dari 8 halaman

Pencapaian Program KNEKS

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Sekretaris KNEKS memaparkan delapan capaian program strategis yang telah direalisasikan oleh komite yang dibentuk Presiden Joko Widodo tersebut.

Berikut adalah pencapaian yang telah direalisasikan KNEKS selama setahun terakhir

1. Klaster Pengembangan Industri Produk Halal, kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor)

Sri Mulyani mengatakan data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifkasi dan upaya serupa akan pada data impor nasional.

Pertukaran data sertifikat halal telah dilakukan secara real-time antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dengan capaian ini nantinya dapat dilakukan pencatatan komoditas halal ekspor yang terintegrasi dan akan terus dikembangkan agar mencakup data produk halal impor.

Program ini turut didukung dengan langkah BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terus memperkuat bisnis proses sertifikasi halal untuk mencapai target 10 juta produk UMK bersertifikasi halal.

Dalam rangka mengembangkan industri halal, Masterplan Industri Halal Indonesia disusun sebagai strategi besar pengembangan industri halal periode 2022 – 2029, yang rencananya akan diluncurkan pada Q4-2022, dan akan masuk di dalam RKP, RPJMN, dan RPJPN.

3 dari 8 halaman

2. Berdirinya Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN Gunung Kidul 

Capaian KENKS kedua adalah berdirinya PRTPP yang merupakan pusat riset dengan Tim Riset Halal dan menyediakan fasilitas laboratorium halal bertaraf internasional. Fasilitas yang dibangun dengan pembiayaan SBSN ini mampu meneliti bahan substitusi impor, substitusi kandungan haram dalam makanan dan kosmetik seperti gelatin, dan memiliki alat uji cepat (rapid test) melalui metode PCR yang salah satunya digunakan untuk mengidentifikasi kandungan bahan haram.

Sebagai tindak lanjut pendirian Pusat Riset Halal Nasional, perlu segera dibentuk Konsorsium Riset Halal yang dipimpin BRIN, beserta rencana aksi dan pendanaannya.

4 dari 8 halaman

3. Layanan Syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah di Provinsi Aceh.

Di bidang industri keuangan, Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah ini.

Inisiatif penggunaan skema KPBU Syariah juga terus didorong sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian PUPR sejak 2015 hingga Februari 2022 mencapai Rp10,62 triliun.

Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp3,8 triliun, Rp883 miliar dan Rp770 miliar.

Skema KPBU Syariah ini menjawab tantangan pembiayaan syariah dalam pembangunan nasional. Terkait program konversi BPD, Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis Syariah.

5 dari 8 halaman

4. Dana Wakaf Uang Bertumbuh

Pada klaster Dana Sosial Syariah, penggerakan wakaf uang telah bertumbuh lebih kolaboratif dan integratif dengan dukungan pemerintah daerah, kontribusi BUMN, perguruan tinggi dan industri keuangan syariah.

Hal ini terlihat dari kontribusi wakaf karyawan BUMN dan perguruan tinggi mencapai Rp 85,4 miliar serta fasilitasi instrumen CWLS bagi nazhir yang telah mencapai Rp89,9 miliar dan saat ini dalam masa penawaran Sukuk Wakaf Ritel 003.

Penggerakan wakaf uang ini diharapkan terus bertumbuh signifkan serta dikelola secara transparan, hati-hati, dan berkelanjutan oleh para nazhir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat.

6 dari 8 halaman

5. Urun Dana Berbasis Teknologi Syariah Mulai Berkembang

Pada klaster Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah, upaya-upaya memperluas alternatif pembiayaan syariah bagi UMKM melalui penerbitan saham atau surat berharga syariah melalui Urun Dana Berbasis Teknologi (Securities Crowdfunding) Syariah sudah bergulir dan diharapkan ekosistemnya akan terus membesar, sehat, dan berkesinambungan.

OJK perlu terus memberikan dukungan agar jumlah penyelenggara Securities Crowdfunding Syariah semakin bertambah. Upaya percepatan ekspor UKM Industri halal telah dimulai melalui Kelompok Kerja Indonesia Halal Export Incorporated yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan bersama 12 Kementerian/Lembaga lain dan diharapkan membantu UKM Industri Halal Go Global.

 

7 dari 8 halaman

6. Berdirinya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)

KNEKS mendukung semangat untuk mengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah. Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Provinsi Sumatera Barat akan segera diiikuti oleh beberapa Pemda lain seperti Jawa Barat dan Riau.

Keberadaan KDEKS di daerah akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

7. Pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS)

Dengan kolaborasi antara KNEKS, Kementerian Kesehatan, BPJPH, dan Pemerintah Daerah, beberapa proyek percontohan (pilot project) lokasi Zona KHAS di DKI Jakarta dan Bukit Tinggi sudah diluncurkan.

Selain itu, saat ini beberapa lokasi juga sudah mengajukan minat membangun Zona KHAS ini, seperti Kota Bandung dan Makassar.

8 dari 8 halaman

Join Dream.co.id