`Uang Lobster` Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Diduga Buat Belanja Rolex dan LV

Dinar | Kamis, 26 November 2020 10:30
`Uang Lobster` Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Diduga Buat Belanja Rolex dan LV

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Dia menggunakan uang suap untuk berbelanja barang mewah di luar negeri.

Dream – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster. Penetapan perizinan ekspor ini ada di tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih selaku staf khusus istri menteri Edhy Prabowo sebesar Rp3,4 miliar.

Uang miliaran rupiah itu ditujukan untuk keperluan Edhy Prabowo, istrinya Iis Rosita Dewi, Syafri, dan Andreu Pribadi Misata. Uang senilai Rp750 juta digunakan berbelanja barang mewah oleh Edhy dan istrinya di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, pada 21-23 November 2020.

“ Uang itu dibelanjakan jam tangan Rolex, tas Tumid dan LV (Louis Vuitton), dan baju Old Navy," kata Nawawi di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 26 November 2020.

Selain itu, Nawawi menyebut, sekitar Mei 2020, Edhy Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$100 ribu dari Direktur PT DPP Suharjito melalui Syafri dan Amiril Mukminin.

Syafri dan Andreu pada sekitar Agustus 2020 juga menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari Ainul Faqih.

Selain Menteri Edhy, dalam kasus ini KPK juga menjerat enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Edhy Prabowo sendiri telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri KKP sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. 

(Sumber: Liputan6.com/Fachrur Rozie)

2 dari 5 halaman

Melihat Lagi Janji Menteri KKP Edhy Prabowo Soal Kebijakan Lobster

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Edhy Prabowo sebagai menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Sejak menjabat sebagai menteri, Edhy mendapat sorotan dari publik. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah ekspor bibit lobster.

Dikutip dari Liputan6.com, Rabu 25 November 2020, politisi Gerindra ini membuka kembali ekspor benur atau benih lobster yang sebelumnya telah dilarang pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Sekarang Edhy diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tiba dari kunjungannya ke Amerika Serikat (AS). Santer beredar penangkapan Edhy Prabowo berkaitan ekspor benih lobster.

 

Melihat Lagi Janji Menteri KKP Edhy Prabowo Soal Kebijakan Lobster© Dream

 

Alasan penangkapan itu cukup mengejutkan karena Edhy Prabowo beberapa waktu sempat mengimbau masyarakat tidak meragukan jiwa nasionalismenya sebagai Menteri. Dia juga menyatakan bukan seorang menteri yang memiliki bisnis lobster.

“ Anda tidak usah ragu, saya orang nasionalis. Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan,” kata dia pada pertengahan tahun ini.

Terkait polemik ekspor lobster, Edhy memastikan semangat regulasi ini untuk menghidupkan kembali usaha para nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.

3 dari 5 halaman

Ingin Tumbuhkan Etos Budidaya Lobster

Selain itu, dirinya juga ingin menumbuhkan etos budidaya lobster. Karenanya, ke depan KKP akan menghentikan ekspor benih bening lobster apabila budidaya dalam negeri sudah mampu menampung hasil tangkapan para nelayan.

“ Kenapa diekspor? Daya tampung kita masih sedikit ada peluang ekspor saya pilih ekspor,” kata dia.

Untuk itu, sembari menyiapkan budidaya dalam negeri, Menteri Edhy menyebut ekspor benih bening lobster memiliki sejumlah manfaat untuk nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak. Mengingat di tengah lesunya perekonomian, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi peluang untuk dimaksimalkan oleh segenap lapisan masyarakat.

“ Pajak lobster itu, dulu 1.000 ekor itu Rp250. Sekarang 1 ekor minimal Rp1.000. Mana yang Anda pilih? Kalau saya ekspor 500 juta benih, Rp500 miliar saya terima uang untuk negara,” kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Maulandy Rizky Bayu Kencana)

4 dari 5 halaman

Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo, Harta Rp7,4 M dan Bebas Utang

Dream – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, ditangkap Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 25 November 2020 pukul 01.23 WIB. Edhy dikabarkan ditangkap bersama keluarganya dan beberapa pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) usai perjalanan dari Amerika Serikat.

(Baca: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK Dini Hari Tadi)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan tersebut. Ghufron menyatakan penangkapan orang nomor satu di KKP tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.

" Terkait ekspor benur," kata Ghufron kepada Liputan6.com.

Sosok Edhy Prabowo menjadi perhatian saat diangkat Presiden Joko Widodo memimpin KKP yang sebelumnya dijabat Susy Pudjiastuti. Beberapa kali Edhy terlibat perdebatan panas dengan Susy terutama terkait izin ekspor lobster. 

Sebelum masuk ke dunia birokrasi, Edhy telah terlebih dahulu terjun ke dunia politik. Dia bahkan memiliki hubungan sangat dekat dengan Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan.

 (Baca: Cerita Kesetiaan Edhy Prabowo kepada Prabowo Subianto)

Layaknya para pejabat negara lain, Edhy juga sempat melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Mengutip laman laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Edhy tercatat memiliki harta dengan total mencapai Rp7,4 miliar.  Berikut daftar harta kekayaan Edhy Prabowo seperti dilaporkan per 31 Desember 2019:

5 dari 5 halaman

Rincian Hartanya

Untuk harta tidak bergerak, Edhy melaporkan dirinya memiliki 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Muara Enim dan Bandung Barat. Tercatat tanah dan bangunan miliknya senilai Rp 4.349.236.180.

Untuk alat transportasi, Edhy memiliki 2 mobil Pajero Sport, 2 sepeda motor, satu genset, dan satu sepeda dengan nilai Rp 890 juta. Sedangkan harta bergerak lainnya senilai Rp 1.926.530.000.

Edhy melaporkan dirinya tak memiliki surat berharga. Sementara kas atau setara kas lainnya sebesar Rp 256.520.433. Edhy tercatat tak memiki utang piutang. Dengan demikian harta Edhy sebesar Rp 7.422.286.613.

Harta yang dilaporkan Edhy Prabowo naik signifikan selama menjadi Wakil Rakyat. Pada 31 Desember 2018 atau saat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerinda, harta yang dilaporkannya yakni sebesar Rp 4.562.804.877.

Join Dream.co.id