Wapres Bakal Gembira Jika Indonesia Jadi Pemasok Produk Halal Dunia

Dinar | Kamis, 28 November 2019 13:48
Wapres Bakal Gembira Jika Indonesia Jadi Pemasok Produk Halal Dunia

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Nilai ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim.

Dream - Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, menginginkan Indonesia memanfaatkan potensi pasar halal dunia yang sangat besar. Wapres bahkan mengharapkan perusahaan di Tanah Air bisa menjadi eksportir utama di dunia.

“ Saya akan lebih gembira jika produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tersebut diproduksi dan dihasilkan sendiri oleh Indonesia dan kita juga dapat menjadi eksportir produk-produk halal untuk pasar dunia,” kata Ma’ruf dalam “ International Halal & Thayyib Conference 2019” di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, dikutip dari wapres.go.id, Kamis 28 November 2019.

Dia juga menginginkan produk halal bisa menjadi menjadi pilihan rasional bagi masyarakat. Dikatakan pilihan rasional memberikan manfaat dan nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat.

Ma’ruf berpesan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk produk halal, bisa bersifat universal. Dengan begitu, produk-produk ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat non-Muslim.

“ Saya mengharapkan produk halal bukan hanya untuk masyarakat Muslim, tetapi dapat bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, tanpa memandang perbedaan yang ada,” kata dia.

2 dari 7 halaman

Ma'ruf Amin: Industri Halal Jangan Eksploitasi Simbol Islam

Dream - Wakil Presiden, Ma`ruf Amin, meminta pengembangan industri halal dilakukan atas dasar kepentingan umat, bangsa, dan negara. Dia berharap visi pengembangan industri halal dapat menyediakan produk terbaik dan bermanfaat.

" Jangan justru mengeksploitasi menggunakan label halal atau simbol-simbol Islam," kata Ma`ruf, Rabu 27 November 2019.

Dia mencontohkan kasus investasi yang mengaitkan simbol halal, namun ternyata bodong. Seperti agen perjalanan haji dan umroh. Kasus tersebut memberikan dampak buruk bagi industri halal di Indonesia.

" Saya ingin menyampaikan bahwa kasus-kasus tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan industri halal di Indonesia," kata dia.

 Maruf Amin: Industri Halal Jangan Eksploitasi Simbol Islam© Dream

 

Ma'ruf Amin menambahkan, pengembangan produk halal juga harus bersifat universal. Salah satunya visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

" Saya mengharapkan produk halal bukan hanya untuk masyarakat Muslim, tetapi dapat bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, tanpa memandang perbedaan yang ada," ucap dia.

Sumber:

3 dari 7 halaman

IPB University dan Inhalife Kolaborasi Pacu Industri Halal Indonesia

Dream - IPB University menggandeng Indonesia Halal Lifestyle Center (Inhalife) untuk mengembangkan industri halal dalam negeri. Komitmen tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya pakta kerja sama (MoU) antara IPB University dengan Indonesia Halal Lifestyle Center (Inhalife) di Jakarta Convention Center, Rabu, 13 November 2019.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengatakan, IPB University berperan penting dalam mencetak calon-clon pengusaha yang nantinya bergerak di bisnis halal.

" Hal ini dirasa sangat penting karena permintaan terhadap produk halal sangat tinggi baik pasar domestik maupun global,” kata Arif, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 November 2019.

Menurut Arif, IPB University bisa memberikan sumbangsih pada industri halal dalam negeri salah satunya dengan menghasilkan teknologi berupa alat pendeteksi produk halal. Ke depannya, IPB University akan terus mengembangkan riset-riset di bidang industri halal.

“ Selain di bidang pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi, IPB University juga memiliki peran dalam pelayanan di industri halal, salah satunya adalah membantu mengaudit kehalalan produk-produk yang ada di pasaran," ucap dia.

4 dari 7 halaman

Ubah Paradigma

Senada dengan Arif, Ketua Umum Inhalife, Sapta Nirwandar menilai pemerintah berperan sangat penting dalam upaya membangun industri produk halal. Indonesia harus berubah dari konsumen kosmetik, farmasi serta produk-produk halal lainnya menjadi produsen di industri halal.

" Kita juga harus berani untuk bertransformasi menjadi eksportir, karena sekarang impor produk halal jauh lebih tinggi dari ekspor produk halal kita,” kata Sapta.

Sapta yakin Indonesia mampu menjadi eksportir produk halal karena terdapat keunggulan produk di sektor pertanian.

“ Maka dari itu kami bekerja sama dengan IPB University untuk memberikan edukasi bagi para pelaku industri halal mulai dari sektor pangan, perhotelan, hingga perbankan," ujar dia.

5 dari 7 halaman

SiHalal Belum Berjalan, BPJPH Baru Bisa Layani Konsultasi Sertifikat Halal

Dream - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan Sistem Informasi Manajemen Halal (SiHalal) sampai saat ini belum dapat melayani perusahaan atau masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat halal. Alhasil, pengajuan masih menggunakan dokumen fisik. 

Seperti diketahui, BPJPH yang baru resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019 berperan sebagai badan yang memproses pembuatan sertifikat halal. Namun sistem SiHalal sejatinya telah diperkenalkan sekitar setahun yang lalu. 

Kepala Pusat Pembinana Jaminan Produk Halal BPJH, Siti Aminah menjelaskan pengajuan sertifikat halal sampai saat ini masih diminta melampirkan dokumen ke kantor BPJPH atau Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi.

" SiHalal ini belum bisa digunakan karena Peraturan Menteri Agama ini baru disahkan pada 16 Oktober 2019. Perlu diselaraskan sistem dan regulasi," ujar di acara ISEF di JCC, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Menunggu SiHalal beroperasi sempurna, mayoritas pelaku yang datang ke kantor BPJPH baru sebatas konsultasi. Sebab, mereka belum memahami secara menyeluruh proses perpindahan pengurusan sertikasi yang dulunya dipegang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

" Per akhir Oktober 2019, pelaku usaha yang konsultasi itu 800-an ribu, hampir 1 juta," ucap dia.

Saat ini, diakui Aminah, biaya sertikasi halal belum juga diputuskan oleh Kementerian Keuangan.

Mengenai biaya ini, kata Aminah, akan ada perlakuan berbeda. Pelaku usaha mikro kecil yang omzetnya di bawah Rp50 juta tidak akan diberi biaya atu gratis.

" Iya, untuk saat ini kami kan pemerintah segala sesuatu harus ada peraturannya. Slaah satunya tarif harus dari menteri keuangan dan belum turun," kata dia.

6 dari 7 halaman

BPJPH Resmi Beroperasi, Apa Peran LPPOM MUI Kini?

Dream - Pengurusan seetifikat halal resmi beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai hari ini, Kamis, 17 Oktober 2019. Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dengan peralihan wewenang tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, lembaganya akan tetap mendukung pelaksaan UU JPH tersebut.

" Spirit lahirnya UU JPH, harus dimaknai bahwa Negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2019.

Dia mengatakan, MUI saat ini masih terlibat dalam proses sertifikasi halal meski penerbitan sertifikat dikeluarkan BPJPH.

" Sesuai ketentuan UU JPH Pasal 10 ayat (1), MUI diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)," ucap dia.

7 dari 7 halaman

MUI Minta Koordinasi

Lebih lanjut, Zainut menambahkan, LPPOM MUI juga telah menerbitkan sertifikat halal yang diakui baik di dalam maupun luar negeri dengan standar halal " HAS 23000" .

" Terhadap ketiga peran tersebut, MUI siap mekaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU," kata dia.

MUI juga mendorong BPJPH untuk segera mendorong koordinasi secara aktif dengan berbagai pihak. Sehingga masyarakat tidak kebingungan dengan aturan baru ini.

" MUI menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang telah memberi kepercayaan kepada LPPOM MUI selama 30 tahun memainkan peranannya dalam bidang sertifikasi halal," ujar dia.

Join Dream.co.id