Negara di Dunia Habis-habisan Bikin Anggaran Lawan Corona Covid-19

Dinar | Rabu, 1 April 2020 13:36
Negara di Dunia Habis-habisan Bikin Anggaran Lawan Corona Covid-19

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Misalnya, Australia yang memberikan bantuan `pemasukan` bagi kalangan pekerja.

Dream – Pandemi virus corona membuat semua negara yang terdampak mengambil kebijakan “ di luar kebiasaan”. Semua negara fokus mengalokasikan anggaran khusus untuk menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan, saat mengikuti pertemuan virtual G-20, berbagai negara mengeluarkan paket-paket kebijakan. Paket ini berisi gabungan dari fiskal, moneter, dan relaksasi sektor keuangan.

“ Ini situasi yang extra ordinary, butuh action dan policy yang extra ordinary juga,” kata Sri Mulyani dalam live streaming di akun Youtube Kementerian Keuangan, Rabu 1 April 2020.

Sri Mulyani mengungkapkan Australia telah menganggarkan dana sebesar 9,7 persen dari PDB untuk memberikan jaminan pendapatan bagi semua orang Australia. Dikatakan bahwa anggaran yang dirogoh mencapai 130 miliar dolar Australia. Tujuannya agar masyarakat bawah, terutama pekerja, merasa tenang. Dikatakan bahwa kelompok ini harus berdiam diri di rumah, namun harus membayar biaya-biaya seperti sewa rumah.

“ Bantuan ini namanya minimum income support,” kata Sri Mulyani.

Selain Australia, negara-negara lainnya seperti Kanada dan Perancis juga menggelontorkan dana untuk membantu masyarakatnya. Misalnya, Kanada mengeluarkan kocek 6 persen dari PDB dan Perancis 2 persen. Singapura juga mengeluarkan 11 persen dari GDP untuk mengantisipasi dampak corona.

Sementara itu, lanjut mantan pejabat Bank Dunia, Indonesia juga melakukan langkah antisipatif untuk menangani pandemi corona. Pemerintah fokus kepada tiga hal, yaitu kesehatan, pengamanan sosial masyarakat, dan sektor usaha.

“ Kami menjaga stabilitas keuangan supaya kondisi perekonomian tidak terancam krisis,” kata dia.

2 dari 6 halaman

Tarif Listrik 450 Watt Gratis Selama 3 Bulan, Pelanggan 900 VA Diskon 50%

Dream – Presiden Joko Widodo akan memberlakukan status darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19. Di samping itu pemerintah berjanji akan berusaha melindungi kelas menengah ke bawah yang terkena dampak tak langsung wabah corona agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya.

Salah satu upaya pemerintah yang akan dilakukan adalah menggratiskan pengenaan tagihan tarif listrik selama 3 bulan. Keputusan bebas tagihan listrik in hanya berlaku untuk pelanggan yang menggunakan daya listrik 450 watt.

 

 Tarif Listrik 450 Watt Gratis Selama 3 Bulan, Pelanggan 900 VA Diskon 50%© Dream

 

“ Perlu saya sampaikan untuk pelanggan 450 VA yang jumlahnya 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, Juni,” kata Presiden Joko Widodo dalam live streaming, Selasa 31 Maret 2020.

Sementara untuk pelanggan PLN dengan daya listrik 900 VA yang masuk kategori rumah tangga miskin akan mendapat keringanan diskon tarif sebesar 50 persen. Jokowi menyebut jumlah pelanggan listrik 900 VA ada 7 juta.

“ Artinya, hanya membayar separuh saja,” kata dia.

3 dari 6 halaman

Naikkan Anggaran Kartu Pra Kerja dan Program PKH

Selain tarif listrik, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10,2 juta. Besaran manfaat dinaikkan sebesar 25 persen. Misalnya, manfaat yang diterima ibu hamil dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta.

“ Kebijakan ini efektif mulai April 2020,” kata Jokowi.

Penerima kartu sembako juga akan dinaikkan dari 15,5 juta menjadi 20 juta. Manfaatnya juga meningkat 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.

“ Akan diberikan selama sembilan bulan,” kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta juga akan menaikkan anggaran kartu prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerimanya bertambah jadi 5,5 juta orang dan nilai manfaatnya Rp650 ribu-Rp1 juta selama empat bulan ke depan.

4 dari 6 halaman

Bagaimana untuk Sektor UMKM dan Informal?

Jokowi juga mencadangkan anggaran Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik. Pemerintah akan memberikan keringanan kredit bagi pekerja informal seperti driver ojek, sopir taksi, dan nelayan.

Misalnya, keringanan kredit di bawah Rp10 miliar yang ketentuannya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan tersebut berlaku mulai April 2020.

“ Pengurusannya tanpa perlu datang ke bank atau leasing. Cukup dari e-mail,” kata dia.

5 dari 6 halaman

Ada Virus Corona, Tarif Listrik Tak Berubah Hingga Juni 2020

Dream - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tak ada penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment). Keputusan ini berlaku hingga Juni 2020. 

“ Sampai Juni tidak ada penyesuaian tarif,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Rida Mulyana, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Jumat 6 Maret 2020. 

Rida mengatakan keputusan ini mempertimbangkan beberapa kondisi perekonomian. Apalagi, dengan virus corona yang turut menekan perekonomian.

 

 Ada Virus Corona, Tarif Listrik Tak Berubah Hingga Juni 2020© Dream



“ Sekarang adanya isu corona, suka nggak suka, ikut menekan kondisi kurang menggembirakan,” kata dia. 

Tarif listrik ditahan untuk menaikkan daya beli masyarakat dan daya saing industri. Apalagi, saat ini, harga energi sedang turun dan sumber daya energi berlebih.

“ Makin murah, logikanya, kan, malah turun, bukannya dinaikkan,” kata Rida.

6 dari 6 halaman

Pertimbangkan Empat Parameter

Ada empat parameter yang digunakan saat menentukan tarif listrik. Pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), harg batubara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi tiga bulan terakhir. 

“ Ini kan sejak tahun 2017 tidak dinaikkan itu, jadi dibandingkannya bukan dengan triwulan sebelumnya, tetapi pada saat terakhir ditetapkan, yaitu 2017. Jadi harus lihat lagi ke belakang, untuk bisa turun atau naiknya tarif listriknya,” kata dia. 

Penetapan ini tentu saja berdampak kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN (Persero). Namun Rida memastikan PLN tidak merugi dengan menyiapkan dua skema pembayaran bagi PLN. 

“ Mereka dapat dalam bentuk subsidi yang dibayar per bulan dan ada mekanisme kompensasi yang diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan dihitung setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Rida. 

Diumumkannya tarif tenaga listrik sebulan sebelum masa berlaku ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan indeks Ease of Doing Business (indeks kemudahan berusaha). Hal ini juga menjadi bagian transparansi kepada publik. 

“ Secara aturan tariff adjustment boleh diusulkan per 3 bulan. Aturan dalam kaitannya dengan perbaikan Ease of Doing Business, sebulan sebelumnya harus sudah diumumkan sebagai bentuk transparansi publik dan itu harus diumumkan,” kata dia.

Join Dream.co.id