Baca Baik-Baik! Ini Ketentuan Pembayaran THR Pegawai Swasta

Dinar | Jumat, 17 Mei 2019 11:22
Baca Baik-Baik! Ini Ketentuan Pembayaran THR Pegawai Swasta

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Bagaimana dengan buruh lepas dan pegawai berstatus kontrak?

Dream - Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya resmi menerbitkan aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) buat pegawai swasta. Aturan berupa surat edaran itu mengatur tata cara pemberiaan THR termasuk untuk pegawai berstatus kontrak.

Ketentuan pencairan THR untuk pegawai swasta itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. SE Pelaksanaan THR yang ditandatangani pada 14 Mei 2019 ini ditujukan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia.

" Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dikutip Dream dari laman Kemnaker.go.id, Jumat, 17 Mei 2019.

Menurut Hanif, pemberian THR diberikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Apa saja ketentuan yang diatur pemerintah terkait pemberian THR untuk pegawai swasta? Ini daftarnya.

 

2 dari 5 halaman

1. Batas Maksimal Pembayaran THR

SE pelaksanaan THR ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam ketentuan itu disebutkan THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriyah.

" Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," kata Menaker Hanif.

 

3 dari 5 halaman

2. Siapa yang Berhak Dapat THR

Menurut Hanif, pegawai swasta yang berhak mendapatkan THR Lebaran 1440 H adalah pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR.

Dengan ketentuan tersebut, pegawai yang masih berstatus kontrak dan minimal telah bekerja selama 1 bulan berhak mendapatkan THR dari perusahaan.

Tentu saja besaran THR yang diterima menggunakan perhitungan tersendiri. 

4 dari 5 halaman

3. Berapa Besar Uang THR

Terkait jumlah besaran THR, setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR sebesar 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

" Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," ujar Menaker Hanif.

 

5 dari 5 halaman

THR Tak Dibayar, Laporkan Satgas

4. Sanksi Buat yang lalai bayar THR

Bagi perusahaan yang lalai membayar THR, terlambat atau tidak membayar THR Keagamaan, dipastikan akan dikenai=kan sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentangTata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Pemerintah juga akan membentuk Pos Komando Satuan Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Menaker berharap masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas)

“ Kita juga meminta para Gubernur beserta para Bupati/Walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu,” kata Hanif.

Terkait
Tips Jitu Menyeimbangkan Karier dan Pendidikan Ala Tiffani Afifa
Join Dream.co.id