Ahok Desak Kementerian BUMN Dibubarkan, Ini Pemicunya

Dinar | Rabu, 16 September 2020 13:48
Ahok Desak Kementerian BUMN Dibubarkan, Ini Pemicunya

Reporter : Syahid Latif

Sebagai gantinya Ahok mengusulkan dibentuk superholding mirip Temasek di Singapura.

Dream - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan pemerintah membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usul itu dilontarkan karena masih banyak tata kelola perusahaan pelat merah yang tak efisien.

Sebagai gantinya, Ahok mengusulkan pemerintah membentuk Indonesia Incorporation yang akan menjadi superholding dari ratusan perusahaan milik negara.

" Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," tegas Ahok dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dilihat Dream, Rabu, 16 September 2020.

Dalam tayangan video akun Youtube POIN yang diunggah 14 September 2020 itu Ahok  yang ditunjuk pemerintah menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengatakan pembubaran kementerian BUMN sebaiknya dilakukan segera bila perlu sebelum Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya.

Diungkapkan Ahok, presiden selama ini tidak bisa mengontrol manajemen BUMN karena ketiadaan sumber daya manusia yang melakukannya.

Menurut Ahok, jabatan komisaris di BUMN sebetulnya adalah pengawas pemerintah di perusahaan pelat merah tersebut. Alasannya, semua keputusan yang dibuat BUMN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

2 dari 3 halaman

Ini Konsep BUMN Versi Erick Thohir

Menteri BUMN saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Desember tahun lalu pernah menyampaikan konsep BUMN yang akan dikembangkannya. Menurutnya konsep superholding BUMN akan diubah menjadi subholding.

" Nanti urusan superholding diubah menjadi subholding yang fokus pada unit usaha," ujarnya dikutip Dream dari Liputan6.com.

Erick mencontohkan PT Pelindo. Nantinya, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III dan PT Pelindo IV tidak akan dijadikan superholding, tapi dibagi berdasarkan fungsi usahanya.

 

3 dari 3 halaman

Pandangan Ekonom

Sementara Ekonom Indef Enny Hartati menilai kehadiran Kementerian BUMN membatasi gerak badan usaha milik negara yang sesunggunya membutuhkan fleksibilitas lebih.

" Pemerintah punya konsep yang namanya holdings dan itu yang sesuai dengan kebutuhannya, kalau emang lebih efisien merger vertikal atau horiszontal (dengan BUMN)," kata Enny saat diskusi polemik pada Juli 20199 lalu.

Melalui superholding, kata Enny, perusahaan yang merupakan BUMN ini akan memiliki blue print dari arah bisnis mereka masing-masing. Namun, tentu kepentingan dan aturannya masih diawasi sebagai agent of development negera melalui beleid BUMN.

" Jadi aturan mengenai UU BUMN, sehingga paling utama esensi kinerja BUMN tetap agent of development, tapi tidak membutuhkan aturan birkorasi (kementerian) seperti sekarang," terang Enny.

Join Dream.co.id