Dream – Selain hari lahir TNI, tanggal 5 Oktober juga diperingati banyak negara sebagai Hari Guru Internasional. Hampir semua negara di dunia menempatkan guru sebagai profesi yang mulia dan berperan vital bagi perkembangan dunia pendidikan.

Di Indonesia, masalah klasik terkait guru adalah penghasilan yang tak sesuai dengan pengorban dan tugas penting yang mereka imbang. Terlebih untuk guru-guru honerer yang memperoleh gaji berdasarkan jumlah jam mengajar mereka.

Kondisi berbanding terbalik terjadi di negara yang umumnya sudah memiliki sistem pendidikan lebih baik. Para pendidik mendapatkan apresiasi berupa penghasilan cukup tinggi dibandingkan di Indonesia. Kesejahteraan para guru juga selalu menjadi perhatian.

Dikutip dari worldscholarshipforum, Selasa 5 Oktober 2021, tentu saja bayaran ini bergantung pada negara, lokasi, kualifikasi, lama pengalaman, dan ketersediaan dana. Ada 10 negara yang diketahui membayar mahal untuk gaji guru.

Sebagian Besar Berasal dari Eropa

Dari data tersebut diketahui banyak negara, terutama yang ekonominya lebih mapan, telah memberikan penghasilan kepada seorang guru dengan total di atas miliaran rupiah per tahun.

Sebagian besar guru-guru yang berada di negara Eropa mendapat penghasilan besar bahkan mendominasi urutan 10 besar dunia. 

Di peringkat tersebut, juga tercatat penghasilan guru di Amerika Serikat, Kanada termasuk dalam kategori terbaik.

Satu-satunya negara dekat Indonesia yang memperhatikan kesejahteraan terbaik bagi para gurunya adalah Australia. Indonesia sendiri tidak masuk dalam daftar urutan 10 besar negara pemberi ganji terbesar di dunia.   

Para guru di Swiss menjadi tenaga pendidik yang paling besar mendapat penghasilan dibandingkan rekan-rekannya di seluruh dunia. Rata-rata para guru di negara kaya Eropa ini mendapat penghasilan  US$110 ribu atau sekitar Rp1,56 miliar per tahun.

Daftar 10 Negara dengan Gaji Guru Terbesar

Berikut ini adalah daftar 10 negara dengan gaji guru termahal di dunia.

1. Swiss: Rp1,56 miliar

2. Luksemburg: Rp1,42 miliar

3. Kanada: US$74 ribu

4. Jerman: US$70 ribu

5. Belanda: US$67 ribu

6. Australia: US$67 ribu

7. Amerika Serikat: US$60 ribu

8. Irlandia: US$53 ribu

9. Denmark: US$52 ribu

10. Austria: US$50 ribu

Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair Awal Oktober 2021

Dream - Kementerian Agama segera mencairkan insentif untuk guru madrasah non-PNS. Pencarian dilaksanakan secara bertahap untuk guru yang mengajar di Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) sudah terbit. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) segera menyalurkan dana yang sudah dialokasikan di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Kemenag ke rekening bank penyalur untuk diteruskan ke para guru.

"Kami perkirakan, semoga akhir September atau awal Oktober 2021, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif," ujar Yaqut dalam keterangan tertulis.

Gus Yaqut mengatakan insentif ini diberikan untuk memotivasi guru non-PNS lebih giat bekerja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga terjadi peningkatan proses belajar mengajar serta prestasi peserta didik di RA dan madrasah.

Proses Pencairan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, M Ali Ramdhani, mengatakan para guru yang memenuhi kriteria akan mendapatkan insentif ini. Sedangkan kuotanya ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah guru di setiap provinsi.

"Sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif dilakukan secara terpusat, melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam," kata Dhani.

Nantinya, terang Dhani, insentif akan masuk ke rekening penerima. Sehingga tidak lagi mengurus ke sejumlah pos.

"Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA atau madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," kata dia.

Kriteria Guru Madrasah Non-PNS Penerima Insentif

Sementara guru penerima harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
2. Belum lulus sertifikasi;
3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;
7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkal;
8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
9. Belum usia pensiun (60 tahun).
10. Tidak beralih status dari guru RA dan madrasah.
11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA atau madrasah.
12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Tiru Negara Modern, Tarif Angkutan Umum Buat Guru dan Veteran di Jakarta Dibedakan

Dream – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana menurunkan tarif angkutan umum khusus untuk veteran, guru, dan pensiunan guru. Program ini dibuat Anies sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa bagi Indonesia. 

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 29 September 2021, Anies menyebut keinginan tersebut bisa direalisasikan seiring dengan peluncuran Integrasi Transportasi Jabodetabek. Integrasi sistem ini tak sekadar meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi publik, tetapi lebih berkeadilan.

“Ketika sudah tuntas proses integrasnya, sistem ini memungkinkan ada price differentiation (perbedaan tarif,red),” kata Anies dalam peresmian Integrasi Transportasi Jabodetabek.

Menurut Anies, pperbedaan pengenaan tarif penumpang umum ini sudah lumrah dilakukan di kota-kota modern modern di dunia. Sistem ini biasanya dianggap sebagai honor kepada mereka yang telah berjasa kepada bangsa dan bukan sebagai upah. 

“Kita menyaksikan di berbagai wilayah di dunia mereka-mereka yang mendapatkan reward itu tahu persis. Makanya, sering namanya honorarium karena itu honor, bukan upah. Ini kehormatan,” kata mantan menteri pendidikan di era kabinet periode pertama Joko Widodo itu