Tilang Elektronik di Depok Berlaku 1 November 2020, Denda Rp1 Juta

Automotive | Sabtu, 26 September 2020 07:01
Tilang Elektronik di Depok Berlaku 1 November 2020, Denda Rp1 Juta

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

Pelanggar akan dikenakan denda antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.

Dream - Sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik resmi diluncurkan di Depok, Jawa Barat pada Jumat 25 September 2020. Untuk tahap awal, baru satu kamera pemantau ETLE yang dipasang di JPO Balai Kota.

Bentuk pelanggaran yang telah disesuaikan akan otomatis tertangkap kamera pemantau.

Jika tertangkap kamera, pelanggar akan dikenakan denda antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta, tergantung jenis pelanggaran.

" Kami sampaikan denda yang diberlakukan adalah denda maksimal, sehingga tolong diantisipasi. Tergantung pelanggarannya, ada yang Rp 500.000, Rp 750.000, dan Rp 1 juta," kata Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Erwin Aras Genda, Jumat 25 September 2020.

 

2 dari 6 halaman

Sosialisasi Satu Bulan

Untuk tahap awal, polisi akan terlebih dahulu menyosialisasi aturan tilang elektronik selama satu bulan. Selama periode ini, pelanggar masih belum dikenakan denda.

" Kita sosialisasi hingga akhir Oktober 2020. Pada 1 November baru akan dilakukan penindakan," tegasnya.

Jika terjadi pelanggaran dan terekam kamera pemantau maka akan dikirimkan bukti pelanggaran beserta tagihan denda ke alamat yang tercantum dalam data nomor polisi kendaraan tersebut.

" Ada masa 14 hari untuk menjawab atau mengkonfirmasi kepada pihak Polres, apakah kendaraan tersebut masih dikuasai oleh yang bersangkutan atau sudah dijual. Apabila yang bersangkutan mengakui pelanggaran tersebut dan mengakui evidence yang dipotret oleh kamera ETLE, maka sudah ada langkah-langkah untuk membayar denda tilang," ucapnya.

3 dari 6 halaman

Pantau 1 x 24 Jam

Erwin mengingatkan agar pengendara bersedia tertib lalu lintas. Diakui dia bahwa petugas tidak bisa bekerja selama 24 jam, namun dengan bantuan kamera pemantau maka dapat tetap melakukan fungsi pengawasan.

" Diharapkan dengan adanya ETLE di Margonda, bisa meningkatkan kedisiplinan dan menekan pelanggaran lalu lintas di kawasan Margonda, begitu pun nanti di kawasan-kawasan yang lain. Polisi tidak bisa mengawasi pelanggaran 1x24 jam. Namun dengan teknologi, 1x24 jam, 7 hari sebulan terekam dengan jelas pelanggaran ini, sehingga tidak ada alasan untuk tidak terakomodir pelanggarannya," tambahnya.

Ke depan, sistem tilang elektronik yang berlaku di Depok akan sama dengan sistem tilang elektronik yang terlebih dahulu telah berlaku di DKI Jakarta. Untuk tahap selanjutnya, kamera ETLE akan dipasang di simpang Juanda-Margonda.

" Jadi untuk tahun ini akan dipasang dua titik. Tahun depan akan dipasang beberapa lagi di sejumlah titik," pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com

4 dari 6 halaman

Terus Merugi, Hotel di Depok Kini Siap Tampung Pasien Isolasi Covid-19

Dream - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk menampung pasien Covid-19.

Salah satunya hotel yang akan dimanfaatkan untuk tempat isolasi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19.

Hal itu disambut baik oleh sejumlah pengelola hotel. Salah satu alasannya, rendahnya okupansi hotel.

Hal itu dibenarkan oleh Manajemen Hotel Sifaana Depok, April. Dia mengatakan hotelnya telah mengajukan kesediaan untuk dijadikan fasilitas isolasi pasien OTG.

" Ya, betul. Yang mengajukan dari perusahaan sekitar 3-4 hari lalu. Dari PHRI Jawa Barat mengajukan ke kita, kita isi data-datanya bersedia, gitu," ujar April, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 6 halaman

Okupansi Rendah

April menjelaskan saat ini okupansi pada hotelnya hanya sekitar 15 persen dari total kamar. Penampungan pasien OTG maupun bergejala ringan Covid-19 diharapkan dapat menutup biaya operasional hotel.

" Ini dari manajemen, kita enggak bisa jawab. Mungkin juga kondisi sekarang ini kan sepi juga, mungkin kalau dipakai itu ada pendapatan lah karyawan kita. Enggak semua (kamar) dipakai," kata April.

Menurut April, sejak pandemi Covid-19, hotel tempatnya bekerja mengalami kerugian. Manajemen hotel tetap harus membayar karyawan sementara tidak ada pemasukan dari tamu.

" Sekarang ini kan kita rugi untuk operasional, bayar karyawan. Sudah turun jauh, hancur, okupansinya cuma 15 persen sekarang," kata April.

 

6 dari 6 halaman

Tunggu Izin dari Pemerintah

Hotel Sifaana memiliki 50 kamar dengan tarif rata-rata Rp300 ribu per malam. Saat ini, kata April, pihaknya menunggu keputusan pemerintah terkait izin pemanfaatan hotel untuk penampungan pasien Covid-19.

" Sampai saat ini belum (ada keputusan). Kayak OTG itu, kita masih berani, mau. Cuma APD-nya yang sulit," ucap dia.

Sumber: Merdeka.com/Nur Fauziah

Join Dream.co.id